Partisipasi UMKM ke Rantai Pasok Global Jadi PR Indonesia

loading...
Partisipasi UMKM ke Rantai Pasok Global Jadi PR Indonesia
Keterhubungan UMKM nasionak ke rantai pasok global menjadi PR besar yang harus diselesaikan pemerintah. Foto/Ilustrasi
JAKARTA - Berdasarkan data ADB Institute tahun 2020, rasio partisipasi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) Indonesia terhadap rantai pasok global (global value chain) masih rendah di angka 4,1%. Terkait dengan itu, Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) Teten Masduki mengakui bahwa menghubungkan UMKM ke rantai pasok global menjadi PR penting pemerintah.

"Salah satunya dengan perluasan pasar dan penyerapan produk UMKM melalui belanja pemerintah, melalui laman UMKM dan belanja pengadaan yang potensinya mencapai Rp321 triliun," ucap Teten dalam acara virtual Indonesia Creative Cities Festival (ICCF) Bali 2020 di Jakarta, Kamis (26/11/2020).

(Baca Juga: BI Ajak Milenial Jadi Motor Penggerak Ekonomi Melalui UMKM)

Ke depannya, lanjut dia, dengan UU Cipta Kerja (Ciptaker), penyerapan produk UMKM lewat belanja pemerintah sudah dipatok sebesar 40%. "Saya kira ini salah satu pasar cukup besar yang harus kita manfaatkan. Ada komitmen dari Kementerian BUMN bahwa belanja BUMN di bawah Rp14 miliar diperuntukkan untuk produk UMKM," ungkap Teten.



Hingga saat ini, Teten mencatat ada 9 yang bergabung dengan Pasar Digital (PaDi) BUMN dengan nilai Rp35 triliun untuk 27 kategori produk. "Selanjutnya adalah kemitraan dengan usaha besar, yang kami harapkan kemitraan bukan bersifat charity, tapi bagaimana UMKM menjadi bagian dari rantai produksi besar dan nasional," katanya.

Untuk itu, dia membandingkan dengan UMKM di Jepang, Korea Selatan, dan China, dimana mereka tidak lagi masuk di rantai produksi nasional tapi justru rantai pasok dunia. "Kedua poin tersebut menjadi krusial karena rasio kewirausahaan Indonesia rendah di 3,47%. Ini masih di bawah Singapura yang 8,76%, sementara Malaysia dan Thailand sudah mendekati 5%," terang Teten.

Padahal, kata dia, standar rasio kewirausahaan untuk dikategorikan sebagai negara maju minimum mencapai 4%. "Saya berharap melalui ICCF, kita bisa terus memunculkan wirausaha baru dengan bisnis inovatif dan produktif, masuk ke produk berbasis teknologi," tandasnya.



(Baca Juga: Mendag Dorong UMKM Pakai Strategi Hybrid)

Pihaknya juga menaruh perhatian pada startup untuk didorong menjadi future SMEs dengan pendekatan inkubasi. "Kita perlu bekerja sama dengan akademisi kampus agar inkubator bisnis di kampus di daerah-daerah bisa memunculkan startup-startup berbasis teknologi dengan keunggulan komparatif," jelas Teten.
(fai)
preload video
TULIS KOMENTAR ANDA!
Top