Usai Divaksin, Ketum Kadin Usul Swasta Diberi Akses Vaksinasi Mandiri

JAKARTA - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengapresiasi vaksinasi Covid-19 perdana yang sukses dilakukan pemerintah pada Rabu (13/1). Selain merupakan hal yang ditunggu-tunggu banyak pihak, vaksinasi ini juga membawa harapan bagi pemulihan ekonomi dan dunia usaha di masa mendatang.

Bersama presiden Joko Widodo dan sejumlah pejabat dan tokoh lainnya, Ketua Umum (Ketum) Kadin Indonesia, Rosan P. Roeslani, menjadi salah satu penerima awal vaksin Covid-19 yang mewakili kalangan pengusaha.

"Kita tentunya menyambut baik dan sangat mengapresiasi pemerintah karena memang inilah yang kita butuhkan ke depannya agar sektor kesehatan dan ekonomi yang terdampak bisa terkendali dan tumbuh di tahun 2021," ujar Rosan dalam keterangannya, Kamis (14/1/2021).

( )

Terkait hal itu, Kadin mengusulkan kepada pemerintah untuk memberi akses vaksin mandiri bagi swasta guna mendorong percepatan vaksinasi secara nasional, khususnya bagi karyawan dan pekerja untuk segera bisa divaksin agar roda perekonomian bisa terus berjalan.

"Jika vaksinasi ini bisa cepat dilakukan bagi karyawan, pekerja maupun kalangan dunia usaha, harapannya akan mempercepat pemulihan ekonomi juga," kata Rosan.

Untuk itu, lanjut dia, izin pemerintah kepada swasta untuk melakukan vaksinasi mandiri kepada karyawannya sangat ditunggu. "Bahkan akan lebih baik jika diberikan kesempatan melakukan vaksin mandiri, tidak hanya untuk karyawan saja tapi juga untuk keluarga karyawan," sebutnya.

( )

Menurut Rosan, dalam rangka mengakselerasi vaksinasi ini swasta diusulkan agar dapat mendistribusikan vaksin yang ada dalam list Kementerian Kesehatan dan sudah mendapatkan izin dari BPOM kepada masyarakat sesuai dengan peraturan yang ada. Kadin juga mengimbau masyarakat tidak takut atau khawatir dalam pelaksanaan vaksinasi karena sudah dinyatakan aman dan halal.

"Mari kita sukseskan vaksinasi karena ini untuk kepentingan kita bersama. Vaksinasi ini memberikan rasa aman dan kepastian untuk kesehatan dan iklim perekonomian kita," tandasnya.



Seperti diketahui, vaksinasi ini dilakukan setelah BPOM mengeluarkan izin penggunaan darurat. Hasil evaluasi BPOM menunjukkan, Sinovac memiliki efikasi sebesar 65,3%, lebih tinggi dari standar WHO sebesar 50%.