Berantas Mafia Tanah, Menteri Sofyan Siap Pecat Petugas yang Terlibat
Minggu, 28 Februari 2021 - 12:13 WIB
loading...
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil. Foto/Dok SINDOphoto/Sutikno
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) berkomitmen untuk memberantas mafia tanah yang saat ini masih beredar di dalam negeri.
Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil mengatakan, salah satu yang akan dilakukan guna mencegah adanya mafia tanah adalah dengan melakukan audit untuk pejabat pembuat akta tanah (PPAT) dan semua pegawai di seluruh lingkungan Kementerian ATR. Apabila terbukti terlibat dengan mafia tanah ketika dilakukan pemeriksaan, pihaknya siap menjatuhkan sanksi.
“PPAT sudah diaudit, kita beri tindakan keras berupa pemecatan jika dia tersangka dan terbukti bersalah. Begitu juga jika ada pegawai BPN yang bersalah, kita ambil tindakan hukum,” ujarnya dalam keteranganya, Minggu (28/2/2021).
(Baca juga: Sertifikat Elektronik Jadi Senjata Tutup Celah Mafia Tanah Beraksi, Ada Kode Uniknya )
Selain itu, ungkap Sofyan, langkah selanjutnya adalah dengan menjalankan pendaftaran dan pendataan tanah di seluruh Indonesia. Langkah ini juga sebagai aspek preventif yang dilakukan Kementerian ATR untuk mencegah mafia tanah.
Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil mengatakan, salah satu yang akan dilakukan guna mencegah adanya mafia tanah adalah dengan melakukan audit untuk pejabat pembuat akta tanah (PPAT) dan semua pegawai di seluruh lingkungan Kementerian ATR. Apabila terbukti terlibat dengan mafia tanah ketika dilakukan pemeriksaan, pihaknya siap menjatuhkan sanksi.
“PPAT sudah diaudit, kita beri tindakan keras berupa pemecatan jika dia tersangka dan terbukti bersalah. Begitu juga jika ada pegawai BPN yang bersalah, kita ambil tindakan hukum,” ujarnya dalam keteranganya, Minggu (28/2/2021).
(Baca juga: Sertifikat Elektronik Jadi Senjata Tutup Celah Mafia Tanah Beraksi, Ada Kode Uniknya )
Selain itu, ungkap Sofyan, langkah selanjutnya adalah dengan menjalankan pendaftaran dan pendataan tanah di seluruh Indonesia. Langkah ini juga sebagai aspek preventif yang dilakukan Kementerian ATR untuk mencegah mafia tanah.
Lihat Juga :
