Serapan Anggaran Daerah Rendah: Bisa karena SDM Lemah, Mungkin juga Disengaja Kepala Daerah
loading...
Foto/Ilustrasi/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Ekonom Indef Bhima Yudhistira mengungkapkan bahwa rendahnya penyerapan anggaran di daerah disebabkan kualitas sumber daya manusia yang lemah. Ia mengatakan, banyak pelaksana daerah yang masih gagap soal anggaran, baik dalam mengelola ataupun mengeksekusinya.
"Ibu Sri Mulyani sudah mencari pinjaman untuk pandemi, sehingga utang negara bertambah. Tapi pelaksana teknis (pemerintah daerah) masih gagap soal realisasi anggaran," katanya dalam Market Review IDX channel, Rabu (13/1/2021). ( Baca juga:Serapan Anggaran Daerah Rendah, Ekonom Usul Kepala Daerah Tidak Digaji 3 Bulan )
Ia mengatakan, masalah SDM ini ada dua, yaitu kurang berkualitas dan lemahnya arahan dari kepala daerah. Bhima menjelaskan, terkadang dari segi administrasi sudah bagus, namun pelaksana teknis kerjanya malah lambat dalam mengeksekusi.
"Sebenarnya SDM pemda ini kan satu tim, harus bisa bekerja sama untuk mengisi kekosongan satu sama lain karena posisi yang lemah itu harus bisa dibenahi," terangnya.
Kedua, terkait arahan dari kepala daerah. Pada saat pandemi banyak pegawai negeri yang bekerja work from home (WFH), kebanyakan dari mereka kebingungan karena arahan yang belum jelas.
"Mungkin karena tidak terbiasa secara online, atau memang tidak ada arahan yang jelas dari kepala daerah. Dan kemungkinan ada kepala daerah yang sengaja menunda realisasi karena dirinya sudah tidak berpeluang menang di pilkada," jelasnya.
Ia berharap, para kepala daerah yang baru punya pemikiran yang lebih progresif dalam melakukan perencanaan barang dan jasa, sehingga penyerapan anggaran bisa lebih cepat. ( Baca juga:Calon Kapolri Tunggal, Ini Deretan Kasus Besar yang Diungkap Listyo Sigit Prabowo )
"karena percuma ada vaksinasi tapi tidak dibarengi perencanaan pencairan anggaran yang lebih cepat pada kuartal I. Ada 200 kepala daerah yang baru terpilih semoga bisa langsung start and go tanpa perlu banyak belajar untuk mempercepat pencairan anggaran. Itu harapan kita bersama," tutupnya.
"Ibu Sri Mulyani sudah mencari pinjaman untuk pandemi, sehingga utang negara bertambah. Tapi pelaksana teknis (pemerintah daerah) masih gagap soal realisasi anggaran," katanya dalam Market Review IDX channel, Rabu (13/1/2021). ( Baca juga:Serapan Anggaran Daerah Rendah, Ekonom Usul Kepala Daerah Tidak Digaji 3 Bulan )
Ia mengatakan, masalah SDM ini ada dua, yaitu kurang berkualitas dan lemahnya arahan dari kepala daerah. Bhima menjelaskan, terkadang dari segi administrasi sudah bagus, namun pelaksana teknis kerjanya malah lambat dalam mengeksekusi.
"Sebenarnya SDM pemda ini kan satu tim, harus bisa bekerja sama untuk mengisi kekosongan satu sama lain karena posisi yang lemah itu harus bisa dibenahi," terangnya.
Kedua, terkait arahan dari kepala daerah. Pada saat pandemi banyak pegawai negeri yang bekerja work from home (WFH), kebanyakan dari mereka kebingungan karena arahan yang belum jelas.
"Mungkin karena tidak terbiasa secara online, atau memang tidak ada arahan yang jelas dari kepala daerah. Dan kemungkinan ada kepala daerah yang sengaja menunda realisasi karena dirinya sudah tidak berpeluang menang di pilkada," jelasnya.
Ia berharap, para kepala daerah yang baru punya pemikiran yang lebih progresif dalam melakukan perencanaan barang dan jasa, sehingga penyerapan anggaran bisa lebih cepat. ( Baca juga:Calon Kapolri Tunggal, Ini Deretan Kasus Besar yang Diungkap Listyo Sigit Prabowo )
"karena percuma ada vaksinasi tapi tidak dibarengi perencanaan pencairan anggaran yang lebih cepat pada kuartal I. Ada 200 kepala daerah yang baru terpilih semoga bisa langsung start and go tanpa perlu banyak belajar untuk mempercepat pencairan anggaran. Itu harapan kita bersama," tutupnya.
(uka)
Explore More