Dualisme Dekopin Berakhir, Nurdin Halid Didorong Jalin Komunikasi
Senin, 18 Januari 2021 - 12:01 WIB
loading...
A
A
A
Baca Juga: Konflik Dekopin, Kemenkop UKM Diminta Tidak Ikut Intervensi
Sebab itu, pihaknya meminta Menkumham Yasona Laoly mencopot Dirjen Peraturan Perundang-undangan Widodo Eka Tjahjana karena berbuat sewenang-wenang menerbitkan surat sebagai alat legalitas oleh Sri Untari Bisowarno dengan mengklaim sebagai Ketum Dekopin.
Sebagai informasi, PTUN Jakarta pada 12 Januari 2021 memutuskan Sri Utami Bisowarno tidak memiliki kewenangan dalam kepengurusan Dekopin. Secara eksplisit maupun emplisit Kementerian Hukum dan HAM tidak berwenang menerbitkan surat tersebut.
Sebab itu, pihaknya meminta Menkumham Yasona Laoly mencopot Dirjen Peraturan Perundang-undangan Widodo Eka Tjahjana karena berbuat sewenang-wenang menerbitkan surat sebagai alat legalitas oleh Sri Untari Bisowarno dengan mengklaim sebagai Ketum Dekopin.
Sebagai informasi, PTUN Jakarta pada 12 Januari 2021 memutuskan Sri Utami Bisowarno tidak memiliki kewenangan dalam kepengurusan Dekopin. Secara eksplisit maupun emplisit Kementerian Hukum dan HAM tidak berwenang menerbitkan surat tersebut.
(nng)
Lihat Juga :