Optimalkan Potensi Kelautan dan Perikanan, KKP Perkuat Kemitraan dengan Swasta

JAKARTA - Kolaborasi antara publik dengan swasta merupakan modal kuat bagi pembangunan sektor kelautan-perikanan yang adaptif terhadap kondisi global. Sebagai langkah konkret, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menawarkan berbagai kerjasama dengan sektor swasta melalui skema kemitraan publik-swasta, salah satunya pembangunan infrastruktur dengan model Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Merujuk laporan Asian Development Bank (ADB) tentang pembangunan ASEAN, disebutkan bahwa pola kemitraan publik-swasta di ASEAN memberikan kontribusi kurang dari 1% terhadap PDB. Sementara keuangan publik pada masing-masing negara sangat bervariasi, sekitar 2% hingga 10% terhadap PDB.

Baca juga : Kehadiran Aplikasi 'Ekosis' Bikin Adem Hati Para Petani

"Hal ini membuka peluang untuk meningkatkan investasi melalui skema Public Private Partnership (PPP)," ujar Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), KKP, Artati Widiarti, Senin (1/2/2021).

(Baca juga: Susi Pudjiastuti: Stop Saling Membully dan Menghujat Perbedaan )

Artati juga memastikan pemerintah Indonesia menyadari pentingnya kemitraan strategis antar negara, utamanya di kawasan ASEAN, dengan saling berbagi kepentingan, tantangan, dan manfaat dalam pembangunan kelautan dan perikanan yang berkelanjutan.

Bahkan, kata dia, Indonesia berkomitmen untuk bekerja sama dengan negara-negara anggota ASEAN sekaligus membangun jejaring kerja sama dengan swasta dalam mempromosikan implementasi industri kelautan dan perikanan yang berkelanjutan di Kawasan ASEAN.

Tak hanya itu, di era new normal, KKP terus berupaya mengajak calon investor untuk berinvestasi di sektor kelautan dan perikanan. "Untuk itu, Pemerintah Indonesia telah menerbitkan berbagai kebijakan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui upaya mediasi, fasilitasi, insentif, dan promosi peluang investasi," ungkap dia.

Dia juga berharap, upaya-upaya tersebut mampu mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui pengurangan pengangguran, peningkatan konsumsi, dan peningkatan ekspor nasional.

(Baca juga: Rincian Stimulus UMKM Perikanan dari Pemerintah )

Sebagai gambaran, pada tahun 2020, nilai ekspor Indonesia mencapai USD5,2 miliar, meningkat 5,4% dibandingkan tahun 2019. "Hal ini menunjukkan bahwa sektor perikanan terus tumbuh, meski di tengah dampak pandemi Covid-19," jelas Artati.

Guna mendukung hal tersebut, KKP memfokuskan pembangunan sektor kelautan dan perikanan pada optimalisasi dan penguatan perikanan budidaya, penguatan pelaku usaha perikanan skala kecil.

Kemudian membangkitkan industri kelautan dan perikanan melalui pemenuhan bahan baku industri, peningkatan mutu dan nilai tambah untuk peningkatan investasi dan ekspor serta pengelolaan laut, pesisir dan pulau-pulau kecil, sekaligus enguatan sumber daya manusia dan inovasi penelitian.

Tak hanya itu, sebagai upaya terobosan, salah satu langkah pertama yang dilakan KKP di bawah komando Menteri Trenggono adalah mempelajari bagaimana negara akan menerima manfaat dari Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) perikanan tangkap.

Kemudian langkah kedua menggerakkan perikanan budidaya yang didukung oleh badan riset KP untuk peningkatan ekonomi masyarakat, dan pemulihan ekonomi masyarakat dengan membangun kampung-kampung perikanan budidaya berdasarkan komoditas.

"Program terobosan ini dilaksanakan dengan tetap menjaga kelestarian sumber daya laut dan perikanan secara berkelanjutan," tandas dia.