Pemerintah Ungkap Tantangan Jagoan Lokal Tembus Pasar Global

JAKARTA - Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki mencatat, perlunya upaya serius dalam meningkatkan kinerja UMKM pasca pandemi Covid-19. Tercatat ada tiga upaya tranformasi UMKM mampu menembus pasar global.

"Strategi kami di kementerian, bagaimana UMKM ini tumbuh ke atas. Ditambah, masalah izin pendirian koperasi ini di Undang-Undang Cipta Kerja makin dimudahkan, sekaligus mendorong kesempatan UMKM naik kelas," ujarnya, dalam keterangan pers, Jakarta, Minggu ( 13/12/2020).



Menurutnya, transformasi tersebut menjadi formulasi tepat bagi UMKM. Pertama, transformasi UMKM dari informal ke formal. Teten menyebut, saat ini masih banyak koperasi dan UMKM yang belum berbadan hukum, karenanya, pemerintah akan memberikan status badan hukum bagi UMKM hingga koperasi.

Kedua adalah transformasi digital bagi UMKM dan Koperasi. Di mana, pemerintah akan terus mendorong kedua lini bisnis itu untuk masuk pada iklim usaha berbasis digital agar proses marketing-nya menjadi lebih efisien.

"Termasuk dari sisi payment digital. Ini penting disiapkan UMKM untuk dihubungkan ke ekosistem digital. Saat ini UMKM juga sudah dibantu oleh program Pasar Digital (PaDi) dimana, Kemenkop UKM telah bekerja sama dengan 9 BUMN untuk penciptaan peluang pasar bagi UMKM makin besar," ujar dia.

Ketiga adalah transformasi teknologi produksi, supaya UMKM memiliki daya siang, Teten pun mencatat, banyaknya market dalam negeri yang diserbu produk impor lewat e-commerce. "Kalau UMKM mau bersaing, maka harus ada standarisasi global. Ini sedang terus kita rancang," ucapnya.



Kemenkop UKM juga mendorong inisiatif dengan membangun rumah produksi bersama. Tujuannya agar UMKM bisa terus produksi secara bersama-sama meski tak memiliki pabrik sendiri. Diakui Teten, UMKM terkena dampak langsung dari dua sisi yaitu sisi supply dan demand, sehingga dibutuhkan strategi UMKM ke rantai pasok nasional maupun global, juga klaster, komoditas maupun digitalisasi.

Dia menyebut, jumlah UMKM sebanyak 64 juta sekitar 22,9 persennya mengalami penurunan penjualan, 20 persen distribusi terganggu, 19,3 persen terkendala modal dan sekitar 18 mengalami kesulitan bahan baku. "Di tengah daya beli turun, maka penting ekonomi nasional digerakkan oleh belanja pemerintah. Kami juga menggerakan beli produk UMKM lewat gerakan belanja buatan dalam negeri," tuturnya.