Ekonomi RI Masih Minus, Sri Mulyani: Lebih Baik tapi Landai

Kamis, 21 Januari 2021 - 19:45 WIB
loading...
Ekonomi RI Masih Minus, Sri Mulyani: Lebih Baik tapi Landai
Menkeu Sri Mulyani memproyeksikan, Ekonomi Indonesia diproyeksi belum bisa tumbuh positif pada kuartal IV-2020. Tapi sedikit membaik dari periode sebelumnya. Foto/Dok
A A A
JAKARTA - Ekonomi Indonesia diproyeksi belum bisa tumbuh positif pada kuartal IV-2020, dimana kalkulasinya pada periode tersebut diperkirakan terkontraksi minus 2,9% sampai dengan minus 0,9%. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan, angka kontraksi tersebut jauh lebih baik dari kondisi kontraksi ekonomi yang terjadi pada kuartal III-2020 yang minus 3,49% dan kontraksi pada kuartal II-2020 yang minusnya mencapai 5,32%.

"Tetap kontraksi, tapi lebih landai yaitu minus 2,9 sampai minus 0,9%," kata Menkeu Sri Mulyani dalam video virtual di Jakarta, Kamis (21/1/2021).



Kata dia, ekonomi Indonesia sepanjang 2020 juga akan terkontraksi, yakni di kisaran minus 2,2% sampai dengan minus 1,7%. Tapi, besaran kontraksi tersebut ditekankannya masih jauh lebih baik dari negara lain.

"Kami memperkirakan -2,2% hingga -1,7%, angka ini masih lebih baik dibandingkan banyak negara baik dari negara dalam kelompok G20 kecuali RRT (China) dan banyak ASEAN besar yaitu ASEAN 5, di mana kontraksi ekonomi mereka bahkan bisa mencapai -10% di India dan -8,3% di negara tetangga kita seperti Filipina," bebernya.

Lebih lanjut, Menkeu menekankan bakal waspada untuk menggunakan instrumen fiskal pada 2021. Meskipun optimisme pemulihan ekonomi tinggi pada awal tahun ini, tapi tingkat penyebaran COVID-19 diakuinya masih tinggi di Indonesia.

"Tentu pelaksanaan APBN masih mengalami ketidakpastian karena pada Januari ini, meski kita punya optimisme dan harapan pemulihan terjadi, kita juga melihat Covid melonjak sesudah liburan panjang," bebernya.



Dia menambahkan, APBN 2021 akan menjadi instrumen yang memberi dukungan penuh untuk penanganan dampak Covid-19 terhadap kesehatan, termasuk vaksin dan vaksinasi, perlindungan sosial, pemulihan ekonomi, dan reformasi struktural. “Vaksinasi akan terus kita kawal dengan tata kelola yang baik dan dengan landasan hukum yang tepat sehingga tetap accountable,” tandasnya.
(akr)
Baca Berita Terkait Lainnya
Copyright ©2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
read/ rendering in 0.1291 seconds (0.1#10.140)