Dirjen EBTKE Paparkan Program Percepatan Pengembangan EBT di Komisi VII DPR RI

JAKARTA - Pemerintah terus berupaya melaksanakan berbagai program percepatan pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT) agar target 23% EBT pada bauran energi nasional tahun 2025 tercapai.

Beberapa program yang akan dilakukan Pemerintah antara lain pengembangan pembangkit listrik EBT dan Bahan Bakar Nabati (BBN), pengembangan panas bumi melalui government drilling, pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) skala besar, program PLTS Atap, dan program cofiring biomassa pada PLTU. Berbagai program ini dipaparkan oleh Direktur Jenderal EBTKE, Dadan Kusdiana saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VII DPR RI, Senin (16/11/2020).

“Untuk akselerasi EBT yang kami pikirkan sekarang adalah dampak dari Covid dimana konsumsi energi terjadi kontraksi. Untuk programnya yang pertama adalah subsitusi misalkan cofiring PLTU batubara dicampur dengan sampah. Kemudian yang kedua pemanfaatan BBN dicampur dengan biodiesel, kemudian strategi yang ketiga adalah konfersi dari PLTD jumlahnya sekitar 2GW nanti akan dikonversi menjadi pembangkit EBT,” tutur Dadan.

Menurutnya dibutuhkan peningkatan target pemanfaatan EBT sekitar 10-11% setiap tahunnya agar dapat tercapai 23% pada tahun 2025, dengan beberapa asumsi khususnya peningkatan pengembangan PLTS karena proyeknya cukup banyak dikembangkan oleh stakeholder untuk pemanfaatan sendiri.

“Sekarang kami sedang menyiapkan Perpres dari harga pembangkit EBT, kami akan dorong pengembangan pusat ekonomi baru, baik melalui PLTS ataupun panas bumi, kemudian PLTS skala besar dan cofiring,” imbuhnya.

Selain itu, sesuai dengan persetujuan dari Komisi VII DPR RI, Kementerian ESDM juga mengalokasikan anggaran pada Badan Geologi untuk peningkatan kualitas data dan informasi panas bumi melalui program eksplorasi panas bumi oleh Pemerintah, dengan tambahan target sebesar 1446 MW pada tahun 2035.

“Dari sisi BBN, semua sudah menggunakan B30 sekarang secara penaggaran baik dalam pantauan kami, sekarang sedang kami siapkan bersama untuk mulai hal yang sama di 2021. Kami ada roadmap yang memang targetnya 2030 sektor energi harus berkontribusi sebesar 314 juta ton CO2, ini nanti akan dilakukan melalui EBT efisiensi pembangkitan listrik, konversi bahan bakar termasuk reklamasi paska tambang,” lanjut Dadan.

Secara rinci, Pemerintah melaksanakan beberapa strategi pengembangan EBT, yaitu melalui implementasi Peraturan Presiden tentang harga pembangkit tenaga listrik EBT, pengembangan REBID melalui PLTA dan PLTP skala besar terintegrasi dengan industri, pengembangan PLTS Skala Besar dan PLTS Atap, pengembangan REBED untuk memacu perekonomian wilayah termasuk daerah 3T, pengembangan biomassa melalui kebun/hutan energi, limbah pertanian, sampah kota, penambahan/modernisasi jaringan transmisi, menjadikan NTT sebagai lumbung energi (PLTS) dan peningkatan kualitas data dan informasi panas bumi melalui program eksplorasi panas bumi oleh Pemerintah.

Dadan juga mengakui bahwa capaian porsi EBT saat ini memang masih kecil dibandingkan dengan besarnya potensi EBT di Indonesia sehingga tantangan yang harus dihadapi kedepannya masih sangat berat. Meski demikian, Pemerintah tetap optimis mencapai target bauran EBT.

“Dari tahun 2015 sampai sekarang, angkanya masih sekitar 10,9% bauran energi terbarukan dalam energi primer nasional yang didominasi oleh 3 sumber yaitu biofuel, PLTA dan panas bumi. Secara rata-rata terjadi kenaikan cukup baik, memang kalau untuk mencapai 23% di tahun 2025 memang jadi tantangan yang cukup besar buat kami,” pungkasnya.