Utang Bagaikan Tsunami, Sri Mulyani: Butuh Kerja Sama Global
loading...
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah berfokus pada tantangan domestik dalam waktu dekat, kerja sama global pada akhirnya akan sangat penting untuk mengamankan pemulihan yang berkelanjutan dan inklusif. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan, kolaborasi internasional yang terpadu diperlukan untuk mengelola tsunami utang yang akan datang yang telah digerakkan oleh pandemi.
"Banyak negara telah berjuang dengan beban hutang yang tidak berkelanjutan sebelum krisis dan dibutuhkan kerjasama global untuk menghindari penurunan peringkat kredit dan gelombang krisis utang negara di bulan-bulan mendatang," kata Sri Mulyani.
(Baca Juga: Duh! Pemerintah Tambah Sempoyongan Nanggung Beban Utang )
Kata dia dengan kapasitas fiskal yang semakin sempit di mana-mana, reformasi untuk meningkatkan kualitas belanja publik menjadi semakin penting.
(Baca Juga : Serapan Anggaran Belum Maksimal )
"Desain kebijakan yang transparan, data yang akurat, dan lembaga yang efektif semuanya penting untuk memastikan bahwa semua sumber daya publik digunakan untuk hal-hal yang benar-benar penting bagi pembangunan," bebernya.
(Baca Juga: Pemerintah-BI Berbagi Beban Utang Demi Indonesia, Ekonom: Langkah Tepat )
Lalu, pembuat kebijakan juga harus memperhitungkan dampak pandemi pada cara orang bekerja dan berinteraksi, dan dengan ketergantungan yang jauh lebih tinggi pada teknologi digital dan infrastruktur internet. Oleh karena itu, gangguan COVID-19 merupakan peluang untuk mengubah ekonomi melalui pengaturan kerja yang lebih efisien, efektif, dan fleksibel serta pengurangan jejak karbon.
"Investasi dalam teknologi dan infrastruktur digital sama-sama berharga dan menjadi katalisator yang kuat untuk pemulihan ekonomi," tandasnya.
"Banyak negara telah berjuang dengan beban hutang yang tidak berkelanjutan sebelum krisis dan dibutuhkan kerjasama global untuk menghindari penurunan peringkat kredit dan gelombang krisis utang negara di bulan-bulan mendatang," kata Sri Mulyani.
(Baca Juga: Duh! Pemerintah Tambah Sempoyongan Nanggung Beban Utang )
Kata dia dengan kapasitas fiskal yang semakin sempit di mana-mana, reformasi untuk meningkatkan kualitas belanja publik menjadi semakin penting.
(Baca Juga : Serapan Anggaran Belum Maksimal )
"Desain kebijakan yang transparan, data yang akurat, dan lembaga yang efektif semuanya penting untuk memastikan bahwa semua sumber daya publik digunakan untuk hal-hal yang benar-benar penting bagi pembangunan," bebernya.
(Baca Juga: Pemerintah-BI Berbagi Beban Utang Demi Indonesia, Ekonom: Langkah Tepat )
Lalu, pembuat kebijakan juga harus memperhitungkan dampak pandemi pada cara orang bekerja dan berinteraksi, dan dengan ketergantungan yang jauh lebih tinggi pada teknologi digital dan infrastruktur internet. Oleh karena itu, gangguan COVID-19 merupakan peluang untuk mengubah ekonomi melalui pengaturan kerja yang lebih efisien, efektif, dan fleksibel serta pengurangan jejak karbon.
"Investasi dalam teknologi dan infrastruktur digital sama-sama berharga dan menjadi katalisator yang kuat untuk pemulihan ekonomi," tandasnya.
(akr)