Presiden Jokowi : Lelang di PUPR Diharapkan Dukung Pemulihan Ekonomi
Jum'at, 15 Januari 2021 - 19:09 WIB
loading...
Presiden Joko Widodo. FOTO/dok.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ( PUPR ) telah memulai pelelangan dini untuk percepatan realisasi pelaksanaan kegiatan infrastruktur Tahun Anggaran 2021 sejak Oktober 2020 sebanyak 3.175 paket senilai Rp 38,6 triliun. Hingga 15 Januari 2021 tercatat sebanyak 1.191 paket senilai Rp 14,6 triliun telah selesai dilakukan tender dini.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 209 paket senilai Rp 2,1 triliun telah selesai tender dan terkontrak pada bulan Desember 2020 lalu. Hari ini sebanyak 982 paket senilai Rp. 12,5 triliun ditandatangani secara serentak oleh para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan penyedia jasa secara virtual di hadapan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono serta Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan , Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Roni Dwi Susanto, sejumlah Gubernur, dan para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian PUPR, Jumat (15/1/2021).
Baca Juga: Menteri Basuki Perkirakan Serapan Anggaran PUPR Capai Rp14 T di Januari 2021
Presiden Jokowi dalam sambutannya mengatakan, lelang/seleksi dini yang dilakukan Kementerian PUPR sangat penting dalam rangka menggerakkan pertumbuhan ekonomi nasional Indonesia. "Saya sangat mengapresiasi lelang dini yang dilakukan Kementerian PUPR. Pada APBN 2021, Kementerian PUPR mendapatkan porsi anggaran yang sangat besar senilai Rp 149,8 triliun. Saya ingin mengingatkan seluruh jajaran di Kementerian PUPR agar anggaran yang besar ini harus memiliki dampak yang signifikan, memberikan daya ungkit bagi ekonomi kita, membuat sektor konstruksi nasional bergeliat kembali,” kata Presiden.
Dikatakan Presiden Jokowi, bergeraknya kembali sektor konstruksi, bukan saja memberikan kesempatan kerja bagi para pekerja konstruksi, tetapi juga akan menggerakkan rantai pasok sektor konstruksi. “Tentunya akan memberikan multiplier effect yang luas bagi industri yang terkait konstruksi, seperti industri baja, besi, semen, alat berat, dan juga sektor informal seperti pedagang makanan minuman, kost-kostan dan lainnya,” tutur Presiden.
Dalam kesempatan tersebut Presiden mengajak semua jajaran Kementerian PUPR di tahun 2021 untuk bekerja lebih cepat lagi, mengingat masih dalam kondisi krisis akibat Pandemi COVID-19. Pada tahun 2020 dikatakan Presiden, pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami kontraksi yang cukup dalam, yakni sempat turun -5,3% pada kuartal kedua 2020 dan membaik menjadi -3,49% di kuartal ketiga 2020.
“Dan kita berharap di kuartal keempat 2020 dan kuartal pertama 2021 pertumbuhan ekonomi kita mengalami reborn (pemulihan kembali) . Untuk itu semangatnya harus berbeda harus ekstra ordinary. Dengan bekerja lebih cepat, maka dapat memberikan daya ungkit pertumbuhan ekonomi.,” pesan Presiden Jokowi.
Baca Juga: KemenPUPR Dapat Anggaran Jumbo Rp149,8 Triliun, Jokowi: Harus Berdampak Signifikan
Meskipun harus dilakukan percepatan, Presiden mengingatkan tidak berarti prosesnya mengabaikan tata kelola, dan harus transparan sesuai aturan dan menjaga hasil kerja agar memiliki dampak yang signifikan pada pemulihan ekonomi Indonesia. “Kecepatan kita mengeksekusi pekerjaan terutama program yang padat karya sangat dinantikan dan membantu meringankan beban masyarakat terutama menyediakan lapangan pekerjaan,” ujar Presiden.
Menteri Basuki menyatakan, untuk tahap selanjutnya, hingga akhir Februari
2021 sebanyak 1.984 paket senilai Rp 24 triliun akan diselesaikan dan ditandatangani kontraknya,"Dan sisanya akan kami selesaikan selambat-lambatnya April 2021. Dengan percepatan lelang paket-paket pekerjaan, kami perkirakan penyerapan anggaran hingga akhir Januari 2021 akan mencapai Rp 14,8 triliun atau sebesar 9,9%," kata Menteri Basuki.
Menteri Basuki berpesan kepada para kontraktor selaku penyedia jasa untuk dapat bekerja sama dengan baik sebagai satu tim dengan Kementerian PUPR dengan menjalankan peran masing-masing sebaik-baiknya. "Pesan saya bagi penyedia jasa untuk governance yang baik harus menjalankan 4 big no, no bribery (tidak korupsi), no gift (tidak suap), no kick back( komitmen), no luxurious lifestyle (sederhana). Perhatikan kualitas oleh penyedia jasa, serta konsultan perencana dan supervisi memiliki peran kunci pengawasan kualitas," tegasnya.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 209 paket senilai Rp 2,1 triliun telah selesai tender dan terkontrak pada bulan Desember 2020 lalu. Hari ini sebanyak 982 paket senilai Rp. 12,5 triliun ditandatangani secara serentak oleh para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan penyedia jasa secara virtual di hadapan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono serta Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan , Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Roni Dwi Susanto, sejumlah Gubernur, dan para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian PUPR, Jumat (15/1/2021).
Baca Juga: Menteri Basuki Perkirakan Serapan Anggaran PUPR Capai Rp14 T di Januari 2021
Presiden Jokowi dalam sambutannya mengatakan, lelang/seleksi dini yang dilakukan Kementerian PUPR sangat penting dalam rangka menggerakkan pertumbuhan ekonomi nasional Indonesia. "Saya sangat mengapresiasi lelang dini yang dilakukan Kementerian PUPR. Pada APBN 2021, Kementerian PUPR mendapatkan porsi anggaran yang sangat besar senilai Rp 149,8 triliun. Saya ingin mengingatkan seluruh jajaran di Kementerian PUPR agar anggaran yang besar ini harus memiliki dampak yang signifikan, memberikan daya ungkit bagi ekonomi kita, membuat sektor konstruksi nasional bergeliat kembali,” kata Presiden.
Dikatakan Presiden Jokowi, bergeraknya kembali sektor konstruksi, bukan saja memberikan kesempatan kerja bagi para pekerja konstruksi, tetapi juga akan menggerakkan rantai pasok sektor konstruksi. “Tentunya akan memberikan multiplier effect yang luas bagi industri yang terkait konstruksi, seperti industri baja, besi, semen, alat berat, dan juga sektor informal seperti pedagang makanan minuman, kost-kostan dan lainnya,” tutur Presiden.
Dalam kesempatan tersebut Presiden mengajak semua jajaran Kementerian PUPR di tahun 2021 untuk bekerja lebih cepat lagi, mengingat masih dalam kondisi krisis akibat Pandemi COVID-19. Pada tahun 2020 dikatakan Presiden, pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami kontraksi yang cukup dalam, yakni sempat turun -5,3% pada kuartal kedua 2020 dan membaik menjadi -3,49% di kuartal ketiga 2020.
“Dan kita berharap di kuartal keempat 2020 dan kuartal pertama 2021 pertumbuhan ekonomi kita mengalami reborn (pemulihan kembali) . Untuk itu semangatnya harus berbeda harus ekstra ordinary. Dengan bekerja lebih cepat, maka dapat memberikan daya ungkit pertumbuhan ekonomi.,” pesan Presiden Jokowi.
Baca Juga: KemenPUPR Dapat Anggaran Jumbo Rp149,8 Triliun, Jokowi: Harus Berdampak Signifikan
Meskipun harus dilakukan percepatan, Presiden mengingatkan tidak berarti prosesnya mengabaikan tata kelola, dan harus transparan sesuai aturan dan menjaga hasil kerja agar memiliki dampak yang signifikan pada pemulihan ekonomi Indonesia. “Kecepatan kita mengeksekusi pekerjaan terutama program yang padat karya sangat dinantikan dan membantu meringankan beban masyarakat terutama menyediakan lapangan pekerjaan,” ujar Presiden.
Menteri Basuki menyatakan, untuk tahap selanjutnya, hingga akhir Februari
2021 sebanyak 1.984 paket senilai Rp 24 triliun akan diselesaikan dan ditandatangani kontraknya,"Dan sisanya akan kami selesaikan selambat-lambatnya April 2021. Dengan percepatan lelang paket-paket pekerjaan, kami perkirakan penyerapan anggaran hingga akhir Januari 2021 akan mencapai Rp 14,8 triliun atau sebesar 9,9%," kata Menteri Basuki.
Menteri Basuki berpesan kepada para kontraktor selaku penyedia jasa untuk dapat bekerja sama dengan baik sebagai satu tim dengan Kementerian PUPR dengan menjalankan peran masing-masing sebaik-baiknya. "Pesan saya bagi penyedia jasa untuk governance yang baik harus menjalankan 4 big no, no bribery (tidak korupsi), no gift (tidak suap), no kick back( komitmen), no luxurious lifestyle (sederhana). Perhatikan kualitas oleh penyedia jasa, serta konsultan perencana dan supervisi memiliki peran kunci pengawasan kualitas," tegasnya.
(nng)
Lihat Juga :
