Serapan Anggaran Daerah Rendah: Bisa karena SDM Lemah, Mungkin juga Disengaja Kepala Daerah
Rabu, 13 Januari 2021 - 13:24 WIB
loading...
Foto/Ilustrasi/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Ekonom Indef Bhima Yudhistira mengungkapkan bahwa rendahnya penyerapan anggaran di daerah disebabkan kualitas sumber daya manusia yang lemah. Ia mengatakan, banyak pelaksana daerah yang masih gagap soal anggaran, baik dalam mengelola ataupun mengeksekusinya.
"Ibu Sri Mulyani sudah mencari pinjaman untuk pandemi, sehingga utang negara bertambah. Tapi pelaksana teknis (pemerintah daerah) masih gagap soal realisasi anggaran," katanya dalam Market Review IDX channel, Rabu (13/1/2021). ( Baca juga:Serapan Anggaran Daerah Rendah, Ekonom Usul Kepala Daerah Tidak Digaji 3 Bulan )
Ia mengatakan, masalah SDM ini ada dua, yaitu kurang berkualitas dan lemahnya arahan dari kepala daerah. Bhima menjelaskan, terkadang dari segi administrasi sudah bagus, namun pelaksana teknis kerjanya malah lambat dalam mengeksekusi.
"Sebenarnya SDM pemda ini kan satu tim, harus bisa bekerja sama untuk mengisi kekosongan satu sama lain karena posisi yang lemah itu harus bisa dibenahi," terangnya.
Kedua, terkait arahan dari kepala daerah. Pada saat pandemi banyak pegawai negeri yang bekerja work from home (WFH), kebanyakan dari mereka kebingungan karena arahan yang belum jelas.
"Ibu Sri Mulyani sudah mencari pinjaman untuk pandemi, sehingga utang negara bertambah. Tapi pelaksana teknis (pemerintah daerah) masih gagap soal realisasi anggaran," katanya dalam Market Review IDX channel, Rabu (13/1/2021). ( Baca juga:Serapan Anggaran Daerah Rendah, Ekonom Usul Kepala Daerah Tidak Digaji 3 Bulan )
Ia mengatakan, masalah SDM ini ada dua, yaitu kurang berkualitas dan lemahnya arahan dari kepala daerah. Bhima menjelaskan, terkadang dari segi administrasi sudah bagus, namun pelaksana teknis kerjanya malah lambat dalam mengeksekusi.
"Sebenarnya SDM pemda ini kan satu tim, harus bisa bekerja sama untuk mengisi kekosongan satu sama lain karena posisi yang lemah itu harus bisa dibenahi," terangnya.
Kedua, terkait arahan dari kepala daerah. Pada saat pandemi banyak pegawai negeri yang bekerja work from home (WFH), kebanyakan dari mereka kebingungan karena arahan yang belum jelas.
Lihat Juga :
