Gebrakan Baru, Wamen Tiko Buka-Bukaan Aksi Korporasi BUMN Tahun Depan

JAKARTA - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mencatat, akan ada empat gebrakan baru yang dilakukan perseroan plat merah pada 2021. Aksi korporasi tersebut diharapkan mampu mendorong kinerja perseroan. Keempat aksi tersebut, tiga di antaranya berkaitan dengan upaya pergerakan indeks saham BUMN pada tahun depan. Dan satu aksi lainnya terkait dengan tata kelola BUMN.

Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wiroatmodjo, merinci tiga aksi BUMN tersebut di antaranya, konsolidasi ultra mikro di bawah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), merger tiga Bank Syariah BUMN, dan aksi korporasi oleh Mitratel. "Tahun depan ada dua sampai tiga aksi korporasi besar, ada konsolidasi ultra mikro di bawah Bank BRI, merger bank syariah BUMN, dan aksi korporasi oleh Mitratel," ujar Tiko -sapaan akrab Kartika- seperti dikutip, Kamis (3/12/2020).

(Baca Juga: Wamen BUMN: Anak Usaha Telkom Bakal Melantai di Bursa Saham Tahun Depan )

Di tengah ketidakpastian ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19, Tiko menyebut, pihaknya terus melakukan konsolidasi saham di antara perusahaan milik negara tersebut. Tak hanya itu, dia mengatakan, Menteri BUMN Erick Thohir juga tengah menyiapkan langkah pembaharuan bagi direksi perusahaan BUMN.

Di mana, pada 2021 akan ada perbaikan tata kelola perusahaan, khususnya manajemen risiko (risk management). "Tentunya, bahwa kita memang mengubah budaya BUMN dan budaya ini memang salah satu unsur yang paling utama adalah integritas dan tata kelola terutama risk management," kata dia.

(Baca Juga: Erick Thohir Proyeksi Kinerja BUMN Masih Minus 30 Persen di 2021 )

Dalan pembaharuan tata kelola itu, setiap perseroan negara yang diisi oleh direktur akan bertindak sebagai penanggung jawab terhadap risk management. "Walaupun perusahaan karya, perusahaan transportasi, mungkin nanti direktur keuangan itu merangkap direktur keuangan dan manajemen risiko," ujarnya.

Kementerian BUMN mengakui tata kelola manajemen risiko di sejumlah sektor BUMN belum memiliki regulator yang mengelola risiko secara komprehensif. Karena itu, akan ada struktur governance dan risk management untuk diterapkan pada 2021 mendatang.