Pak Jokowi, Buruh Minta Subsidi Gaji Dilanjutkan
loading...
Buruh meminta agar Presiden melanjutkan bantuan subsidi upah tahun ini untuk menopang daya beli. Foto/Ilustrasi
A
A
A
JAKARTA - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) melanjutkan kembali bantuan subsidi upah (BSU) atau BLT gaji tahun ini.
"Bantuan ini menjaga daya beli, setidaknya menjaga daya beli buruh. Kan BSU diberikan pada buruh yang masih bekerja," ujar Said secara virtual, Rabu(10/2/2021).
Dia juga mengapresiasi bantuan sosial (bansos) yang diberikan pemerintah kepada masyarakat miskin. Sementara itu, untuk orang yang menganggur memperoleh bantuan melalui Kartu Prakerja.
"Orang yang masih bekerja, akibat dia kehilangan kerja atau upahnya di bawah Rp5 juta per bulan, sekarang BSU dihilangkan, Menaker kemana aja?" cetus Said.
Dia mempertanyakan Menaker Ida Fauziyah yang dinilainya tidak bisa meyakinkan Komisi IX DPR. Dia mengingatkan janji Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menaker Ida Fauziyah soal program BSU yang dilanjutkan di tahun 2021.
"Janji ini kemana? Kok tiba-tiba tidak masuk di APBN 2021? Oleh karena itu, kami minta kepada Presiden dan pimpinan DPR agar BSU dilanjutkan, karena itu menjaga daya beli," tutur Said.
Dia menilai bahwa omongan Menaker terkait pengalihan BSU ini menjadi bentuk bantuan lain tidak mungkin dilakukan karena anggarannya saja tidak masuk di APBN 2021.
"Ini Ibu mau ambil uang dari mana? Kartu Prakerja itu untuk orang yang nganggur, BSU itu untuk orang yang bekerja. Daya beli buruh turun karena ancaman PHK, udah banyak yang terdampak Covid-19. Maka dari itu Pak Jokowi, mohon lanjutkan BSU ini, lakukanlah perubahan anggaran di APBN 2021," pungkas Said.
"Bantuan ini menjaga daya beli, setidaknya menjaga daya beli buruh. Kan BSU diberikan pada buruh yang masih bekerja," ujar Said secara virtual, Rabu(10/2/2021).
Dia juga mengapresiasi bantuan sosial (bansos) yang diberikan pemerintah kepada masyarakat miskin. Sementara itu, untuk orang yang menganggur memperoleh bantuan melalui Kartu Prakerja.
"Orang yang masih bekerja, akibat dia kehilangan kerja atau upahnya di bawah Rp5 juta per bulan, sekarang BSU dihilangkan, Menaker kemana aja?" cetus Said.
Dia mempertanyakan Menaker Ida Fauziyah yang dinilainya tidak bisa meyakinkan Komisi IX DPR. Dia mengingatkan janji Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menaker Ida Fauziyah soal program BSU yang dilanjutkan di tahun 2021.
"Janji ini kemana? Kok tiba-tiba tidak masuk di APBN 2021? Oleh karena itu, kami minta kepada Presiden dan pimpinan DPR agar BSU dilanjutkan, karena itu menjaga daya beli," tutur Said.
Dia menilai bahwa omongan Menaker terkait pengalihan BSU ini menjadi bentuk bantuan lain tidak mungkin dilakukan karena anggarannya saja tidak masuk di APBN 2021.
"Ini Ibu mau ambil uang dari mana? Kartu Prakerja itu untuk orang yang nganggur, BSU itu untuk orang yang bekerja. Daya beli buruh turun karena ancaman PHK, udah banyak yang terdampak Covid-19. Maka dari itu Pak Jokowi, mohon lanjutkan BSU ini, lakukanlah perubahan anggaran di APBN 2021," pungkas Said.
(fai)
Explore More