Pengusaha Properti Minta Penundaan Utang Buat Gaji Karyawan
Kamis, 14 Mei 2020 - 22:31 WIB
loading...
Ilustrasi industri properti. Foto/Istimewa
A
A
A
JAKARTA - Real Estate Indonesia ( REI ) meminta pemerintah untuk segera membantu pelaku usaha properti di tengah kesulitan akibat pandemi Covid-19. Bantuan tersebut berupa restrukturisasi kredit yang ditujukan kepada developer, end user atau calon end user yang ada di Indonesia.
Ketua Umum DPP REI, Totok Lusida meminta pemerintah untuk memberi instruksi kepada perbankan, supaya pengembang dapat menunda pembayaran bunga. Baca: Debitur KPR dan Pengembang Butuh Relaksasi Kredit, REI: Bank Harus Mengerti
"Kami minta penundaan bayar pokok dan bunga, agar cashflow-nya bisa digunakan untuk bayar karyawan. Kalau digantung lama oleh perbankan karena pemerintah kelamaan memberikan instruksi, kami tidak tahu bisa bertahan berapa lama (tidak PHK)," ujar Totok dalam telekonferensi di Jakarta, Kamis (14/5/2020).
Selain itu, dia juga meminta perbankan melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk lebih tegas dalam memberikan relaksasi, agar utang-utang yang ada saat ini bisa ditunda pembayarannya dan sementara dialihkan untuk membayar upah para pegawai.
"Supaya utang-utang kita ini bisa ditunda sehingga masyarakat dan tenaga kerja tidak ikut terkena kolaps seperti sekarang. Kita siap mendukung semua program pemerintah tapi kita minta dukungan kepastian hukum," ucapnya. Baca: Dampak Corona, Pengusaha Properti Minta Keringanan Bunga dan Cicilan Utang
Totok melanjutkan pengajuan restrukturisasi terhadap hunian sederhana dan menengah atas akan saling berkaitan. Sebab, begitu salah satu sepi yang lain ikut sepi karena semua pembeli rumah berpikir untuk investasi, sehingga diperlukan adanya kepastian.
"Tapi ini bukan MBR saja yang harus dibantu, kalau developer tidak dibantu ini juga ada korelasi, efeknya akan ke 175 bidang usaha lain. Jadi bukan kita menuntut sesuatu yang tidak rasional, kita menuntut supaya ekonomi eksis. Jadi, supaya kita ini tetap eksis dan mau berjuang untuk ekonomi Indonesia," pungkasnya.
Ketua Umum DPP REI, Totok Lusida meminta pemerintah untuk memberi instruksi kepada perbankan, supaya pengembang dapat menunda pembayaran bunga. Baca: Debitur KPR dan Pengembang Butuh Relaksasi Kredit, REI: Bank Harus Mengerti
"Kami minta penundaan bayar pokok dan bunga, agar cashflow-nya bisa digunakan untuk bayar karyawan. Kalau digantung lama oleh perbankan karena pemerintah kelamaan memberikan instruksi, kami tidak tahu bisa bertahan berapa lama (tidak PHK)," ujar Totok dalam telekonferensi di Jakarta, Kamis (14/5/2020).
Selain itu, dia juga meminta perbankan melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk lebih tegas dalam memberikan relaksasi, agar utang-utang yang ada saat ini bisa ditunda pembayarannya dan sementara dialihkan untuk membayar upah para pegawai.
"Supaya utang-utang kita ini bisa ditunda sehingga masyarakat dan tenaga kerja tidak ikut terkena kolaps seperti sekarang. Kita siap mendukung semua program pemerintah tapi kita minta dukungan kepastian hukum," ucapnya. Baca: Dampak Corona, Pengusaha Properti Minta Keringanan Bunga dan Cicilan Utang
Totok melanjutkan pengajuan restrukturisasi terhadap hunian sederhana dan menengah atas akan saling berkaitan. Sebab, begitu salah satu sepi yang lain ikut sepi karena semua pembeli rumah berpikir untuk investasi, sehingga diperlukan adanya kepastian.
"Tapi ini bukan MBR saja yang harus dibantu, kalau developer tidak dibantu ini juga ada korelasi, efeknya akan ke 175 bidang usaha lain. Jadi bukan kita menuntut sesuatu yang tidak rasional, kita menuntut supaya ekonomi eksis. Jadi, supaya kita ini tetap eksis dan mau berjuang untuk ekonomi Indonesia," pungkasnya.
(bon)
Lihat Juga :
