Soal Infrastruktur, Ridwan Kamil Tagih Janji ke Jokowi
Selasa, 16 Februari 2021 - 19:43 WIB
loading...
Gubernur Jabar Ridwan Kamil. FOTO/dok.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menggelar rapat koordinasi percepatan pembangunan infrastruktur pengembangan di Jawa Barat (Jabar). Dalam rakor tersebut Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menagih janji sederet pembangunan infrastruktur prioritas di Jabar.
Berdasarkan laporan terdapat lima pembangunan infastruktur. Pertama, pengembangan kawasan Cirebon, Patimban, dan Kertajati. Wilayah ini nantinya akan menjadi kawasan metropolitan Rebana seluas 43.913 hektar yang direncanakan menjadi upaya pencegahan terjadinya penyebaran industri yang tidak terkendali, seperti yang terjadi di Bodebek-Karpur (Bogor-Depok-Bekasi-Karawang-Purwarkarta).
Rebana akan menjadi pusat kegiatan karena memiliki investasi yang besar. Di titik ini juga akan dilakukan perbaikan ekosistem pesisir dan ketahanan pantai melalui penanaman mangrove, pembangunan prasarana di sentra-sentra pergaraman rakyat di Kabupaten Subang, Kabupaten Cirebon, dan lain-lain.
Pelabuhan Patimban sendiri ditargetkan rampung pada tahun 2026-2027 dengan kapasitas sebanyak 7,5 TEUs peti kemas dan daya tampung terminal sebesar 600 ribu mobil completely build up (CBU). Kemudian, Bandara Kertajati akan diusulkan untuk menjadi tempat perawatan pesawat. "Pelabuhan Patimban dan Bandara Kertajati adalah vocal point Jabar Utara,” ujar Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi, Selasa (16/2/2021).
Baca Juga: Proyek Infrastruktur Jalan Terus dengan Terobosan Pembiayaan
Usulan kedua, pengembangan Jabar Selatan. Mengingat wilayah ini ditinggali oleh 3.771.547 penduduk dengan luas wilayah 10.059 kilometer persegi atau sekitar 28,36 persen dari total luas wilayah Jawa Barat, akan dibangun segmen Jalur Tengah Selatan (JTS) yang meliputi Bagbagan, Kiaradua, Lengkong, Segaranten, Tanggeung, Ciwidey, Pangalengan, Cikajang, Bantar Kalong dan Kerta Rahayu. Panjang jalan ini adalah sekitar 321,26 kilometer. "Jabar Selatan ini memang perlu lebih banyak intervensi pemerintah. Jalan ini akan bagus sekali untuk tahap awal," ungkap Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil dalam kesempatan itu.
Menanggapi pernyataan Menteri ATR/BPN, Gubernur Jabar Ridwan Kamil pun mengatakan bahwa Jabar Selatan perlu menjadi perhatian agar wilayah tersebut memperoleh keadilan infrastruktur dan tidak tertinggal secara akses dan fasilitas dibandingkan wilayah lain di Jabar. "Apalagi Jabar Selatan memiliki potensi pariwisata yang tinggi," jelas dia.
Sepakat dengan pernyataan tersebut, Menko Luhut menuturkan, JTS menjadi sangat kritis menurut saya karena bergerak di enam sektor krusial, yaitu transportasi, pengairan dan irigasi, air minum dan sanitasi, pariwisata dan ekonomi, penanganan bencana. "Serta kelautan dan perikanan," tutur dia. Senada, Ridwan Kamil meminta agar infrastruktur air dapat menempati prioritas utama, yang dilanjutkan dengan transportasi dan keterhubungan
Kemudian, usulan ketiga adalah pengembangan kawasan perkotaan Cekungan Bandung, mulai dari pemulihan daerah aliran sungai (DAS) Citarum, pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM) Kertasari, penanganan sampah tuntas kawasan, pengintegrasian sistem angkutan umum massal perkotaan, pembangunan kawasan metropolitan Bandung Raya, reaktivasi rel kereta api Rancaekek-Tanjungsari-Kertajati, serta penyediaan Bandung Raya Bus Rapid Transit (BRT).
Keempat, pengembangan wilayah Bodebekpunjur–Karpur (Bogor-Depok-Bekasi-Puncak-Cianjur- Karawang-Purwakarta). Kelima, Pembangunan Infrastruktur di kota Bogor. Di titik ini akan dilakukan pemulihan DAS Cilamaya, pemulihan DAS Kali Bekasi, Wadu Cibeet di Kabupaten Karawang, Waduk Cijurey di Kabupaten Bogor, serta relokasi longsor Sukajaya. Selain itu, diusulkan pula untuk dilakukan penyediaan sarana transportasi di Kota Bogor.
Khusus mengenai penanggulangan banjir dan longsor di Bodetabek-Punjur, Mendagri Tito Karnavian pun minta ada perhatian khusus. "Diperlukan adanya integrasi hulu, tengah, dan hilir yang melibatkan semua pihak," kata dia.
Baca Juga: Sah! Dana Abadi SWF RI Sudah Punya Direksi, Jokowi Umumkan Langsung
Oleh karena itu, Mendagri Tito menyebutkan, sebelumnya juga telah dilakukan penandatanganan Komitmen Bersama dan Rencana Aksi Penanggulangan Banjir dan Longsor di Kawasan Jabodetabek-Punjur Tahun 2020-2024 pada tanggal 2 Juni 2020 dengan metode electronic sign melalui video conference oleh 6 menteri, 3 gubernur, 4 bupati, dan 5 walikota. Ini menjadi aksi nyata pemerintah pusat dan daerah dalam menyikapi banjir Jabodetabek-Punjur.
Selain permasalahan banjir, isu Bodetabek-Punjur juga menyangkut ketersediaan air baku, sanitasi dan persampahan, permasalahan pesisir dan pulau reklamasi, serta kemacetan.
Kang Emil mengusulkan agar dalam menjalankan percepatan pembangunan infrastruktur di Jabar dapat diiringi dengan pembentukan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Cirebon-Patimban-Kertajati agar dapat melengkapi dan mendukung percepatan pembangunan ekonomi di Provinsi Jabar.
Berdasarkan laporan terdapat lima pembangunan infastruktur. Pertama, pengembangan kawasan Cirebon, Patimban, dan Kertajati. Wilayah ini nantinya akan menjadi kawasan metropolitan Rebana seluas 43.913 hektar yang direncanakan menjadi upaya pencegahan terjadinya penyebaran industri yang tidak terkendali, seperti yang terjadi di Bodebek-Karpur (Bogor-Depok-Bekasi-Karawang-Purwarkarta).
Rebana akan menjadi pusat kegiatan karena memiliki investasi yang besar. Di titik ini juga akan dilakukan perbaikan ekosistem pesisir dan ketahanan pantai melalui penanaman mangrove, pembangunan prasarana di sentra-sentra pergaraman rakyat di Kabupaten Subang, Kabupaten Cirebon, dan lain-lain.
Pelabuhan Patimban sendiri ditargetkan rampung pada tahun 2026-2027 dengan kapasitas sebanyak 7,5 TEUs peti kemas dan daya tampung terminal sebesar 600 ribu mobil completely build up (CBU). Kemudian, Bandara Kertajati akan diusulkan untuk menjadi tempat perawatan pesawat. "Pelabuhan Patimban dan Bandara Kertajati adalah vocal point Jabar Utara,” ujar Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi, Selasa (16/2/2021).
Baca Juga: Proyek Infrastruktur Jalan Terus dengan Terobosan Pembiayaan
Usulan kedua, pengembangan Jabar Selatan. Mengingat wilayah ini ditinggali oleh 3.771.547 penduduk dengan luas wilayah 10.059 kilometer persegi atau sekitar 28,36 persen dari total luas wilayah Jawa Barat, akan dibangun segmen Jalur Tengah Selatan (JTS) yang meliputi Bagbagan, Kiaradua, Lengkong, Segaranten, Tanggeung, Ciwidey, Pangalengan, Cikajang, Bantar Kalong dan Kerta Rahayu. Panjang jalan ini adalah sekitar 321,26 kilometer. "Jabar Selatan ini memang perlu lebih banyak intervensi pemerintah. Jalan ini akan bagus sekali untuk tahap awal," ungkap Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil dalam kesempatan itu.
Menanggapi pernyataan Menteri ATR/BPN, Gubernur Jabar Ridwan Kamil pun mengatakan bahwa Jabar Selatan perlu menjadi perhatian agar wilayah tersebut memperoleh keadilan infrastruktur dan tidak tertinggal secara akses dan fasilitas dibandingkan wilayah lain di Jabar. "Apalagi Jabar Selatan memiliki potensi pariwisata yang tinggi," jelas dia.
Sepakat dengan pernyataan tersebut, Menko Luhut menuturkan, JTS menjadi sangat kritis menurut saya karena bergerak di enam sektor krusial, yaitu transportasi, pengairan dan irigasi, air minum dan sanitasi, pariwisata dan ekonomi, penanganan bencana. "Serta kelautan dan perikanan," tutur dia. Senada, Ridwan Kamil meminta agar infrastruktur air dapat menempati prioritas utama, yang dilanjutkan dengan transportasi dan keterhubungan
Kemudian, usulan ketiga adalah pengembangan kawasan perkotaan Cekungan Bandung, mulai dari pemulihan daerah aliran sungai (DAS) Citarum, pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM) Kertasari, penanganan sampah tuntas kawasan, pengintegrasian sistem angkutan umum massal perkotaan, pembangunan kawasan metropolitan Bandung Raya, reaktivasi rel kereta api Rancaekek-Tanjungsari-Kertajati, serta penyediaan Bandung Raya Bus Rapid Transit (BRT).
Keempat, pengembangan wilayah Bodebekpunjur–Karpur (Bogor-Depok-Bekasi-Puncak-Cianjur- Karawang-Purwakarta). Kelima, Pembangunan Infrastruktur di kota Bogor. Di titik ini akan dilakukan pemulihan DAS Cilamaya, pemulihan DAS Kali Bekasi, Wadu Cibeet di Kabupaten Karawang, Waduk Cijurey di Kabupaten Bogor, serta relokasi longsor Sukajaya. Selain itu, diusulkan pula untuk dilakukan penyediaan sarana transportasi di Kota Bogor.
Khusus mengenai penanggulangan banjir dan longsor di Bodetabek-Punjur, Mendagri Tito Karnavian pun minta ada perhatian khusus. "Diperlukan adanya integrasi hulu, tengah, dan hilir yang melibatkan semua pihak," kata dia.
Baca Juga: Sah! Dana Abadi SWF RI Sudah Punya Direksi, Jokowi Umumkan Langsung
Oleh karena itu, Mendagri Tito menyebutkan, sebelumnya juga telah dilakukan penandatanganan Komitmen Bersama dan Rencana Aksi Penanggulangan Banjir dan Longsor di Kawasan Jabodetabek-Punjur Tahun 2020-2024 pada tanggal 2 Juni 2020 dengan metode electronic sign melalui video conference oleh 6 menteri, 3 gubernur, 4 bupati, dan 5 walikota. Ini menjadi aksi nyata pemerintah pusat dan daerah dalam menyikapi banjir Jabodetabek-Punjur.
Selain permasalahan banjir, isu Bodetabek-Punjur juga menyangkut ketersediaan air baku, sanitasi dan persampahan, permasalahan pesisir dan pulau reklamasi, serta kemacetan.
Kang Emil mengusulkan agar dalam menjalankan percepatan pembangunan infrastruktur di Jabar dapat diiringi dengan pembentukan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Cirebon-Patimban-Kertajati agar dapat melengkapi dan mendukung percepatan pembangunan ekonomi di Provinsi Jabar.
(nng)
Lihat Juga :
