Aturan Soal Jaminan Kehilangan Pekerjaan Dianggap Diskriminatif
Kamis, 25 Februari 2021 - 11:50 WIB
loading...
A
A
A
"Menengok data yang dimiliki BPJSTK 2019, hanya ada 15 juta pekerja yang terdaftar sebagai peserta aktif BPJSTK untuk 4 program tersebut dari total 128 juta populasi penduduk bekerja. Berarti hanya ada 11% yang bisa terlindungi, atau terdaftar sebagai peserta JKP," terang Andriko.
Sementara itu, di program BPJSTK, tidak semua program menjadi kewajiban dari pemberi kerja, seperti program JHT dan JP sifatnya tidak wajib. Proses pendaftaran pekerja untuk menjadi peserta BPJS adalah hak prerogatif pemilik kerja. ( Baca juga:Berkat Informasi di Medsos, 2 Perampas Motor Dibekuk Anggota Polres Kotamobagu )
"Ketentuan PP JKP bahwa peserta harus terdaftar ini rumit dan mengeliminasi hak pekerja untuk bisa menjadi peserta di situasi ketergantungan tinggi untuk terdaftar pada JKP karena bergantung kewenangan pemilik usaha. JKP tidak akan efektif tanpa penegakan hukum yang kuat," tegas Andriko.
Dia mencatat bahwa tidak akan ada tambahan jumlah peserta JKP jika pemerintah tidak mendorong pengusaha mendaftarkan pekerjanya ke seluruh 4 program ini.
Sementara itu, di program BPJSTK, tidak semua program menjadi kewajiban dari pemberi kerja, seperti program JHT dan JP sifatnya tidak wajib. Proses pendaftaran pekerja untuk menjadi peserta BPJS adalah hak prerogatif pemilik kerja. ( Baca juga:Berkat Informasi di Medsos, 2 Perampas Motor Dibekuk Anggota Polres Kotamobagu )
"Ketentuan PP JKP bahwa peserta harus terdaftar ini rumit dan mengeliminasi hak pekerja untuk bisa menjadi peserta di situasi ketergantungan tinggi untuk terdaftar pada JKP karena bergantung kewenangan pemilik usaha. JKP tidak akan efektif tanpa penegakan hukum yang kuat," tegas Andriko.
Dia mencatat bahwa tidak akan ada tambahan jumlah peserta JKP jika pemerintah tidak mendorong pengusaha mendaftarkan pekerjanya ke seluruh 4 program ini.
(uka)
Lihat Juga :
