Kadin Dorong Skema PPP demi Ketahanan Pangan
Kamis, 19 November 2020 - 22:20 WIB
loading...
A
A
A
“Inclusive closed loop sudah berhasil diterapkan di industri minyak sawit dan bisa diduplikasi pada komoditas pertanian lainnya, perikanan dan peternakan,” kata Adhi.
Saat ini Kadin bersama 16 pihak mulai petani, koperasi, akademisi, perusahaan swasta, perbankan, pemerintah; mulai dari pemda, kementerian hingga BUMN sedang melakukan pilot project closed loop dengan petani cabai di Kabupaten Garut, Jawa Barat.
Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut B. Panjaitan menyambut positif kerja sama antar pelaku usaha dengan pemerintah melalui skema PPP. Menurut Luhut, skema PPP bisa diterapkan pada food estate yang sedang dikembangkan oleh pemerintah di Sumatera Utara dan Kalimantan Tengah. “Petani dan pemerintah dalam food estate ini tidak bisa bekerja sendiri sehingga bekerja sama dengan korporasi seperti BUMN dan swasta melaui skema PPP,” kata Luhut menambahkan. ( Baca juga:Ethiopia Tuding Bos WHO Dukung Pemberontak Tigray )
Luhut menjelaskan peringatan Badan Pangan Dunia (FAO) bahwa dunia bisa mengalami krisis pangan telah menjadi perhatian pemerintah Indonesia. Untuk mengantisipasi krisis pangan, salah satu strategi pemerintah adalah membangun lumbung pangan (food estate) di Sumatera untuk komoditas hortikulura dan Kalimantan Tengah untuk komoditas padi dan singkong. “Ini program strategis 2020-2045,” ujarnya.
Pemilihan kawasan kedua food estate tersebut, kata Luhut, sudah melewati kajian lingkungan dan peralihan fungsi kawasan hutan melalui survei lapangan sehingga tidak melewati hutan lindung dan area konservasi lainnya. Food estate ini akan menjadi contoh penerapan koperasi petani dari hulu ke hilir, dari budidaya pasca-panen hingga industri pertanian. “Kita berharap terwujud kawasan hortikultura dan kawasan terpadu yang berdaya saing, ramah lingkungan dan modern yang hasilnya akan menyejahterakan petani,” kata dia.
Saat ini Kadin bersama 16 pihak mulai petani, koperasi, akademisi, perusahaan swasta, perbankan, pemerintah; mulai dari pemda, kementerian hingga BUMN sedang melakukan pilot project closed loop dengan petani cabai di Kabupaten Garut, Jawa Barat.
Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut B. Panjaitan menyambut positif kerja sama antar pelaku usaha dengan pemerintah melalui skema PPP. Menurut Luhut, skema PPP bisa diterapkan pada food estate yang sedang dikembangkan oleh pemerintah di Sumatera Utara dan Kalimantan Tengah. “Petani dan pemerintah dalam food estate ini tidak bisa bekerja sendiri sehingga bekerja sama dengan korporasi seperti BUMN dan swasta melaui skema PPP,” kata Luhut menambahkan. ( Baca juga:Ethiopia Tuding Bos WHO Dukung Pemberontak Tigray )
Luhut menjelaskan peringatan Badan Pangan Dunia (FAO) bahwa dunia bisa mengalami krisis pangan telah menjadi perhatian pemerintah Indonesia. Untuk mengantisipasi krisis pangan, salah satu strategi pemerintah adalah membangun lumbung pangan (food estate) di Sumatera untuk komoditas hortikulura dan Kalimantan Tengah untuk komoditas padi dan singkong. “Ini program strategis 2020-2045,” ujarnya.
Pemilihan kawasan kedua food estate tersebut, kata Luhut, sudah melewati kajian lingkungan dan peralihan fungsi kawasan hutan melalui survei lapangan sehingga tidak melewati hutan lindung dan area konservasi lainnya. Food estate ini akan menjadi contoh penerapan koperasi petani dari hulu ke hilir, dari budidaya pasca-panen hingga industri pertanian. “Kita berharap terwujud kawasan hortikultura dan kawasan terpadu yang berdaya saing, ramah lingkungan dan modern yang hasilnya akan menyejahterakan petani,” kata dia.
(uka)
Lihat Juga :
