Pledoi Sri Mulyani Soal Bengkaknya Utang Selama Pandemi
loading...
Foto/Ilustrasi/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati buka-bukaan terkait utang pemerintah yang membengkak. Pasalnya, pembengkakan utang itu sering menjadi sorotan masyarakat, apalagi di tengah pandemi Covid-19 .
Menurut Sri Mulyani, penyebab utama utang pemerintah bengkak atau rasio utang pemerintah meningkat begitu drastis di tahun 2020 adalah karena adanya pandemi. Wabah Covid-19 yang merebak membuat anggaran untuk pembiayaan Covid-19 meningkat. ( Baca juga:Akui Berat, Sri Mulyani Sebut Target Setoran Pajak Sulit Dicapai )
Di sisi lain, pemerintah harus tetap menjalankan program yang sudah direncanakan. Pemerintah juga harus tetap melindungi masyarakat yang terdampak Covid lewat berbagai macam insentif yang digelontorkan.
Sebagai gambaran, hingga akhir September 2020, total utang pemerintah mencapai Rp5.756,87 triliun. Dengan angka tersebut maka rasio utang pemerintah sebesar 36,41% terhadap PDB.
Adapun, total utang pemerintah itu terdiri dari pinjaman sebesar Rp864,29 triliun dan surat berharga negara (SBN) sebesar Rp4.892,57 triliun.
"Tahun 2020 ini kita perkirakan APBN defisit 6,34%, kenaikan luar biasa besar dalam rangka untuk menolong perekonomian, menangani Covid, dan bantu masyarakat," ujarnya dalam acara konferensi pers virtual, Kamis (19/11/2020).
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia menambahkan, dengan membengkaknya utang, maka defisit APBN meningkat drastis hingga berada di kisaran Rp1.039,2 triliun atau meningkat 6,34%. Meningkatnya defisit APBN ini juga dilakukan pemerintah guna memenuhi kebutuhan anggaran belanja negara yang meningkat menjadi Rp2.739,16 triliun. ( Baca juga:Turki Selidiki Presiden Mesir Atas Kejahatan Kemanusiaan )
"Dengan seiring penggunaan fiskal untuk countercyclical, maka defisit APBN di banyak negara atau semua negara alami kenaikan. Ini kemudian sebabkan rasio utang terhadap PDB meningkat," jelasnya.
Menurut Sri Mulyani, penyebab utama utang pemerintah bengkak atau rasio utang pemerintah meningkat begitu drastis di tahun 2020 adalah karena adanya pandemi. Wabah Covid-19 yang merebak membuat anggaran untuk pembiayaan Covid-19 meningkat. ( Baca juga:Akui Berat, Sri Mulyani Sebut Target Setoran Pajak Sulit Dicapai )
Di sisi lain, pemerintah harus tetap menjalankan program yang sudah direncanakan. Pemerintah juga harus tetap melindungi masyarakat yang terdampak Covid lewat berbagai macam insentif yang digelontorkan.
Sebagai gambaran, hingga akhir September 2020, total utang pemerintah mencapai Rp5.756,87 triliun. Dengan angka tersebut maka rasio utang pemerintah sebesar 36,41% terhadap PDB.
Adapun, total utang pemerintah itu terdiri dari pinjaman sebesar Rp864,29 triliun dan surat berharga negara (SBN) sebesar Rp4.892,57 triliun.
"Tahun 2020 ini kita perkirakan APBN defisit 6,34%, kenaikan luar biasa besar dalam rangka untuk menolong perekonomian, menangani Covid, dan bantu masyarakat," ujarnya dalam acara konferensi pers virtual, Kamis (19/11/2020).
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia menambahkan, dengan membengkaknya utang, maka defisit APBN meningkat drastis hingga berada di kisaran Rp1.039,2 triliun atau meningkat 6,34%. Meningkatnya defisit APBN ini juga dilakukan pemerintah guna memenuhi kebutuhan anggaran belanja negara yang meningkat menjadi Rp2.739,16 triliun. ( Baca juga:Turki Selidiki Presiden Mesir Atas Kejahatan Kemanusiaan )
"Dengan seiring penggunaan fiskal untuk countercyclical, maka defisit APBN di banyak negara atau semua negara alami kenaikan. Ini kemudian sebabkan rasio utang terhadap PDB meningkat," jelasnya.
(uka)
Explore More