Penyelewengan Bansos Masih Terjadi, DPR Kasih Catatan ke Kemensos

JAKARTA - Kementerian Sosial (Kemensos) bersama Komisi VIII menggelar rapat mengenai realiasi anggaran Kemensos di tahun 2020 dan tahun 2021. Anggota Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Maman Imanulhaq mengatakan, dalam anggaran bantuan sosial (bansos) ini harus menyelesaikan penyelewangan yang masih terjadi.

Menurutnya, hal ini dikarenakan masih ada penerima yang seharusnya tidak berhak mendapatkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan terus berulang. "Masih ada penyelewangan pada bansos, masa ada yang orang terus menerus dapat bansos. Padahal masih banyak yang berhak mendapatkan bansos," kata Maman dalam video virtual, Rabu (13/1/2021).

Baca Juga: Bansos Tunai Rp300 Ribu Cair, Warga Ibukota Cek Rekening Segera

Kata dia, malah edukasi tentang adanya bantuan sosial menimbulkan persepsi yang salah. Lantaran, ada yang mau Covid-19 berlangsung lama agar bisa mendapatkan bansos.

Baca Juga: Bu Risma Buka-bukaan Soal Kenapa Penyaluran Bansos Gagal 100% di 2020

"Ada orang miskin baru enggak kebagian. Dan edukasi masyarakat tentang bansos ini malah berterima kasih kepada Covid-19 karena dapat uang Rp600 ribu. Bayangkan orang enggak takut bahaya Covid malah girang dapat Rp600 ribu bansos," jelasnya.



Dia meminta Kemensos harus punya perofrma yang kuat, agar tida ada lagi Menteri yang ditangkap KPK. "Personal internal itu lebih penting dan menyelamatkan bangsa ini," tandasnya.