Sri Mulyani Minta Pejabat yang Baru Dilantik untuk Bekerja All Out

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani melantik Staf Ahli Bidang Penerimaan Negara, Staf Ahli Bidang Hukum dan Hubungan Kelembagaan, Tenaga Ahli Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Keuangan Syariah, lima pejabat di lingkungan Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional (LDKPI), dan 52 pejabat eselon II serta 11 pejabat administrator (eselon III) di lingkungan Kementerian Keuangan . ( Baca juga:Disimak ya, Ini Alasan Insentif Nakes Batal Disunat )

Pelantikan pejabat merupakan bagian dari manajemen kepegawaian yang diharapkan dapat membawa penyegaran bagi organisasi. Proses promosi, mutasi, dan pengukuhan jabatan di Kemenkeu telah mengimplementasikan manajemen talenta yang berpedoman pada sistem merit. Pejabat yang dilantik telah melewati berbagai proses seleksi berdasarkan kualifikasi, kompetensi, kinerja, rekam jejak, dan integritas.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan kepada seluruh pejabat yang baru dilantik untuk menggunakan seluruh pengalaman, lmu, network, serta bekal leadership yang dimiliki untuk langsung melaksanakan tugas yang dijabat mulai semalam (5/2).

"Kita harus kerja cepat secara penuh tanpa adanya reservasi atau tanpa adanya jeda untuk belajar karena memang negara, perekonomian, masyarakat dan Kementerian Keuangan, mengharapkan Anda untuk langsung berkarya menjalankan tugas dengan penuh profesionalitas kompetensi dan integritas, sehingga kita bisa terus menjalankan langkah-langkah penanganan Covid dan penanganan untuk dampak dari pandemi yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat," kata Sri Mulyani dalam video virtual, Jumat (5/2/2021).

Menkeu menyampaikan harapan kepada seluruh pejabat yang dilantik hari ini agar dapat menjalin kerja sama yang lebih erat lagi, meningkatkan sinergi dan kolaborasi antar-unit dalam mendesain sebuah kebijakan sehingga melahirkan kebijakan yang utuh dan komprehensif.

“Tugas yang tidak ringan sudah menunggu. Penerimaan negara kita merupakan salah satu titik yang sangat strategis dan penting untuk kita amankan dan kita tingkatkan dalam kondisi Covid karena perekonomian mengalami tekanan yang begitu berat. Kita tahu bahwa penerimaan negara pasti sangat terpengaruh secara grafik," bebernya.

Menurut Sri, situasi itu tidak menjadi alasan untuk tidak berusaha dan terus bekerja untuk mengamankan penerimaan negara dan tetap memberikan dukungan bagi dunia usaha agar mereka pulih dan bangkit kembali. Di bidang hukum dan kelembagaan, reformasi terutama UU Ciptaker memberikan mandat begitu banyak kepada Kemenkeu dalam berbagai aturan di bawahnya. ( Baca juga:Jenderal Tertinggi NATO: China dan Rusia Bentuk Poros Kekuatan Baru )

"Itu adalah prioritas untuk terus dijalankan dengan semangat dan tujuan yang konsisten dari UU Ciptaker untuk memudahkan perekonomian dan pelaku usaha di dalam menciptakan kesempatan kerja. Oleh karena itu kita dituntut untuk kerja secara cepat dan tepat”, ucap Sri.