APBN Dipastikan Tidak Akan Biayai Full Vaksinasi, Bakal Ada yang Bayar Sendiri
Senin, 07 Desember 2020 - 18:43 WIB
loading...
Sri Mulyani menerangkan, program vaksinasi tidak akan didanai full dengan menggunakanAPBN. Hal ini memastikan, bahwa program vaksinasi ada juga yang dibayar sendiri oleh masyarakat. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Menteri Keuangaan (Menkeu) Sri Mulyani menerangkan, program vaksinasi tidak akan didanai full dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) . Hal ini memastikan, bahwa program vaksinasi ada juga yang dibayar sendiri oleh masyarakat.
"Sebagian didanai oleh APBN, dan sebagian dilakukan mandiri," ujar Menkeu Sri Mulyani dalam video virtual, Senin (7/12/2020).
(Baca Juga: Erick Ketuk Pintu Hati Orang Tajir Bayar Sendiri Vaksin Covid-19 )
Kata dia, program vaksinasi akan dilakukan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) bekerja sama dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, BUMN, maupun swasta. "Program ini baru akan dimulai 2021, dan diprediksi bisa sampai 2022," imbuhnya.
Selain pengadaan vaksin, tahun depan pemerintah juga mengalokasikan anggaran antisipasi vaksinasi Rp3,7 triliun, sarana prasarana, laboratorium, litbang, dan PCR di Kemenkes Rp1,2 triliun dan BPOM Rp100 miliar.
"Total keseluruhan anggarannya mencapai Rp60,5 triliun," tandasnya.
(Baca Juga: Pendaftaran Vaksin Mandiri Belum Dibuka, Erick Thohir Tunggu Izin Kemenkes )
Sebelumnya Menteri BUMN Erick Thohir mengetuk pintu hati masyarakat mampu agar membayar sendiri vaksin Covid-19. "Kita mengetuk hati, kita bergotong royong yang ekonomi mampu masuk program vaksin mandiri. Kita enggak menutup mata bantuan BUMN itu terbatas," kata Menteri Erick.
"Sebagian didanai oleh APBN, dan sebagian dilakukan mandiri," ujar Menkeu Sri Mulyani dalam video virtual, Senin (7/12/2020).
(Baca Juga: Erick Ketuk Pintu Hati Orang Tajir Bayar Sendiri Vaksin Covid-19 )
Kata dia, program vaksinasi akan dilakukan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) bekerja sama dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, BUMN, maupun swasta. "Program ini baru akan dimulai 2021, dan diprediksi bisa sampai 2022," imbuhnya.
Selain pengadaan vaksin, tahun depan pemerintah juga mengalokasikan anggaran antisipasi vaksinasi Rp3,7 triliun, sarana prasarana, laboratorium, litbang, dan PCR di Kemenkes Rp1,2 triliun dan BPOM Rp100 miliar.
"Total keseluruhan anggarannya mencapai Rp60,5 triliun," tandasnya.
(Baca Juga: Pendaftaran Vaksin Mandiri Belum Dibuka, Erick Thohir Tunggu Izin Kemenkes )
Sebelumnya Menteri BUMN Erick Thohir mengetuk pintu hati masyarakat mampu agar membayar sendiri vaksin Covid-19. "Kita mengetuk hati, kita bergotong royong yang ekonomi mampu masuk program vaksin mandiri. Kita enggak menutup mata bantuan BUMN itu terbatas," kata Menteri Erick.
(akr)
Lihat Juga :
