Gara-gara Pola Makan, Bank Dunia Sebut Indonesia Bisa Rugi Besar
Kamis, 17 Desember 2020 - 17:46 WIB
loading...
Konsumsi sayur dan buah di Indonesia masih rendah. Foto/Ilustrasi
A
A
A
JAKARTA - Pandemi Covid-19 telah menempatkan ketahanan pangan sebagai agenda publik. Pasar dan pasokan pangan global dan nasional tetap tangguh selama pandemi, dan harga pangan sebagian besar stabil.
"Tetapi banyak rumah tangga mengalami kekurangan pangan karena hilangnya pendapatan tenaga kerja. Pemerintah secara signifikan memperluas berbagai program perlindungan sosial untuk membantu rumah tangga mengatasi dan memulai agenda pembangunan perkebunan pangan yang ambisius," ujar Ekonom Senior Bank Dunia untuk Indonesia, Ralph Van Doom dalam video virtual pada Kamis (17/12/2020).
(Baca juga: Duh! Bank Dunia Ramal Utang Indonesia 'Lompat' Jadi 43% PDB di 2022 )
Menurut dia, kebijakan yang lalu telah memperluas pasokan makanan dalam negeri, tetapi dengan biaya tinggi. Sebagian besar pengeluaran publik di bidang pertanian telah digunakan untuk memberikan subsidi, dengan subsidi irigasi dan pupuk mencapai antara setengah dan tiga perempat dari keseluruhan belanja pemerintah pusat.
Fokus yang begitu besar pada subsidi mendesak pengeluaran publik yang sangat dibutuhkan untuk pendorong pertumbuhan kritis seperti generasi dan adopsi teknologi baru, penyuluhan, pemrosesan dan pemasaran.
"Tetapi banyak rumah tangga mengalami kekurangan pangan karena hilangnya pendapatan tenaga kerja. Pemerintah secara signifikan memperluas berbagai program perlindungan sosial untuk membantu rumah tangga mengatasi dan memulai agenda pembangunan perkebunan pangan yang ambisius," ujar Ekonom Senior Bank Dunia untuk Indonesia, Ralph Van Doom dalam video virtual pada Kamis (17/12/2020).
(Baca juga: Duh! Bank Dunia Ramal Utang Indonesia 'Lompat' Jadi 43% PDB di 2022 )
Menurut dia, kebijakan yang lalu telah memperluas pasokan makanan dalam negeri, tetapi dengan biaya tinggi. Sebagian besar pengeluaran publik di bidang pertanian telah digunakan untuk memberikan subsidi, dengan subsidi irigasi dan pupuk mencapai antara setengah dan tiga perempat dari keseluruhan belanja pemerintah pusat.
Fokus yang begitu besar pada subsidi mendesak pengeluaran publik yang sangat dibutuhkan untuk pendorong pertumbuhan kritis seperti generasi dan adopsi teknologi baru, penyuluhan, pemrosesan dan pemasaran.
Lihat Juga :
