PGN Minta Pengguna Jargas Rumah Tangga Diguyur Insentif
Rabu, 27 Januari 2021 - 20:06 WIB
loading...
Ilustrasi ibu rumah tangga sedang memasak menggunakan Jargas PGN. FOTO/dok.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - PT Perusahaan Gas Negara Tbk ( PGN ) mengusulkan harga gas bumi untuk pelanggan rumah tangga diturunkan melalui pemberian insentif penurunan harga gas di hulu dari pemerintah sehingga dampaknya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Stimulus tersebut diharapkan mampu membantu meringankan beban masyarakat di tengah pandemi Covid-19.
Direktur Utama PGN Suko Hartono mengatakan saat ini insentif penurunan harga jual gas baru dirasakan konsumen industri tertentu. Adapun sektor industri menikmati harga gas bumi di bawah USD6 per MMBTU diatur sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 8 Tahun 2020 dan Keputusan Menteri ESDM No.89K/10/MEM/2020.
"Penurunan harga gas di hulu, di sektor industri tertentu saja sebesar USD 4 per MMBTU," kata Suko, saat rapat kerja dengan Komisi VII DPR, di Jakarta, Rabu (27/1/2021).
Baca Juga: PGN Tingkatkan Efisiensi Lewat Integrasi Digital SIPGAS
Pihaknya berharap Kementerian Perindustrian dapat mengoptimalkan pemanfaatan gas bumi sesuai alokasi. Pasalnya selama ini walaupun harga turun penyerapan belum optimal. "Faktanya sampai hari ini temen-temen industri belum dimanfaatkan secara maksimal sesuai alokasi," ujar dia.
Menurut Suko, PGN juga ingin insentif penurunan harga gas bisa dirasakan pelanggan rumah tangga melalui program PGN Sayang Ibu. Saat ini harga jual gas dari hulu untuk pelanggan rumah tangga sebesar USD4,27 per MMBTU diusulkan turun jadi USD 2 per MMBTU.
"Terakhir dukungan yang kami harapkan untuk PGN Sayang Ibu masalah rumah tangga gas hulunya USD 4,72 kami harapkan harganya jadi USD2 per MMBTU karena ini untuk rakyat," tuturnya.
Tidak hanya itu, Suko juga meminta pemerintah memberikan relaksasi take or pay pasokan gas dari hulu. Hal itu mengingat terjadi penurunan demand produsen yang menggunakan sumber gas perusahaan. Selain itu, pihaknya meminta pemberian kompensasi secara cash khususnya untuk BUMN penerima penugasan sebagaimana diatur dalam Pasal 66 UU BUMN dan Pasal 120 UU Cipta Kerja. "Saat ini sedang kami diskusikan dengan BUMN dan kementerian teknis," tutupnya dia.
Anggota DPR Komisi VII Sartono mendukung upaya PGN mengusulkan insentif harga gas bumi bagi sektor rumah tangga. Ia beranggapan dengan adanya stimulus akan membantu masyarakat terdampak wabah corona. "Kalau melihat program Sayang Ibu, itu sangat menarik apabila diberikan insentif, karena akan bisa menghemat dan dalam situasi ekonomi yang berat saat ini sehingga bisa meringankan beban. Apalagi Jargas menjadi prioritas utama untuk masa yang akan datang," kata dia.
Langkah Subholding Gas Pertamina tersebut juga mendapatkan dukungan dari anggota DPR Komisi VII lainnya, yakni Dyah Roro Esti. Stimulus hingga take or pay diharapkan mampu memperluas jaringan gas PGN ke pelosok negeri sehingga masyarakat dapat menikmati energi murah dan ramah lingkungan. Di samping itu, peningkatan penggunaan jargas akan berdampak besar terhadap pengurangan impor elpiji.
"Belum seluruh wilayah di Indonesia mendapatkan kesempatan menikmati jargas sehingga perlu ditingatkan kembali agar seluruh wilayah bisa menikmati jargas PGN. Jargas juga merupakan solusi tersendiri khususnya untuk mengganti elpiji dan dalam rangka mengurangi impor," kata dia.
Dukungan juga disampaikan anggota DPR Komisi VII lainnya Ridwan Hisjam. Pemberian insentif perlu diberikan untuk menjaga kinerja perusahaan. "Saya melihat PGN sebagai badan usaha harus mengambil terobosan tidak disubsidi sehingga perlu adanya insentif kalau tidak maka cash flow PGN akan susah," tandasnya.
Baca Juga: Simak! 7 Jurus Sakti PGN Genjot Pemanfaatan Gas Bumi
Di tempat yang sama, Ketua Komisi VII Eddy Soeparno meyakini, PGN telah memiliki rencana pengembangan bisnisnya ke depan sehingga membutuhkan dukungan dari pemerintah. Apalagi wabah corona menjadi masa yang berat bagi pelaku industri migas.
"Sudah barang tentu PGN memiliki strategi planing program kerja 2021 termasuk potensi, kendala, hambatan yang ada dan dukungan solusi yang diharapkan dari Komisi VII. Apalagi, tahun 2020 dilalui dengan tekanan pandemi yang tidak ringan dampaknya dalam pengelolaan bisnis gas bumi," kata dia.
Berdasarkan laporan PGN, program jargas kedepan sampai tahun 2024 ditargetkan mencapai 1,2 juta sambungan rumah tangga (SR). Di mana skema pendanaannya menggunakan dana APBN dan investasi internaal perusahaan dalam upaya meningkatkan pemanfaatan LNG dan CNG untuk memasok kebutuhan gas sektor rumah tangga khususnya untuk skema jargas mandiri.
PGN menargetkan penambahan Jargas tahun 2021 mencapai 230.776 SR, 2022 bertambah sebanyak 1,28 juta SR, 2023 bertambah sebanyak hingga 1,2 juta SR, dan tahun 2024 bertambah sebanyak 1,2 juta SR. Adapun realisasi penyerapan gas bumi hingga saat ini sebesar 240 BBTUD atau baru sekitar 64,14% dari total alokasi 374 BBTUD.
Direktur Utama PGN Suko Hartono mengatakan saat ini insentif penurunan harga jual gas baru dirasakan konsumen industri tertentu. Adapun sektor industri menikmati harga gas bumi di bawah USD6 per MMBTU diatur sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 8 Tahun 2020 dan Keputusan Menteri ESDM No.89K/10/MEM/2020.
"Penurunan harga gas di hulu, di sektor industri tertentu saja sebesar USD 4 per MMBTU," kata Suko, saat rapat kerja dengan Komisi VII DPR, di Jakarta, Rabu (27/1/2021).
Baca Juga: PGN Tingkatkan Efisiensi Lewat Integrasi Digital SIPGAS
Pihaknya berharap Kementerian Perindustrian dapat mengoptimalkan pemanfaatan gas bumi sesuai alokasi. Pasalnya selama ini walaupun harga turun penyerapan belum optimal. "Faktanya sampai hari ini temen-temen industri belum dimanfaatkan secara maksimal sesuai alokasi," ujar dia.
Menurut Suko, PGN juga ingin insentif penurunan harga gas bisa dirasakan pelanggan rumah tangga melalui program PGN Sayang Ibu. Saat ini harga jual gas dari hulu untuk pelanggan rumah tangga sebesar USD4,27 per MMBTU diusulkan turun jadi USD 2 per MMBTU.
"Terakhir dukungan yang kami harapkan untuk PGN Sayang Ibu masalah rumah tangga gas hulunya USD 4,72 kami harapkan harganya jadi USD2 per MMBTU karena ini untuk rakyat," tuturnya.
Tidak hanya itu, Suko juga meminta pemerintah memberikan relaksasi take or pay pasokan gas dari hulu. Hal itu mengingat terjadi penurunan demand produsen yang menggunakan sumber gas perusahaan. Selain itu, pihaknya meminta pemberian kompensasi secara cash khususnya untuk BUMN penerima penugasan sebagaimana diatur dalam Pasal 66 UU BUMN dan Pasal 120 UU Cipta Kerja. "Saat ini sedang kami diskusikan dengan BUMN dan kementerian teknis," tutupnya dia.
Anggota DPR Komisi VII Sartono mendukung upaya PGN mengusulkan insentif harga gas bumi bagi sektor rumah tangga. Ia beranggapan dengan adanya stimulus akan membantu masyarakat terdampak wabah corona. "Kalau melihat program Sayang Ibu, itu sangat menarik apabila diberikan insentif, karena akan bisa menghemat dan dalam situasi ekonomi yang berat saat ini sehingga bisa meringankan beban. Apalagi Jargas menjadi prioritas utama untuk masa yang akan datang," kata dia.
Langkah Subholding Gas Pertamina tersebut juga mendapatkan dukungan dari anggota DPR Komisi VII lainnya, yakni Dyah Roro Esti. Stimulus hingga take or pay diharapkan mampu memperluas jaringan gas PGN ke pelosok negeri sehingga masyarakat dapat menikmati energi murah dan ramah lingkungan. Di samping itu, peningkatan penggunaan jargas akan berdampak besar terhadap pengurangan impor elpiji.
"Belum seluruh wilayah di Indonesia mendapatkan kesempatan menikmati jargas sehingga perlu ditingatkan kembali agar seluruh wilayah bisa menikmati jargas PGN. Jargas juga merupakan solusi tersendiri khususnya untuk mengganti elpiji dan dalam rangka mengurangi impor," kata dia.
Dukungan juga disampaikan anggota DPR Komisi VII lainnya Ridwan Hisjam. Pemberian insentif perlu diberikan untuk menjaga kinerja perusahaan. "Saya melihat PGN sebagai badan usaha harus mengambil terobosan tidak disubsidi sehingga perlu adanya insentif kalau tidak maka cash flow PGN akan susah," tandasnya.
Baca Juga: Simak! 7 Jurus Sakti PGN Genjot Pemanfaatan Gas Bumi
Di tempat yang sama, Ketua Komisi VII Eddy Soeparno meyakini, PGN telah memiliki rencana pengembangan bisnisnya ke depan sehingga membutuhkan dukungan dari pemerintah. Apalagi wabah corona menjadi masa yang berat bagi pelaku industri migas.
"Sudah barang tentu PGN memiliki strategi planing program kerja 2021 termasuk potensi, kendala, hambatan yang ada dan dukungan solusi yang diharapkan dari Komisi VII. Apalagi, tahun 2020 dilalui dengan tekanan pandemi yang tidak ringan dampaknya dalam pengelolaan bisnis gas bumi," kata dia.
Berdasarkan laporan PGN, program jargas kedepan sampai tahun 2024 ditargetkan mencapai 1,2 juta sambungan rumah tangga (SR). Di mana skema pendanaannya menggunakan dana APBN dan investasi internaal perusahaan dalam upaya meningkatkan pemanfaatan LNG dan CNG untuk memasok kebutuhan gas sektor rumah tangga khususnya untuk skema jargas mandiri.
PGN menargetkan penambahan Jargas tahun 2021 mencapai 230.776 SR, 2022 bertambah sebanyak 1,28 juta SR, 2023 bertambah sebanyak hingga 1,2 juta SR, dan tahun 2024 bertambah sebanyak 1,2 juta SR. Adapun realisasi penyerapan gas bumi hingga saat ini sebesar 240 BBTUD atau baru sekitar 64,14% dari total alokasi 374 BBTUD.
(nng)
Lihat Juga :
