Top Up Kredit

Pada prinsipnya pelaksanaan top up kredit merupakan apresiasi pihak perbankan pada debitur untuk mendapatkan uang tunai yang dapat dinikmati. Dalam konteks ini pihak perbankan juga mempertimbangkan dari sisi-sisi seperti nilai jaminan, pendapatan debitur, dan masa angsuran (tenor), serta biasanya top up bisa dilakukan setelah minimal satu tahun debitur melakukan kewajiban angsuran pada masa kredit sebelumnya.

Pihak perbankan dalam pertimbangannya akan melakukan analisis dari nilai jaminan yang secara nilai ekonomis mengalami kenaikan harga. Dalam hal demikian, berlaku lumrah bawa properti yang dimiliki debitur mengalami kenaikan secara signifikan, biasanya 5–10%. Sebagai contoh, pada saat akad kredit harga jaminan debitur sebesar Rp500 juta pada tahun keempat saat debitur akan melakukan top up kredit harga jaminan naik sebesar Rp100 juta dan otomatis nilai jaminan akan bertambah menjadi Rp600 juta. Pertimbangan ini menjadi salah satu unsur penting sehingga pihak perbankan menyetujui top up kredit.

Di sisi lain, setelah debitur melakukan kewajiban angsuran minimal satu tahun, maka utang pokok debitur mengalami penurunan. Sebagai contoh pada saat akad nilai pinjaman yang diberikan oleh perbankan sebesar Rp400 juta dan pada saat akan melakukan top up kredit nilai utang pokok sudah berkurang, yaitu sebesar Rp300 juta. (Baca juga: Mau Beli Vaksin Covid via Online? Begini Caranya...)

Penjelasan di atas menjadikan sebuah kewajaran dan lumrah bagi pihak perbankan untuk menyetujui top up kredit yang diajukan oleh pihak debitur. Karena nilai jaminan bertambah besar dan utang pokok yang bertambah kecil. Di samping itu, kepatuhan debitur atas kewajiban pembayaran angsuran dengan konduite kolektabilitas satu menjadi pertimbangan yang kuat bagi pihak perbankan untuk memberikan top up kredit pada debitur.