Kerjasama Petani dan BUMN Perlu Diimplementasikan untuk Mempercepat Ketahanan Pangan

JAKARTA - Ada harapan besar bahwa pandemi Virus Covid 19 akan berakhir. Sejumlah negara-negara maju mulai menytakan bahwa pihaknya telah berhasil membuat Vaksin Corona, yang mampu menangkal masuknya virus mematikan ini ke dalam tubuh manusia. Tingkat keberhasilan vaksin ini diklaim bisa mencapai 95% lebih. Artinya, setelah vaksin ini dapat digunakan, maka diharapkan dunia dapat menjinakan Covid 19.

Setelah itu dunia pun mulai menata diri, untuk bangkit dari keterpurukan. Utamnya bangkit dari resesi ekonomi. Setelah pandemi berkahir maka fokus utama dari negara-negara di dunia adalah memperbaiki kondisi ekonomi di negara mereka masing-masing.

Tak terkecuali di Indonesia. Sejak pandemi mulai merebak di tanah air Maret lalu, pemerintah telah menyiapkan langkah-langlah untuk mengatasinya. Di bidang ekonomi, pemerintah menyiapkan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Program ini digulirkan sebagai salah satu rangkaian kegiatan untuk mengurangi dampak Covid-19 terhadap perekonomian.

Menurut Wakil Ketua Umum KADIN Bidang Pengolahan Makanan dan Industri Peternakan Juan Permata Adoe, sektor pertanian dan pangan bisa menjadi kunci pendorong pemulihan ekonomi nasional, pasca pandemi.
Baca Juga: Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia Baca juga: Kadin Targetkan Beri Pendampingan Dua Juta Petani di 2023

Melalui UU Cipta Kerja ini, iklim investasi diharapkan menjadi lebih baik dan bergairah, sehingga bisa menarik investasi untuk meningkatkan ketahanan pangan, pemanfaatan lahan, pembangunan food estate, sarana teknologi penanganan pasca-panen, serta penerapan teknologi informasi dan komunikasi (ICT) dalam industri agribisnis.

KADIN sendiri memang berharap agar kementerian teknis dapat menggandeng pelaku usaha untuk segera menyusun peraturan-peraturan pelaksana Undang-Undang Cipta Kerja tersebut.

Juan mencontohkan, di sektor peternakan, KADIN mengusulkan ditetapkannya Peraturan Pemerintah berdasarkan asas ekonomi dan protokol kesehatan veteriner sehingga meningkatkan daya saing produk budidaya peternakan dalam negeri beserta produk ternak dan turunannya.

Sebab, budidaya peternakan saat ini menghadapi sejumlah kendala. Dia menyebutkan, pasokan bibit ternak dan ternak budidaya melalui perusahaan atau perseorangan sampai saat ini tidak ada perubahan karena belum ada ketetapan terkait Peraturan Pemerintah (PP). “Peternakan budidaya untuk penggemukan sapi juga saat ini masih terkendala karena masih menunggu penetapan PP,” ujar Juan.

Sementara itu, Ketua Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman (GAPMMI) Adhi Lukman mengatakan, saat ini industri makanan dan minuman kekurangan bahan baku. Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja yang mendorong kemudahan berusaha diharapkan bisa mengatasi permasalahan di sektor pangan.

Implementasi undang-undang tersebut bisa diperkuat dengan upaya kemitraan para pelaku ekonomi melalui skema PPP. “Sinergi itu penting agar “Indonesian Dream” value creations for the next 1 trillion dollars bisa tercapai,” ujar Adhi.

Upaya lainnya yang bisa dilakukan, memperkuat sektor pertanian dan mencapai ketahanan pangan adalah dengan menerapkan sistem inclusive closed loop dan ekosistem berusaha. Sistem tersebut adalah sebuah skema kemitraan antar-stakeholder terkait yang saling menguntungkan dari hulu sampai ke hilir.

Dalam sistem inclusive closed loop, ada empat unsur utama yang menopangnya. Petani mendapat akses untuk membeli bibit dan pupuk yang benar, Pendampingan kepada petani untuk menerapkan good agriculture practice. Kemudahan akses pemberian kredit dari lembaga keuangan, serta adanya jaminan pembelian hasil petani oleh perusahaan pembina (off taker).

Inclusive closed loop sudah berhasil diterapkan di industri minyak sawit dan bisa diduplikasi pada komoditas pertanian lainnya, perikanan dan peternakan. Saat ini KADIN bersama 16 pihak mulai dari Petani, Koperasi, Akademisi, Perusahaan Swasta, Perbankan, Pemda, Kementerian hingga BUMN sedang melakukan pilot project closed loop dengan petani cabai di Kabupaten Garut, Jawa Barat.

Bisnis Pangan banyak Dilirik Investor

Salah satu pembicara dalam JFSS ke-5 adalah Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir. Menteri BUMN menyampaikan, untuk mencapai ketahanan pangan perlu juga membangun ekosistem usaha yang sehat untuk semua pelaku ekonomi, termasuk petani.

Kosep inti-plasma yang suskes di masa lalu perlu dipertahankan dan diperbaharui. Konsep inti-plasma ini juga bisa membantu penyerapan tenaga kerja, selain juga membantu petani untuk meningkatkan kesejahteraannya. “Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri menciptakan lapangan kerja. Harus dibantu, salah satu caranya di sektor pangan melalui skema Inti dan Plasma,” ujarnya.

Erick mengatakan, BUMN juga akan berperan dalam mencapai ketahanan pangan melalui pembentukan klaster BUMN pangan. Klaster BUMN ini bertujuan untuk mengembangkan industri pangan nasional, baik untuk pemenuhan pasar domestik, substitusi impor, peningkatan ekspor serta meningkatkan kesejahteraan petani, nelayan, dan peternak.

Klaster BUMN Pangan ini akan mensinergikan dan mengoptimalisasikan value chain dari hulu ke hilir. Klaster pangan ini akan mengelola sejumla komoditas seperti beras, jagung, gula, ayam, sapi, kambing, ikan, cabai bawah merah, dan garam. “PT RNI akan menjadi holding-nya,” ujarnya.

Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut B. Panjaitan menyambut positif mengenai kerja sama antar pelaku usaha dengan pemerintah melalui skema PPP. Menurut Luhut, skema PPP bisa diterapkan pada food estate yang sedang dikembangkan oleh pemerintah di Sumatera Utara dan Kalimantan Tengah. “Petani dan pemerintah dalam food estate ini tidak bisa bekerja sendiri sehingga bekerja sama dengan korporasi seperti BUMN dan swasta melaui skema PPP,” kata Luhut.

Luhut menjelaskan peringatan Badan Pangan Dunia (FAO) bahwa dunia bisa mengalami krisis pangan telah menjadi perhatian pemerintah Indonesia. Untuk mengantisipasi krisis pangan, salah satu strategi pemerintah adalah membangun lumbung pangan (food estate) di Sumatera untuk komoditas hortikulura dan Kalimantan tengah untuk komoditas padi dan singkong. “Ini program strategis 2020-2045,” ujarnya.

Pemilihan kawasan kedua Food Estate tersebut, kata Luhut, sudah melewati kajian lingkungan dan peralihan fungsi kawasan hutan melalui survei lapangan sehingga tidak melewati hutan lindung dan area konservasi lainnya. Food estate ini akan menjadi contoh penerapan koperasi petani dari hulu ke hilir, dari budidaya pasca panen hingga industri pertanian. “Kita berharap terwujud kawasan hortikultuta dan kawasan terpadu yang berdaya saing, ramah lingkungan dan modern yang hasilnya akan mensejahterakan petani,” katanya.

Kepala Badan Inovasi Teknologi Startup KADIN, Patrick Walujo mengatakan banyak private equity yang melihat pangan di Indonesia sebagai sektor yang sangat menjanjikan untuk investasi .”Di Northstar kami juga investasi di perusahaan agritech seperti eFishery,” ujar Patrick yang juga pendiri Northstar Group.

Menurutnya, ada sejumlah fakta di Indonesia bahwa usaha di sektor pangan, khususnya makanan dan minuman berkembang dengan pesat seiring dengan perubagan gaya hidup masyarakat Indonesia, khususnya kaum mileneal. Fenomena tersebut telah menarik perhatian para private equity.