Cetak Uang Berlebih, Berpotensi Langgar UU

JAKARTA - Di tengah lesunya kondisi ekonomi Indonesia, ada usulan dari Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Banggar DPR RI) agar Bank Indonesia (BI) mencetak uang lebih. Usulan Banggar ini tidak main-main, BI diminta untuk cetak uang baru senilai Rp 600 triliun.

Pro kontra pun langsung merebak. Pemerintah melalui Menetri Keuangan menolak usul tersebut. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, mencetak uang memang bisa saja dilakukan oleh pemerintah. Namun jika tidak dihitung secara cermat bakal ada ancaman inflasi mengintai. Perlu dipikirkan pula supply and demand di pasar. cetak uang yang berlebihan malah akan memicu hiper inflasi, yang apada akhirnya bisa menambah warga miskin.

Sebenarnya ada beberapa keuntungan yang bisa diperoleh jika pemerintah bisa cetak uang banyak di saat kondisi ekonomi seperi saat ini.

Diantaranya, Pemerintah akan punya banyak amunisi untuk menjalankan bebagai program untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Uang tersebut juga bisa digunakan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin.

Pemerintah pun tidak tergantung utang dari luar negeri. Di saat seperti ini hampir semua negara kondisi ekonoimnya tengah terpuruk. Jika pemerintah menerbitkan surat utang belum tentu di respon dengan baik.
Lagi pula dalam menerbitkan global bond pemerntah punya kewajiban untuk membayar bunganya. Sementara jika cetak uang sendiri, tidak ada kewajiban dari pemerintah untuk membayar bunga.

Soal inflasi yang diprediski bisa meroket hingga ratusan persen, menurut Ketua Banggar DPR RI dari Fraksi PDIP Said Abdullah, tidak perlu dikhawatirkan. “Inflasi masih bisa dikendalikan,”ujarnya. Menurut perhitungan Said, paling banter cetak uang sebesar Rp 600 triliun hanya akan menyababkan inflasi 5% hingga 6% saja. tidak sampai naik 60%-70% apalagi ratusan persen.

Saat ini isu cetak uang tidak hanya bertiup di Indonesia. Sejumah bank sentral di negara lain memang tengah membahas opsi ini. Kebijakan mencetak uang oleh bank sentral tersebut disebut dengan Modern Monetary Theory (MMT) yang saat ini pembahasannya tengah menghangat di dunia akibat pandemi Covid-19.

Selain memiliki keuntungan, cetak uang berlebih ternyata juga memiliki kekurangan. Seperti yang disampaikan oleh Gubernur BI Perry Warjiyo. Kebijakan mencetak uang kemudian disalurkan kepada masyarakat tidak sesuai dengan kebijakan moneter di dalam negeri.

Menurutnya mekanisme peredaran uang diperhitungkan dengan matang karena ada undang-undang yang mengatur perencanaan percetakan dan pemusnahan uang. Mencetak uang, harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. "Itu bisa diukur berapa pertumbuhan ekonomi dan inflasi PDB,"katanya.

Artinya cetak uang berlebih berpotensi melanggar UU. Oleh karena itu, BI pun menegaskan pihaknya tidak akan mencetak uang sesuai dengan desakan dari sejumlah pihak.