Proyek Infrastruktur Jalan Terus dengan Terobosan Pembiayaan

JAKARTA - Pemerintah berkomitmen terus menggencarkan pembangunan infrastruktur dalam negeri tahun ini. Besaran alokasi anggaran infrastruktur sebesar Rp417 triliun diharapkan dapat mendukung upaya pemulihan ekonomi yang sedang berlangsung.

Anggaran ini meningkat signifikan yakni sebesar 48% dibanding tahun 2020 yang nilainya Rp281,1 triliun. Angka ini di atas anggaran sektor kesehatan yang pada tahun ini dialokasikan sebesar Rp169 triliun. Adapun sektor pendidikan tetap mendapatkan porsi terbesar di tahun ini yakni Rp550 triliun.

Pemerintah berdalih, besarnya anggaran infrastruktur tahun ini untuk mengakomodasi sejumlah proyek yang tertunda. Selain itu, infrastruktur juga menjadi andalan pemerintah dalam menggerakkan pembangunan nasional.

Baca juga: Biayai Infrastruktur, Pemerintah Incar Dana Pensiun Orang Asing Lewat LPI

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui perusahaan-perusahaan yang ada di bawahnya, berkomitmen terus menggarap sejumlah proyek infrastruktur. Hal itu sesuai dengan roadmap atau peta jalan pengembangan aset perusahaan BUMN selama tiga tahun ke depan.

Wakil Menteri II BUMN Kartika Wirjoatmodjo menuturkan, dalam dua tahun pertama kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin, pihaknya masih tetap fokus pada pembangunan infrastruktur fisik, seperti bandar udara (bandara), pelabuhan, dan jalan tol.

“Fokus kami seperti yang saya sebutkan sebelumnya, seperti jalan tol, bandara, dan pelabuhan, saya pikir itu sangat jelas, kami ingin menggunakan kesempatan ini untuk memperbaiki kualitas aset, dan juga meluaskan kapasitas dengan mitra global, untuk membawa trafik dan penciptaan nilai setelah pandemi," ujar Kartika dalam sebuah acara di Jakarta, awal Februari lalu.

Baca juga: Erick Thohir Akui Kemarahannya Bisa Berujung pada Pemecatan Bos BUMN

Untuk menggarap proyek-proyek pembangunan di Tanah Air, memang bukan pekerjaan mudah. Pasalnya di tengah kondisi pandemi seperti saat ini, perlu upaya ekstra karena tantangannya tidak sedikit. Selain pemenuhan protokol kesehatan di lapangan, faktor lain yang tak kalah penting adalah dukungan pendanaan.

Terkait kebutuhan pendanaan ini sempat disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Menurutnya, Indonesia saat ini masih membutuhkan dana untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur. Tak tanggung-tanggung nilai investasi yang diperlukan sekitar Rp6.445 triliun hingga 2024 mendatang. Angka sebesar itu tidak bisa dipenuhi seluruhnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melainkan harus disediakan oleh BUMN, maupun berbagai instrumen pembiayaan lain.

"Kalau ingin terus meningkatkan dengan hanya bersandar pada instrumen utang, kita akan leverage makin tinggi. Kapasitas pembiayaan APBN dan BUMN saat ini terlihat dalam neraca, terutama BUMN adalah sudah tinggi exposure dari leverage," kata dia.

Baca juga: Suntikan Dana PMN BUMN Harus Dievaluasi Efektivitasnya