Integrasi Data Petani Berbasis NIK, agar Distribusi Pupuk Bersubsidi Tak Salah Sasaran
Selasa, 01 Desember 2020 - 02:41 WIB
loading...
A
A
A
Menurutnya, integrasi data didukung NIK dari Ditjen Dukcapil terkoneksi online ke Balai Penyuluhan Pertanian pelaksana Komando Strategis Pembangunan Pertanian (BPP KostraTani) dan pusat data pertanian AWR, sehingga jalur distribusi transparan.
(Baca juga:Hindari Kesalahan Teknis Pemakaian Pupuk Bersubsidi, Pemkab Gowa Gelar Sosialisasi)
“Semoga peluncuran integrasi data ini mendorong satu data pertanian Indonesia. Kita menyongsong pertanian lebih baik melalui Simluhtan dan e-RDKK,” kata Mentan.
Peluncuran dihadiri secara virtual oleh Kharina Jonatan, perwakilan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK); Ashary, Ketua Tim BPK di Kementan; Nurlaily mewakili Ditjen Dukcapil Kemendagri; pimpinan dinas pertanian provinsi dan kabupaten/kota serta penyuluh KostraTani.
(Baca juga:Evita Keluhkan Petani Sulit Memperoleh Pupuk Bersubsidi di Jawa Tengah)
Dedi Nursyamsi, Kepala BPPSDMP mengatakan pihaknya telah membangun database petani sejak 2014, namun belum berbasis NIK. Sebelumnya data base petani yang menjadi acuan Kementan berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS).
“Peraturan Presiden (Perpres) No 30/2019 tentang Satu Data Indonesia dan Strategi Nasional KPK atau Stranas mendukung pengembangan Simluhtan berbasis NIK,” kata Dedi Nursyamsi di AWR bersama Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Sarwo Edhy dan Staf Khusus Mentan Bidang Kebijakan, Prof Imam Mujahidin Fahmid.
(Baca juga:Hindari Kesalahan Teknis Pemakaian Pupuk Bersubsidi, Pemkab Gowa Gelar Sosialisasi)
“Semoga peluncuran integrasi data ini mendorong satu data pertanian Indonesia. Kita menyongsong pertanian lebih baik melalui Simluhtan dan e-RDKK,” kata Mentan.
Peluncuran dihadiri secara virtual oleh Kharina Jonatan, perwakilan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK); Ashary, Ketua Tim BPK di Kementan; Nurlaily mewakili Ditjen Dukcapil Kemendagri; pimpinan dinas pertanian provinsi dan kabupaten/kota serta penyuluh KostraTani.
(Baca juga:Evita Keluhkan Petani Sulit Memperoleh Pupuk Bersubsidi di Jawa Tengah)
Dedi Nursyamsi, Kepala BPPSDMP mengatakan pihaknya telah membangun database petani sejak 2014, namun belum berbasis NIK. Sebelumnya data base petani yang menjadi acuan Kementan berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS).
“Peraturan Presiden (Perpres) No 30/2019 tentang Satu Data Indonesia dan Strategi Nasional KPK atau Stranas mendukung pengembangan Simluhtan berbasis NIK,” kata Dedi Nursyamsi di AWR bersama Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Sarwo Edhy dan Staf Khusus Mentan Bidang Kebijakan, Prof Imam Mujahidin Fahmid.
Lihat Juga :
