Holding BUMN Ultra Mikro Disiapkan, Dijamin Tak Ada PHK
Senin, 08 Februari 2021 - 17:02 WIB
loading...
Pembentukan Holding BUMN untuk pembiayaan UMi dan UMKM dipastikan tak akan menimbulkan PHK pada BUMN yang terlibat didalamnya. Foto/Ilustrasi
A
A
A
JAKARTA - Pembentukan Holding BUMN untuk pembiayaan usaha ultra mikro (UMi) serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dinilai mendesak dilakukan. Holding ini diyakini akan membawa banyak manfaat bagi masyarakat serta setiap perusahaan yang terlibat.
Direktur Utama PT Pegadaian (Persero) Kuswiyoto mengatakan, salah satu manfaat integrasi ini adalah terciptanya efisiensi bagi Pegadaian.
Baca Juga: Holding Ultra Mikro Diyakini Positif untuk Kemajuan UMKM
"Beberapa hal yang kita lakukan dengan sinergi, PKS, MoU, tidak bisa membuat ikatan yang sangat kuat. Contohnya, bagaimana Pegadaian yang mau mengembangkan 2.000 outlet berapa biayanya? Kalau dengan BRI kami bisa hemat per outlet Rp200 juta, kalau 2.000 outlet berarti (hemat) Rp400 miliar per tahun. Belum nanti kami punya penaksir-penaksir yang ditempatkan di kantor BRI, maka pelayanan kami terhadap masyarakat di remote area khususnya akan tambah banyak," ujar Kuswiyoto dalam rapat secara virtual, Senin (8/2/2021).
Dia menyebutkan, saat ini mayoritas kantor atau unit kerja Pegadaian hanya terdapat di kota-kota besar dan kecamatan yang sudah lama berkembang. Kondisi ini membuat Pegadaian kesulitan menjangkau nasabah di daerah pelosok.
Melalui integrasi UMi dan UMKM, jangkauan kerja Pegadaian dipastikan meluas. Hal ini disebutnya akan membantu upaya pemerintah memberantas keberadaan rentenir di daerah. Penetrasi ini bisa dilakukan secara hemat, karena Pegadaian hanya perlu menempatkan satu orang pekerjanya di kantor-kantor BRI di pelosok.
"Dengan begitu jangkauan kami kepada masyarakat di bawah akan jauh lebih bagus, yang sebelumnya mereka pinjam ke rentenir kami upayakan mereka bisa beralih ke Pegadaian. Jadi sudah ada 75 outlet BRI sekarang piloting, kami tempatkan tenaga kami di sana. Bisnisnya kami nanti tetap, kultur tetap, yang disinergikan hanya bisnisnya," kata dia.
Intinya, lanjut Kuswiyoto, Pegadaian sangat setuju dengan adanya holding ini. Dia mengakui, beberapa karyawan Pegadaian memang ada belum mengerti sehingga masih ada protes. "Memang kami kurang sosialisasi jadi mungkin sosialisasi harus terus menerus kami lakukan," ujarnya.
Senada, Direktur Utama PT Permodalan Nasional Madani (Persero) Arief Mulyadi menyebut integrasi BUMN untuk UMi dan UMKM dapat meningkatkan nilai tambah bagi nasabah ketiga perusahaan yang akan terlibat.
"Banyak nilai tambah dan potensi yang terbuka dengan masuknya PNM dalam ekosistem pengembangan UMi dan UMKM bersama Pegadaian dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk," bebernya.
Baca Juga: Holding BUMN Berisikan BRI, Pegadaian dan PNM Membuka Akses UMKM
Arief memastikan integrasi usaha ini tidak akan berdampak pada timbulnya pemutusan hubungan kerja (PHK) atau penutupan kantor PNM di daerah. Dia juga menyebut integrasi ini bisa menurunkan biaya pembiayaan yang disalurkan PNM kepada tiap pelaku usaha UMi.
"Sebetulnya bukan biaya bunga yang tinggi di kami, tapi biaya servis. Kami setiap minggu bertemu (nasabah), mereka kami manjakan tak perlu ke cabang untuk bayar angsuran, tidak kena biaya transaksi, sehingga bunga kami muncul angka segitu (sekitar 25% per tahun). Untuk itu, sejalan peningkatan plafon mereka, kami sudah bisa menurunkan 6% jadi 19% (bunga) untuk debitur di atas Rp5 juta. Harapannya setelah bersama dalam ekosistem UMi ini harus ada penurunan signifikan," ujar Arief.
Selain menurunkan biaya produk bagi pelaku usaha kecil, pembentukan holding juga disebutnya akan membantu PNM mengembangkan sistem digital untuk melayani nasabah.
Direktur Utama PT Pegadaian (Persero) Kuswiyoto mengatakan, salah satu manfaat integrasi ini adalah terciptanya efisiensi bagi Pegadaian.
Baca Juga: Holding Ultra Mikro Diyakini Positif untuk Kemajuan UMKM
"Beberapa hal yang kita lakukan dengan sinergi, PKS, MoU, tidak bisa membuat ikatan yang sangat kuat. Contohnya, bagaimana Pegadaian yang mau mengembangkan 2.000 outlet berapa biayanya? Kalau dengan BRI kami bisa hemat per outlet Rp200 juta, kalau 2.000 outlet berarti (hemat) Rp400 miliar per tahun. Belum nanti kami punya penaksir-penaksir yang ditempatkan di kantor BRI, maka pelayanan kami terhadap masyarakat di remote area khususnya akan tambah banyak," ujar Kuswiyoto dalam rapat secara virtual, Senin (8/2/2021).
Dia menyebutkan, saat ini mayoritas kantor atau unit kerja Pegadaian hanya terdapat di kota-kota besar dan kecamatan yang sudah lama berkembang. Kondisi ini membuat Pegadaian kesulitan menjangkau nasabah di daerah pelosok.
Melalui integrasi UMi dan UMKM, jangkauan kerja Pegadaian dipastikan meluas. Hal ini disebutnya akan membantu upaya pemerintah memberantas keberadaan rentenir di daerah. Penetrasi ini bisa dilakukan secara hemat, karena Pegadaian hanya perlu menempatkan satu orang pekerjanya di kantor-kantor BRI di pelosok.
"Dengan begitu jangkauan kami kepada masyarakat di bawah akan jauh lebih bagus, yang sebelumnya mereka pinjam ke rentenir kami upayakan mereka bisa beralih ke Pegadaian. Jadi sudah ada 75 outlet BRI sekarang piloting, kami tempatkan tenaga kami di sana. Bisnisnya kami nanti tetap, kultur tetap, yang disinergikan hanya bisnisnya," kata dia.
Intinya, lanjut Kuswiyoto, Pegadaian sangat setuju dengan adanya holding ini. Dia mengakui, beberapa karyawan Pegadaian memang ada belum mengerti sehingga masih ada protes. "Memang kami kurang sosialisasi jadi mungkin sosialisasi harus terus menerus kami lakukan," ujarnya.
Senada, Direktur Utama PT Permodalan Nasional Madani (Persero) Arief Mulyadi menyebut integrasi BUMN untuk UMi dan UMKM dapat meningkatkan nilai tambah bagi nasabah ketiga perusahaan yang akan terlibat.
"Banyak nilai tambah dan potensi yang terbuka dengan masuknya PNM dalam ekosistem pengembangan UMi dan UMKM bersama Pegadaian dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk," bebernya.
Baca Juga: Holding BUMN Berisikan BRI, Pegadaian dan PNM Membuka Akses UMKM
Arief memastikan integrasi usaha ini tidak akan berdampak pada timbulnya pemutusan hubungan kerja (PHK) atau penutupan kantor PNM di daerah. Dia juga menyebut integrasi ini bisa menurunkan biaya pembiayaan yang disalurkan PNM kepada tiap pelaku usaha UMi.
"Sebetulnya bukan biaya bunga yang tinggi di kami, tapi biaya servis. Kami setiap minggu bertemu (nasabah), mereka kami manjakan tak perlu ke cabang untuk bayar angsuran, tidak kena biaya transaksi, sehingga bunga kami muncul angka segitu (sekitar 25% per tahun). Untuk itu, sejalan peningkatan plafon mereka, kami sudah bisa menurunkan 6% jadi 19% (bunga) untuk debitur di atas Rp5 juta. Harapannya setelah bersama dalam ekosistem UMi ini harus ada penurunan signifikan," ujar Arief.
Selain menurunkan biaya produk bagi pelaku usaha kecil, pembentukan holding juga disebutnya akan membantu PNM mengembangkan sistem digital untuk melayani nasabah.
(fai)
Lihat Juga :
