Partisipasi UMKM ke Rantai Pasok Global Jadi PR Indonesia
Kamis, 26 November 2020 - 19:11 WIB
loading...
Keterhubungan UMKM nasionak ke rantai pasok global menjadi PR besar yang harus diselesaikan pemerintah. Foto/Ilustrasi
A
A
A
JAKARTA - Berdasarkan data ADB Institute tahun 2020, rasio partisipasi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) Indonesia terhadap rantai pasok global (global value chain) masih rendah di angka 4,1%. Terkait dengan itu, Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) Teten Masduki mengakui bahwa menghubungkan UMKM ke rantai pasok global menjadi PR penting pemerintah.
"Salah satunya dengan perluasan pasar dan penyerapan produk UMKM melalui belanja pemerintah, melalui laman UMKM dan belanja pengadaan yang potensinya mencapai Rp321 triliun," ucap Teten dalam acara virtual Indonesia Creative Cities Festival (ICCF) Bali 2020 di Jakarta, Kamis (26/11/2020).
(Baca Juga: BI Ajak Milenial Jadi Motor Penggerak Ekonomi Melalui UMKM)
Ke depannya, lanjut dia, dengan UU Cipta Kerja (Ciptaker), penyerapan produk UMKM lewat belanja pemerintah sudah dipatok sebesar 40%. "Saya kira ini salah satu pasar cukup besar yang harus kita manfaatkan. Ada komitmen dari Kementerian BUMN bahwa belanja BUMN di bawah Rp14 miliar diperuntukkan untuk produk UMKM," ungkap Teten.
Hingga saat ini, Teten mencatat ada 9 yang bergabung dengan Pasar Digital (PaDi) BUMN dengan nilai Rp35 triliun untuk 27 kategori produk. "Selanjutnya adalah kemitraan dengan usaha besar, yang kami harapkan kemitraan bukan bersifat charity, tapi bagaimana UMKM menjadi bagian dari rantai produksi besar dan nasional," katanya.
"Salah satunya dengan perluasan pasar dan penyerapan produk UMKM melalui belanja pemerintah, melalui laman UMKM dan belanja pengadaan yang potensinya mencapai Rp321 triliun," ucap Teten dalam acara virtual Indonesia Creative Cities Festival (ICCF) Bali 2020 di Jakarta, Kamis (26/11/2020).
(Baca Juga: BI Ajak Milenial Jadi Motor Penggerak Ekonomi Melalui UMKM)
Ke depannya, lanjut dia, dengan UU Cipta Kerja (Ciptaker), penyerapan produk UMKM lewat belanja pemerintah sudah dipatok sebesar 40%. "Saya kira ini salah satu pasar cukup besar yang harus kita manfaatkan. Ada komitmen dari Kementerian BUMN bahwa belanja BUMN di bawah Rp14 miliar diperuntukkan untuk produk UMKM," ungkap Teten.
Hingga saat ini, Teten mencatat ada 9 yang bergabung dengan Pasar Digital (PaDi) BUMN dengan nilai Rp35 triliun untuk 27 kategori produk. "Selanjutnya adalah kemitraan dengan usaha besar, yang kami harapkan kemitraan bukan bersifat charity, tapi bagaimana UMKM menjadi bagian dari rantai produksi besar dan nasional," katanya.
Lihat Juga :
