Awas, Pemerintah Jangan Dikelabui Importer Berkedok Pelaku Industri

JAKARTA – Pemerintah harus berpihak pada produk yang dihasilkan industri dalam negeri. Caranya, yakni dengan memberikan akses pasar khusus, sehingga bisa memenangi lelang yang diadakan di lembaga-lembaga pemerintah.

Wakil Presiden Direktur PT. Panasonic Gobel Eco Solutions Manufacturing Indonesia Heru Santoso menegaskan, hanya keputusan politik itu yang kini sangat diharapkan oleh para pelaku industri nasional. Tanpa kepastian pasar dari pemerintah akan sulit pelaku industri nasional yang memiliki kedalaman industri dan dibangun dengan investasi sedang dan besar bisa bertahan.

(Baca juga:Industri Mebel dan Kerajinan Megap-megap, Pemerintah harus Turun Tangan)

Krisis yang terjadi saat ini benar-benar-benar luar biasa berat sebagai ujian dibandingkan dengan dua kali krisis yang dialami oleh republik ini. Krisis ekonomi yang terjadi pada kuartal ketiga ini merupakan ujian terberat tanpa ada kepastian solusi dari pemerintah maupun dunia.

Saat mengalami krisis pada periode 1997/1998 dan guncangan krisis keuangan global 2008-2009, para pelaku bisnis masih memiliki jalan keluar karena ada kepastian dan strategi yang bisa disiapkan. Namun, kali ini kondisinya jauh berbeda dengan dua krisis sebelumnya.

Melihat kondisi kegelapan ekonomi yang tak tahu di mana ujungnya, Heru menyarankan, pemerintah mempelajari kebijakan yang diambil dari krisis sebelumnya. Tidak hanya dalam bentuk stimulus yang selama ini sudah dilakukan dan belum terasa efektifitasnya, pemerintah juga sebaiknya berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

(Baca juga:Industri HPTL Perlu Dukungan Pemerintah di Masa Pandemi)

“Pemerintah jangan sampai mengambil langkah sporadis dan membuka selebar-lebarnya pelaku industri yang totalitas hanya berorientasi impor, padahal tidak melakukan investasi apalagi kedalaman industri,” tegas Heru dalam keterangan tertulisnya, Rabu (18/11/2020).

Jangan sampai pemerintah terprovokasi oleh para elit politik, legislatif maupun pengamat agar membuka keran impor, dengan alasan penyelamatan ekonomi. Pemerintah harus menelisik lebih jauh alasan tersebut realistis atau sekadar untuk kepentingan sesaat para importir.

(Baca juga:Pengusaha Sebut Larangan Minuman Beralkohol Bikin Industri Wisata Tambah Susah)