Kadin Targetkan Beri Pendampingan Dua Juta Petani di 2023

JAKARTA - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menargetkan akan memberikan pendampingan kepada dua juta petani hingga tahun 2023, setelah pada tahun ini telah melakukan pendampingan pada satu juta petani.

Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Agribisnis, Pangan dan Kehutanan Franky O Widjaja mengatakan, pendampingan dilakukan untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatan petani. Hal ini sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menginginkan peran Kadin semakin ditingkatkan bagi petani dalam negeri. ( Baca juga:Ribut-ribut Larangan Minum Alkohol, Kadin: Coba Tengok Malaysia )

Adapun pendampingan dilakukan Kadin bersama dengan Partnership for Indonesia’s Sustainable Agriculture (PISAgro). "Kadin bersama PISAgro, siap untuk meningkatkan pendampingan menjadi dua juta petani pada 2023,” ujar Franky dalam video virtual, Rabu (17/11/2020).

Menurutnya, tantangan terkini dalam sektor pertanian adalah kekuatan rantai pasok dan pemasaran. Oleh sebab itu, pendampingan dilakukan dengan menggunakan skema Inclusive Close Loop.

Skema kemitraan ini diyakini bakal memberikan kesempatan bagi para petani, mulai dari akses bibit unggul dan pupuk, pelatihan praktik pertanian yang baik sekaligus ramah lingkungan (good agriculture practice), akses pendanaan, dan pendidikan.

Selain itu, petani bisa mendapat literasi keuangan, penggunaan teknologi tepat guna, hingga jaminan penyerapan hasil produksi oleh perusahaan pendamping (off-taker) yang berlangsung di bawah naungan koperasi.

"Skema ini dinilai telah berhasil diterapkan pada komoditas kelapa sawit, dan kini mulai diikuti oleh komoditas lainnya seperti cabai di wilayah Garut, Jawa Barat, " katanya. ( Baca juga:Prancis dan Jerman Desak AS Kembali ke Pendekatan Bersama Terhadap Iran )

Menurutnya, para petani yang telah mendapatkan pendampingan mampu meningkatan produktivitas sekitar 40% sampai 76% dan pendapatan sekitar 50%-200%, bergantung pada jenis komoditasnya.

"Kadin berharap konsep ini dapat diterapkan untuk jenis komoditas pangan lainnya. Dukungan pemerintah untuk menyepakati model bisnis yang paling sesuai bagi produk pangan unggulan sangatlah penting, agar skala keekonomisan pengembangannya dapat tercapai," tandasnya.