Kolaborasi Mempermudah Pembangunan Ekosistem Riset dan Inovasi

JAKARTA - Pemerintah menggunakan Konsorsium Riset dan Inovasi Penanganan COVID-19 sebagai sarana kolaborasi kepakaran yang mengoptimalkan pemanfaatan ilmu pengetahuan. Dengan adanya konsorsium, Indonesia semakin mudah melakukan evaluasi untuk mempersiapkan bekal dalam menghadapi tantangan lain yang tidak terduga (emerging issue).

Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (Menristek/Kepala BRIN) Bambang Brodjonegoro mengatakan, riset dan inovasi akan terus punya peranan besar di masa depan, khususnya pada pemulihan pascapandemi. Oleh karenanya, kolaborasi untuk menghasilkan penelitian hingga memastikan manfaatnya sampai ke masyarakat sangat dibutuhkan.

(Baca Juga: Jawab Tantangan Digitalisasi, Telkom Dirikan Instititute Belajar dan Riset )

Upaya ini dilakukan dengan mengawinkan seluruh peran para aktor seperti pemerintah pusat dan daerah, perguruan tinggi, balitbangjirap swasta dan pemerintah, dunia industri, hingga organisasi masyarakat sipil (OMS).

“Saya ingin kembali lagi pada konsep triple helix sebagai dasar membangun ekosistem riset dan inovasi di Indonesia," kata Menristek/Kepala BRIN Bambang Brodjonegoro dalam acara Diskusi Kebijakan: Kolaborasi Kepakaran dan Riset Dasar untuk Lompatan Inovasi, yang diselenggarakan oleh Knowledge Sector Initiative dan Katadata, Selasa (12/1/2021).

Menteri Bambang meyakini bahwa kolaborasi dengan dunia usaha menjadi prioritas urgensi saat ini. Bagaimanapun dalam ekosistem riset dan inovasi perlu terjadi transformasi, dari dominasi peran negara, baik secara sumber daya dan anggaran, ke dominasi peran dunia usaha secara bertahap.

"Kalau triple helix antara pemerintah, peneliti, dan dunia usaha tidak bisa dibangun dengan baik, menurut saya sangat mustahil kita bisa melahirkan ekosistem riset dan inovasi yang kuat. Jadi, kuncinya dari situ," paparnya.

Bambang menambahkan, pada masa pandemi kolaborasi triple helix antara peneliti, pemerintah dan dunia usaha bisa berjalan lancar. Salah satu contohnya adalah produksi alat tes Covid-19 yang dibuat oleh industri dalam negeri. Padahal, ketika awal pandemi, alat tes Covid-19 masih diimpor.

Ini menjadi contoh bahwa di masa pandemi, peneliti sudah bisa berkolaborasi dengan dunia usaha yang selama ini lebih memrioritaskan keuntungan dan juga dengan bantuan dari pemerintah.

Proses kolaborasi berdasarkan kepakaran akan memudahkan penanganan emerging issue karena dapat diselesaikan dalam waktu cepat. "Keterwakilan ragam dari perspektif yaitu kepakaran dan pemangku kepentingan itu menjadi sangat penting sekali,” ungkap Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kemanusiaan LIPI, Ibu Tri Nuke Pudjiastuti.