Vaksinasi Ditargetkan Januari 2021, Menko Airlangga: Masih Tunggu Kajian BPOM dan Fatwa Halal MUI

JAKARTA - Pemerintah terus mengevaluasi penggunaan vaksin Sinovac yang sudah tiba di Tanah Air, Minggu (6/12/2020) malam. Selain menunggu perizinan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) juga menunggu fatwa halal dari MUI.



“Izin itu berdasarkan kajian ilmiah yaitu emergency use authorization (EUA). Untuk mendapatkan ini maka diperlukan data-data ilmiah dari Sinovac yang telah mengujicobakan vaksin ini di negara lain seperti Brasil, yang rilis hasilnya akan diumumkan pada pertengahan Desember. Kita sendiri juga akan memperoleh hasil dari uji coba fase ketiga di Bandung juga di pertengahan Desember ini,” kata Airlangga Hartarto, Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KCPPEN). (Baca: 5 Doa Ketika Mengalami Kesulitan)

Lewat data-data yang diberikan oleh Sinovac dan dibandingkan dengan data dari uji coba di Brasil serta di Bandung, selanjutnya BPOM akan memproses pada waktunya untuk EUA penggunaan vaksin ini.
Selain dari BPOM juga diperlukan fatwa dari MUI. BPOM dan MUI juga sudah mengirim tim ke China untuk melihat fasilitas Sinovac, karena vaksin yang diberikan ini adalah vaksin jadi.

“Lewat seluruh prosedur yang ditempuh serta berdasarkan kajian ilmiah tadi, maka BPOM memberikan EUA dan MUI memberikan fatwa halal yang keduanya dilakukan secara pararel, selanjutnya dilakukan vaksinasi,” terang Airlangga yang juga Menko Perekonomian RI.

Melihat seluruh proses itu, Airlangga berharap pada bulan Januari 2021 vaksinasi sudah bisa dilakukan di Indonesia. “Dalam memberikan izin itu semua harus berdasarkan kajian ilmiah dan pasti, yang juga memerlukan data dari berbagai pihak terkait,” ungkap Airlangga.

Untuk tahap pertama, sudah datang 1,2 juta vaksin bulan Desember. Selanjutnya akan disusul sebanyak 1,8 juta vaksin di bulan Januari 2021. Selain itu, pemerintah juga akan mendapatkan bahan baku vaksin sebanyak 15 juta dosis bulan Desember dan 30 juta dosis pada bulan Januari, yang akan diproduksi menjadi vaksin jadi oleh PT Bio Farma di Bandung. (Baca juga: 14 SMP Gelar Simulasi Tatap Muka dengan Siswa)

Pemerintah akan langsung menggunakan 1,2 juta vaksin yang sudah tersedia, jika sudah mendapatkan izin dari BPOM dan MUI. “Masih ada cukup waktu bagi kita untuk melaksanakan vaksinasi di Januari dan Februari dengan vaksin yang ada,” ungkap Airlangga.

Kementerian Kesehatan juga sudah menetapkan daftar nama dan alamat berdasarkan data BPJS Kesehatan, siapa saja yang akan mendapatkan prioritas vaksin, yakni garda terdepan. “Garda terdepan ini adalah dokter, perawat, aparat penegak hukum dan pelayanan publik,” jelas Airlangga.

Untuk alokasi daerahnya, Airlangga juga menyatakan pendistribusian akan dilakukan ke daerah-daerah yang terdampak besar seperti di Pulau Jawa dan sebelas daerah lainnya.