Kemenko Marves: Dua Juta Data Covid-19 yang Belum Terlapor Itu Statusnya Negatif
Sabtu, 06 Februari 2021 - 14:00 WIB
loading...
foto/ilustrasi/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi mengungkap data kasus Covid-19 antara pusat dan daerah yang belum sepenuhnya terintegrasi. Ada hampir dua juta data Covid-19 yang belum dilaporkan.
Juru Bicara Menko Marves Jodi Mahardi menjelaskan, dua juta data tersebut bukan data kasus positif Covid-19 yang ditutupi, namun justru kasus negatif yang belum terlaporkan. Pasalnya, banyak laboratorium yang cenderung lebih dahulu melaporkan kasus positif agar segera mendapat penanganan, sehingga data kasus negatif ditunda untuk dilaporkan. ( Baca juga:Kemlu: 3.092 WNI Positif Covid-19 di Luar Negeri, 2.235 Orang Sembuh )
“Sebenarnya bukan dua juta kasus positif yang belum masuk. Tetapi, ada banyak hasil tes negatif yang tertunda untuk dilaporkan oleh laboratorium. Karena jumlah tes yang besar dan tenaga entry terbatas, laboratorium cenderung lebih dahulu melaporkan hasil positif agar bisa segera ditindaklanjuti,” ujar Jordi dalam keterangan pers, Sabtu (6/2/2021).
Menurut Jodi, beberapa pihak mungkin salah menangkap maksud dari pernyataan yang disampaikan Menko Luhut dalam pertemuan dengan epidemiolog. Yang dimaksud Menko Luhut akan berpengaruh pada positivity rate adalah dua juta data tersebut justru akan membuat angka positivity rate menurun, bukan meningkat.
“Jadi ketika data tersebut nanti sudah terintegrasi dan dimasukkan, angka positivity rate juga akan turun karena memang banyak data kasus negatif yang tertunda untuk dilaporkan sebelumnya. Jadi artinya bukan ada kasus positif yang ditutupi dan yang ditakutkan terjadi lonjakan, rasa-rasanya tidak akan terjadi,” ujar Jodi.
Integrasi data masih menjadi masalah dalam penanganan Covid-19. Sejak awal pemerintah fokus pada integrasi sistem manajemen sehingga data yang disampaikan bisa divalidasi. ( Baca juga:Maluku Bakal Jadi Lumbung Ikan Nasional )
Dengan momentum pandemi Covid-19 ini, pemerintah juga terus mendorong perwujudan big data kesehatan yang menampung dan mengintegrasikan berbagai sumber data kesehatan, seperti rekam medis elektronik, BPJS Kesehatan, vaksin, dan lain sebagainya.
“Memang ini menjadi pekerjaan rumah bersama. Tapi Menko Luhut melihat pandemi ini sebagai momentum yang tepat bagi pemerintah untuk memperbaiki sistem database kita, bukan hanya di bidang kesehatan, tapi lainnya juga. Supaya ke depan kita bisa punya sistem manajemen data yang baik,” kata dia.
Juru Bicara Menko Marves Jodi Mahardi menjelaskan, dua juta data tersebut bukan data kasus positif Covid-19 yang ditutupi, namun justru kasus negatif yang belum terlaporkan. Pasalnya, banyak laboratorium yang cenderung lebih dahulu melaporkan kasus positif agar segera mendapat penanganan, sehingga data kasus negatif ditunda untuk dilaporkan. ( Baca juga:Kemlu: 3.092 WNI Positif Covid-19 di Luar Negeri, 2.235 Orang Sembuh )
“Sebenarnya bukan dua juta kasus positif yang belum masuk. Tetapi, ada banyak hasil tes negatif yang tertunda untuk dilaporkan oleh laboratorium. Karena jumlah tes yang besar dan tenaga entry terbatas, laboratorium cenderung lebih dahulu melaporkan hasil positif agar bisa segera ditindaklanjuti,” ujar Jordi dalam keterangan pers, Sabtu (6/2/2021).
Menurut Jodi, beberapa pihak mungkin salah menangkap maksud dari pernyataan yang disampaikan Menko Luhut dalam pertemuan dengan epidemiolog. Yang dimaksud Menko Luhut akan berpengaruh pada positivity rate adalah dua juta data tersebut justru akan membuat angka positivity rate menurun, bukan meningkat.
“Jadi ketika data tersebut nanti sudah terintegrasi dan dimasukkan, angka positivity rate juga akan turun karena memang banyak data kasus negatif yang tertunda untuk dilaporkan sebelumnya. Jadi artinya bukan ada kasus positif yang ditutupi dan yang ditakutkan terjadi lonjakan, rasa-rasanya tidak akan terjadi,” ujar Jodi.
Integrasi data masih menjadi masalah dalam penanganan Covid-19. Sejak awal pemerintah fokus pada integrasi sistem manajemen sehingga data yang disampaikan bisa divalidasi. ( Baca juga:Maluku Bakal Jadi Lumbung Ikan Nasional )
Dengan momentum pandemi Covid-19 ini, pemerintah juga terus mendorong perwujudan big data kesehatan yang menampung dan mengintegrasikan berbagai sumber data kesehatan, seperti rekam medis elektronik, BPJS Kesehatan, vaksin, dan lain sebagainya.
“Memang ini menjadi pekerjaan rumah bersama. Tapi Menko Luhut melihat pandemi ini sebagai momentum yang tepat bagi pemerintah untuk memperbaiki sistem database kita, bukan hanya di bidang kesehatan, tapi lainnya juga. Supaya ke depan kita bisa punya sistem manajemen data yang baik,” kata dia.
(uka)
Lihat Juga :
