Pengusaha Pribumi Sebut Pandemi Bikin Pilkada Jadi Paket Hemat
loading...
Foto/Ilustrasi/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Hari ini pilkada serentak dilaksanakan di 270 daerah, sembilan provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota serta diikuti 735 pasangan calon kepala daerah. Berkaca pada pilkada serentak sebelum pandemi Covid-19 , tahapan pilkada umumnya mampu menggerakkan ekonomi di daerah dan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah maupun nasional.
Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (Hippi) DKI Jakarta, Sarman Simanjorang mengatakan tahapan pilkada biasanya diramaikan dengan kampanye terbuka yang secara langsung di sana terjadi transaksi bisnis, seperti belanja atribut kampanye, pembuatan baliho, spanduk, umbul-umbul, banner, kaos, topi dan sticker. ( Baca juga:Turuti Pesan Megawati, Cabup Kediri Putra Pramono Anung Kembali Kenakan Sepatu Taufik Kiemas )
Kemudian, lanjut dia, dalam pilkada ada keterlibatan pengusaha lokal seperti EO yang mengatur pembuatan panggung hiburan, sewa tenda, kursi, sound system, keyboard, artis dan banyaknya UMKM yang berjualan makanan dan minuman ketika ada pengumpulan massa. Kesemuanya akan menambah omzet UMKM di daerah yang berkontribusi terhadap naiknya transaksi bisnis dan konsumsi rumah tangga.
Dalam kondisi normal dengan peserta pilkada mencapai 735 paslon, jika rata-rata paslon memiliki biaya kampanye paling sedikit Rp1 miliyar, maka perputaran uang bisa mencapai Rp735 miliar. Itu jumlah minimal, wajarnya bisa mencapai Rp5 triliun melihat karateristik daerah masing-masing.
Jumlah ini sangat signifkan menggerakkan ekonomi daerah dan memberikann kontribusi terhadap pertumbuhan nasional. Masalahnya, pilkada kali ini dilakukan di saat pandemi, sehingga semua hitungan berubah.
"Namun pilkada serentak tahun ini tidak dapat memberikan dampak ekonomi tersebut di atas karena keterbatasan ruang kampanye yang berpedoman terhadap protokol kesehatan," ujar dia dalam keterangan tertulisnya, Rabu (9/12/2020).
Tahapan pilkada tahun ini banyak diramaikan via sosmed dan virtual sehingga transaksi ekonomi sangat minim terjadi. Para pasangan calon lebih banyak berbelanja alat-alat kesehatan seperti handsanitizer, masker dan lainnya untuk dibagikan ke masyarakat, sedangkan atribut sekalipun dibelanjakan namun sangat minim. ( Baca juga:Bedah Alam Semesta, AS dan Israel Akui Keberadaan Makhluk dari Dimensi Lain )
"Pilkada tahun ini bisa disebut pilkada paket hemat, para paslon sangat membatasi belanja kampanye mungkin juga karena keterbatasan dana karena tidak mendapat support dari pelaku usaha karena terdampak pandemik Covid-19," ungkap dia.
Dana kampanye yang digelontorkan pemerintah sebesar Rp20 triliun perputarannya sangat terbatas karena dipakai untuk pengadaan surat dan kotak suara, peralatan kesehatan, dan berbagai persiapan pilkada lainnya. Hannya sedikit yang sampai ke tangan warga berupa honor para petugas KPPS.
"Sehingga tidak signifikan dampaknya terhadap kenaikan konsumsi rumah tangga," jelas dia.
Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (Hippi) DKI Jakarta, Sarman Simanjorang mengatakan tahapan pilkada biasanya diramaikan dengan kampanye terbuka yang secara langsung di sana terjadi transaksi bisnis, seperti belanja atribut kampanye, pembuatan baliho, spanduk, umbul-umbul, banner, kaos, topi dan sticker. ( Baca juga:Turuti Pesan Megawati, Cabup Kediri Putra Pramono Anung Kembali Kenakan Sepatu Taufik Kiemas )
Kemudian, lanjut dia, dalam pilkada ada keterlibatan pengusaha lokal seperti EO yang mengatur pembuatan panggung hiburan, sewa tenda, kursi, sound system, keyboard, artis dan banyaknya UMKM yang berjualan makanan dan minuman ketika ada pengumpulan massa. Kesemuanya akan menambah omzet UMKM di daerah yang berkontribusi terhadap naiknya transaksi bisnis dan konsumsi rumah tangga.
Dalam kondisi normal dengan peserta pilkada mencapai 735 paslon, jika rata-rata paslon memiliki biaya kampanye paling sedikit Rp1 miliyar, maka perputaran uang bisa mencapai Rp735 miliar. Itu jumlah minimal, wajarnya bisa mencapai Rp5 triliun melihat karateristik daerah masing-masing.
Jumlah ini sangat signifkan menggerakkan ekonomi daerah dan memberikann kontribusi terhadap pertumbuhan nasional. Masalahnya, pilkada kali ini dilakukan di saat pandemi, sehingga semua hitungan berubah.
"Namun pilkada serentak tahun ini tidak dapat memberikan dampak ekonomi tersebut di atas karena keterbatasan ruang kampanye yang berpedoman terhadap protokol kesehatan," ujar dia dalam keterangan tertulisnya, Rabu (9/12/2020).
Tahapan pilkada tahun ini banyak diramaikan via sosmed dan virtual sehingga transaksi ekonomi sangat minim terjadi. Para pasangan calon lebih banyak berbelanja alat-alat kesehatan seperti handsanitizer, masker dan lainnya untuk dibagikan ke masyarakat, sedangkan atribut sekalipun dibelanjakan namun sangat minim. ( Baca juga:Bedah Alam Semesta, AS dan Israel Akui Keberadaan Makhluk dari Dimensi Lain )
"Pilkada tahun ini bisa disebut pilkada paket hemat, para paslon sangat membatasi belanja kampanye mungkin juga karena keterbatasan dana karena tidak mendapat support dari pelaku usaha karena terdampak pandemik Covid-19," ungkap dia.
Dana kampanye yang digelontorkan pemerintah sebesar Rp20 triliun perputarannya sangat terbatas karena dipakai untuk pengadaan surat dan kotak suara, peralatan kesehatan, dan berbagai persiapan pilkada lainnya. Hannya sedikit yang sampai ke tangan warga berupa honor para petugas KPPS.
"Sehingga tidak signifikan dampaknya terhadap kenaikan konsumsi rumah tangga," jelas dia.
(uka)
Lihat Juga :
