Holding BUMN Mikro, Segmen UMKM Perlu Diurus Serius
Selasa, 09 Februari 2021 - 20:23 WIB
loading...
Holding BUMN UMKM yang diinisiasi pemerintah bisa menggenjot pengembangan ekosistem UMKM. Ditambah diyakini membawa sentimen positif dalam menciptakan ekonomi berkelanjutan. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk pengembangan ekosistem usaha Ultra Mikro (UMi) yang diinisiasi pemerintah. bisa menggenjot pengembangan ekosistem usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) . Ditambah diyakini membawa sentimen positif dalam menciptakan ekonomi berkelanjutan.
Direktur Eksekutif Next Policy, Fithra Faisal Hastiadi menilai, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. yang akan menjadi koordinator holding ini memiliki kemampuan aset, jaringan, teknologi dan pendanaan yang mumpuni untuk mengurusi perusahaan-perusahaan calon anggota integrasi.
Baca Juga: Sri Mulyani: Tak Ada Kanibalisasi dalam Holding BUMN Ultra Mikro
Seperti diketahui, Kementerian BUMN berencana mengintegrasikan ekosistem ultra mikro pada tiga BUMN, yang beranggotakan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Pegadaian (Persero), dan PT Permodalan Nasional Madani (Persero).
"Tujuan integrasi ekosistem UMi tersebut untuk memberikan kemudahan akses layanan keuangan formal, mengurangi biaya pendanaan usaha UMi, meningkatkan taraf hidup melalui pembagian jaminan dan bantuan sosial yang didistribusikan melalui eksosistem, selain itu peningkatan literasi keuangan nasional," kata Fitra di Jakarta, Selasa (9/2/2021).
Kata dia, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menargetkan 29 juta usaha UMi dapat memperoleh akses pembiayaan pada 2024 melalui integrasi ekosistem ini. "Tentu multiplier effect dan jenjang pengembangan pelaku UMKM ke depan akan lebih baik. Dan memang segmen UMKM perlu diurusi serius karena kontribusi terhadap PDB dan penyerapan tenaga kerjanya yang besar," kata Fithra.
Dia juga menilai integrasi ini akan mendongkrak inklusi keuangan pada pelaku UMKM. Jaringan serta sumber dana murah yang dimiliki BRI bisa membantu Pegadaian dan PNM agar lebih efisien dalam mendukung serta menyalurkan program dan produk bagi UMKM. "Perlu diingat, pelaku UMKM saat ini banyak juga yang mendapat pembiayaan dari rentenir," katanya.
Pandangan senada disampaikan Rektor Universitas Indonesia Ari Kuncoro. Dia menilai pembiayaan ke UMKM selama ini masih dipandang tinggi risikonya. Pandangan ini muncul karena hingga sekarang ketersediaan data aktivitas bisnis UMKM belum terpadu dan banyak tersedia.
Direktur Eksekutif Next Policy, Fithra Faisal Hastiadi menilai, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. yang akan menjadi koordinator holding ini memiliki kemampuan aset, jaringan, teknologi dan pendanaan yang mumpuni untuk mengurusi perusahaan-perusahaan calon anggota integrasi.
Baca Juga: Sri Mulyani: Tak Ada Kanibalisasi dalam Holding BUMN Ultra Mikro
Seperti diketahui, Kementerian BUMN berencana mengintegrasikan ekosistem ultra mikro pada tiga BUMN, yang beranggotakan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Pegadaian (Persero), dan PT Permodalan Nasional Madani (Persero).
"Tujuan integrasi ekosistem UMi tersebut untuk memberikan kemudahan akses layanan keuangan formal, mengurangi biaya pendanaan usaha UMi, meningkatkan taraf hidup melalui pembagian jaminan dan bantuan sosial yang didistribusikan melalui eksosistem, selain itu peningkatan literasi keuangan nasional," kata Fitra di Jakarta, Selasa (9/2/2021).
Kata dia, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menargetkan 29 juta usaha UMi dapat memperoleh akses pembiayaan pada 2024 melalui integrasi ekosistem ini. "Tentu multiplier effect dan jenjang pengembangan pelaku UMKM ke depan akan lebih baik. Dan memang segmen UMKM perlu diurusi serius karena kontribusi terhadap PDB dan penyerapan tenaga kerjanya yang besar," kata Fithra.
Dia juga menilai integrasi ini akan mendongkrak inklusi keuangan pada pelaku UMKM. Jaringan serta sumber dana murah yang dimiliki BRI bisa membantu Pegadaian dan PNM agar lebih efisien dalam mendukung serta menyalurkan program dan produk bagi UMKM. "Perlu diingat, pelaku UMKM saat ini banyak juga yang mendapat pembiayaan dari rentenir," katanya.
Pandangan senada disampaikan Rektor Universitas Indonesia Ari Kuncoro. Dia menilai pembiayaan ke UMKM selama ini masih dipandang tinggi risikonya. Pandangan ini muncul karena hingga sekarang ketersediaan data aktivitas bisnis UMKM belum terpadu dan banyak tersedia.
Lihat Juga :
