Belanja Infrastruktur PUPR di 2020 Capai Rp87,5 Triliun, Ini Rinciannya

JAKARTA - Sesuai data e-monitoring hingga 31 Desember 2020, dari total pagu anggaran tahun 2020 sebesar Rp94,12 triliun, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah merealisasikan penyerapan anggaran program sebesar Rp87,59 triliun atau 93,06%.

Kementerian PUPR terus melanjutkan program kerja melalui belanja infrastruktur PUPR seperti pembangunan dan pemeliharaan bendungan, irigasi, jalan, jembatan, sanitasi, sistem air minum, penataan kawasan, infrastruktur di kawasan strategis pariwisata, dan rumah MBR. Semuanya dalam rangka meningkatkan daya saing, sekaligus menjadi stimulus bagi sektor riil untuk tetap bertahan pada masa Pandemi Covid-19 ini.

(Baca Juga: 2021, Kementerian PUPR Berharap Bisa Terus Bangun Hunian untuk Masyarakat)

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengingatkan agar terus meningkatkan kualitas belanja APBN dengan memperhatikan tiga prinsip reformasi anggaran belanja, yakni ekonomis (spending less), efektif (spending well) yakni tepat sasaran, dan efisien (spending wisely).

"Pada masa pandemi ini, pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan akibat dari turunnya investasi, demikian juga ekspor impor, sehingga untuk menunjang pertumbuhan ekonomi, pemerintah mengandalkan belanja APBN untuk pembangunan infrastruktur," kata Basuki dalam keterangannya, Jumat (1/1/2021).

Dari total anggaran tahun 2020 tersebut juga termasuk dari program pembangunan infrastruktur dengan skema Padat Karya Tunai (PKT). Program tersebut diantaranya untuk pembangunan irigasi kecil, sanitasi, jalan produksi, dan rumah swadaya. Khusus untuk program PKT, hingga 31 Desember 2020 realisasi belanja mencapai 97,85 % dengan serapan tenaga kerja sudah 100%.

Untuk mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Kementerian PUPR mendapatkan anggaran tambahan sebesar Rp1,73 triliun berupa perluasan Program Padat Karya berupa revitalisasi saluran drainase jalan nasional sepanjang 5.000 km dengan anggaran Rp1 triliun. Anggaran tambahan tersebut juga untuk pembelian produk rakyat/UMKM sebesar Rp362,47 miliar. Hingga saat ini progresnya berkisar 98,39%.

(Baca Juga: Lewat Program Padat Karya, PUPR Berdayakan 631.723 Tenaga Kerja di Desa)

Pembelian produk rakyat tersebut terdiri dari material tambalan cepat mantap (CPHMA) sebanyak 100.000 Ton sebesar Rp200 milar, Big Gun Sprinkler 250 unit sebesar Rp3,75 miliar, pembelian karet petani sebanyak 11.338 ton serta pembelian Resin Ester 790,42 ton, pengadaan alat Light Weight Deflectometer (LWD) 33 unit, modular RISHA (Rumah Instan Sederhana Sehat) sebanyak 4.700 unit senilai Rp122,7 miliar, Modular RUSPIN (Rumah Unggul Sistem Panel Instan) 250 unit senilai Rp6,04 miliar, kemudian pembelian Tandon Air dan Biodegester.

Tambahan anggaran untuk mendukung PEN tersebut, juga dialokasikan dalam mendukung program prioritas nasional sebesar Rp188,3 miliar dan pengembangan lumbung pangan (food estate) serta kawasan industri sebesar Rp184,46 miliar. Untuk pengembangan food estate di lahan Eks-Pengembangan Lahan Gambut (PLG) telah dimulai sejak akhir September 2020 dengan fokus pada rehabilitasi dan peningkatan saluran irigasi di Blok A Daerah Irigasi (DI) Dadahup sekitar 2.000 Ha.