9 Juta Orang Nganggur, Menteri Basuki Tidak Main-main Soal Penyediaan Lapangan Kerja
Sabtu, 05 Desember 2020 - 19:27 WIB
loading...
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencatat akan menyediakan lapangan pekerjaan bagi 9 juta warga Indonesia pada 2021. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencatat akan menyediakan lapangan pekerjaan bagi 9 juta warga Indonesia pada 2021. Langkah tersebut sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam menangani dampak pandemi Covid-19 di sektor ketenagakerjaan.
(Baca Juga: Penyerapan Tenaga Kerja Masih Terbatas, Awas Ledakan Pengangguran Tahun Depan )
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, pandemi Covid-19 memberikan pukulan besar bagi sektor industri yang menyebabkan terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Persoalan ini juga diperkuat oleh angka tenaga kerja baru yang menyebabkan angka pengangguran dalam negeri naik signifikan sepanjang 2020. Dalam catatan pemerintah, setidaknya lebih dari 9 juta orang yang tengah mencari lapangan pekerjaan.
"Ada beberapa hal yang diarahkan oleh Bapak Presiden, ke depan ini, apa pun yang kita lakukan, seperti yang saya sampaikan di rapim (rapat pimpinan) kemarin, kita dalam rangka, di tengah dampak pandemi ini, tidak main-main dalam melakukan penyediaan lapangan pekerjaan. Pengangguran bertambah, tenaga kerja baru bertambah, PHK bertambah, jadi lebih dari 9 juta orang yang membutuhkan lapangan pekerjaan yang harus kita sediakan pada tahun depan," ujar Basuki dalam Webinar, Jakarta, Sabtu (5/12/2020).
Basuki menegaskan, seluruh program Kementerian PUPR akan diarahkan pada penciptaan lapangan kerja baru. Hal ini juga berlaku bagi program penghijauan yang dilakukan pihaknya di area infrastruktur yang dibangun seluas 3.750 hektar.
Proses rekrutmen tenaga kerja mulai dilakukan pada level pembibitan hingga pemeliharaan pohon. Dengan kata lain, dalam proses penghijauan tersebut akan dibarengi dengan pembukaan lapangan pekerjaan.
Untuk itu, semua kegiatan PUPR ujung-ujung harus tidak hanya soal pembangunan infrastruktur, tapi prosesnya juga terkait dengan penyediaan lapangan pekerjaan. "Dalam penanaman pohon ini, jadi pada saat pembibitan sudah harus dibarengi dengan tenaga kerja, pemeliharaan juga harus membuka lapangan pekerjaan, jadi semuanya harus bermanfaat dengan menyediakan lapangan pekerjaan," kata dia.
Ihwal pembukaan lapangan pekerjaan, Kementerian PUPR akan menerima anggaran sebesar Rp149.81 triliun. Dana tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2021. Basuki menyebut, anggaran ini akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional (PEN) dan dialokasikan untuk pembukaan lapangan kerja baru.
(Baca Juga: Kantongin Anggaran Rp149,81 Triliun, Menteri Basuki Bakal Pakai Buat Ini )
Di mana, akan difokuskan juga pada empat major projects Kementerian PUPR. Empat major projects tersebut bertujuan untuk mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan di Indonesia.
Keempat proyek tersebut diantaranya, pertama, pengembangan Food Estate di Kalimantan Tengah, Sumatera Utara dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Kedua, dukungan pengembangan kawasan industri.
Ketiga, dukungan pengembangan lima Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP). Keempat, program Padat Karya Tunai (PKT) di seluruh Indonesia dan pembangunan prasarana dasar. Termasuk penyelesaian tugas khusus yang diberikan seperti renovasi dan rehabilitasi sarana dan prasarana pendidikan, olahraga dan pasar.
(Baca Juga: Penyerapan Tenaga Kerja Masih Terbatas, Awas Ledakan Pengangguran Tahun Depan )
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, pandemi Covid-19 memberikan pukulan besar bagi sektor industri yang menyebabkan terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Persoalan ini juga diperkuat oleh angka tenaga kerja baru yang menyebabkan angka pengangguran dalam negeri naik signifikan sepanjang 2020. Dalam catatan pemerintah, setidaknya lebih dari 9 juta orang yang tengah mencari lapangan pekerjaan.
"Ada beberapa hal yang diarahkan oleh Bapak Presiden, ke depan ini, apa pun yang kita lakukan, seperti yang saya sampaikan di rapim (rapat pimpinan) kemarin, kita dalam rangka, di tengah dampak pandemi ini, tidak main-main dalam melakukan penyediaan lapangan pekerjaan. Pengangguran bertambah, tenaga kerja baru bertambah, PHK bertambah, jadi lebih dari 9 juta orang yang membutuhkan lapangan pekerjaan yang harus kita sediakan pada tahun depan," ujar Basuki dalam Webinar, Jakarta, Sabtu (5/12/2020).
Basuki menegaskan, seluruh program Kementerian PUPR akan diarahkan pada penciptaan lapangan kerja baru. Hal ini juga berlaku bagi program penghijauan yang dilakukan pihaknya di area infrastruktur yang dibangun seluas 3.750 hektar.
Proses rekrutmen tenaga kerja mulai dilakukan pada level pembibitan hingga pemeliharaan pohon. Dengan kata lain, dalam proses penghijauan tersebut akan dibarengi dengan pembukaan lapangan pekerjaan.
Untuk itu, semua kegiatan PUPR ujung-ujung harus tidak hanya soal pembangunan infrastruktur, tapi prosesnya juga terkait dengan penyediaan lapangan pekerjaan. "Dalam penanaman pohon ini, jadi pada saat pembibitan sudah harus dibarengi dengan tenaga kerja, pemeliharaan juga harus membuka lapangan pekerjaan, jadi semuanya harus bermanfaat dengan menyediakan lapangan pekerjaan," kata dia.
Ihwal pembukaan lapangan pekerjaan, Kementerian PUPR akan menerima anggaran sebesar Rp149.81 triliun. Dana tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2021. Basuki menyebut, anggaran ini akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional (PEN) dan dialokasikan untuk pembukaan lapangan kerja baru.
(Baca Juga: Kantongin Anggaran Rp149,81 Triliun, Menteri Basuki Bakal Pakai Buat Ini )
Di mana, akan difokuskan juga pada empat major projects Kementerian PUPR. Empat major projects tersebut bertujuan untuk mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan di Indonesia.
Keempat proyek tersebut diantaranya, pertama, pengembangan Food Estate di Kalimantan Tengah, Sumatera Utara dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Kedua, dukungan pengembangan kawasan industri.
Ketiga, dukungan pengembangan lima Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP). Keempat, program Padat Karya Tunai (PKT) di seluruh Indonesia dan pembangunan prasarana dasar. Termasuk penyelesaian tugas khusus yang diberikan seperti renovasi dan rehabilitasi sarana dan prasarana pendidikan, olahraga dan pasar.
(akr)
Lihat Juga :
