Masih Ada Pandemi, Bank Indonesia Ubah Aturan Sanksi buat Eksportir
Kamis, 31 Desember 2020 - 07:46 WIB
loading...
Foto/Ilustrasi/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Bank Indonesia (BI) menyempurnakan ketentuan yang mengatur devisa hasil ekspor (DHE) dan devisa pembayaran impor (DPI) dengan menerbitkan Peraturan Bank Indonesia No.22/21/PBI/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No.21/14/PBI/2019 tentang Devisa Hasil Ekspor dan Devisa Pembayaran Impor. ( Baca juga:Pandemi Gak Ngaruh, Devisa dari Sawit Bisa Tembus USD20 Miliar)
Direktur Eksekutif Komunikasi BI Erwin Haryono mengatakan, penyempurnaan ketentuan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian Indonesia yang belum sepenuhnya mengalami pemulihan sebagai dampak pandemi Covid-19 dan untuk memberikan kemudahan bagi eksportir dan bank guna melaksanakan kewajiban DHE serta untuk memberikan waktu pembelajaran yang lebih panjang bagi importir dalam pelaporan DPI.
"PBI ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2021 dengan menyempurnakan ketentuan sebelumnya, yaitu PBI No.21/14/PBI/2019," kata Erwin di Jakarta, Kamis (31/12/2020).
Rincian perubahan adalah sanksi administratif kepada importir yang semula mulai berlaku 1 Januari 2021 diubah menjadi penangguhan atas pelayanan impor mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022. Lalu, selisih kurang nilai DHE dengan nilai ekspor yang diperbolehkan dengan selisih paling banyak ekuivalen Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) atau tidak lebih dari 2,5% nilai ekspor. ( Baca juga:Rusia Memiliki Senjata Nuklir Paling Taktis di Bumi )
Bank dapat melakukan pengkreditan penerimaan DHE pada rekening eksportir jika Financial Transaction Messaging System (FTMS) untuk seluruh penerimaan DHE melalui transaksi TT telah dilengkapi informasi ekspor.
Pengaturan lainnya dalam PBI No. 21/14/PBI/2019 tentang Devisa Hasil Ekspor dan Devisa Pembayaran Impor yang tidak diubah oleh PBI ini dinyatakan tetap berlaku.
Direktur Eksekutif Komunikasi BI Erwin Haryono mengatakan, penyempurnaan ketentuan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian Indonesia yang belum sepenuhnya mengalami pemulihan sebagai dampak pandemi Covid-19 dan untuk memberikan kemudahan bagi eksportir dan bank guna melaksanakan kewajiban DHE serta untuk memberikan waktu pembelajaran yang lebih panjang bagi importir dalam pelaporan DPI.
"PBI ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2021 dengan menyempurnakan ketentuan sebelumnya, yaitu PBI No.21/14/PBI/2019," kata Erwin di Jakarta, Kamis (31/12/2020).
Rincian perubahan adalah sanksi administratif kepada importir yang semula mulai berlaku 1 Januari 2021 diubah menjadi penangguhan atas pelayanan impor mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022. Lalu, selisih kurang nilai DHE dengan nilai ekspor yang diperbolehkan dengan selisih paling banyak ekuivalen Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) atau tidak lebih dari 2,5% nilai ekspor. ( Baca juga:Rusia Memiliki Senjata Nuklir Paling Taktis di Bumi )
Bank dapat melakukan pengkreditan penerimaan DHE pada rekening eksportir jika Financial Transaction Messaging System (FTMS) untuk seluruh penerimaan DHE melalui transaksi TT telah dilengkapi informasi ekspor.
Pengaturan lainnya dalam PBI No. 21/14/PBI/2019 tentang Devisa Hasil Ekspor dan Devisa Pembayaran Impor yang tidak diubah oleh PBI ini dinyatakan tetap berlaku.
(uka)
Lihat Juga :
