Pemekaran Papua Perlu Kajian Mendalam dan Dilakukan Hati-hati

JAKARTA - Isu pemekaran daerah di Provinsi Papua dan Papua Barat kembali mengemuka. Meski begitu, isu tersebut bukan isu baru, dan muncul dalam momen tertentu, misalnya ketika sikap daerah dan pusat berbeda. Tak heran, banyak pro dan kontra yang lahir dari pemekaran di Papua. Itu semua tentunya menimbulkan pertanyaan untuk siapa kabupaten dan provinsi baru dilahirkan.

Staf khusus Presiden Billy Mambrasar mengatakan, pembentukan provinsi dan kabupaten baru di Papua penting dilakukan. Ada beberapa faktor yang dilihat yakni, seperti faktor sejarah, budaya, ekonomi dan pemerintahan sebagai dasar pendapat.

"Saya dalam posisi, yang pertama kondisi geografis Papua itu sangat luas sekali. Kedua, kompleksitas dari kondisi geografis tersebut. Dan ketiga, dengan catatan bahwa apa yang telah terjadi sebelumnya, kita perbaki," kata Billy dalam Webinar bertajuk Pemekaran Papua Untuk Siapa? baru-baru ini.



Meski begitu, Billy menyadari ada pro-kontra dalam pemekaran Papua itu. Seperti misalnya, pemekaran belum mendatangkan manfaat seperti yang diharapkan masyarakat Papua sendiri. Yang muncul adalah penciptaan kekuasaan baru dan raja-raja kecil, yang menimbulkan lebih banyak korupsi dan penyalahgunaan kekuasan. Namun pada titik itulah, perbaikan diperlukan.

Untuk itu, diakui Billy, pihaknya melibatkan generasi muda Papua dalam proses tersebut. Jangan lagi, proses pemekaran yang dimaksudkan untuk memperbaiki nasib masyarakat Papua, dimonopoli tokoh-tokoh yang memanfatkan ini. Sementara, Kelompok Kerja Papua Universitas Gadjah Mada (UGM) Bambang Purwoko menilai, isu pemekaran Papua telah lama menjadi isu politik. Seperti dokumen tahun 2008 mengungkapkan bahwa pembentukan Provinsi Papua Tengah, Papua Barat Daya dan Papua Selatan telah masuk dalam usulan undang-undang inisiatif DPR.

Termasuk, Pemerintah Indonesia sendiri telah menerapkan Otonomi Khusus Papua sejak 2001, sebagai landasan hukum mempercepat pembangunan di Papua. Namun, pemekaran wilayah, sampai saat ini tertunda karena keputusan politik pusat. Meski begitu, kata Bambang, keputusan itu harus dipandang sebagai salah satu jalan guna mewujudkan kesejahteraan.

"Pemekaran hanya salah satu alternatif solusi, untuk menjawab semua persoalan itu, yang terpenting sebenarya adalah kesungguhan, baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah," ungkap Bambang.

Kesungguhan dalam melaksanakan kebijakan otonomi khusus, yang sebenarnya sudah sangat detil, kata Bambang yang terlibat dalam penyusunan kajian pemekaran Provinsi Papua Tengah itu, dalam kajian media terkait pemekaran, sikap pro dan kontra sangat jelas terasa.

Data yang disusun menyebut, 26% masyarakat Papua mengatakan pemekaran akan mempercepat pembangunan dan bisa mengejar ketertinggalan. Sekitar 14% percaya pemekaran memperpendek jarak birokrasi dan memperbaiki pelayanan publik.

"Kemudian 12% menilai ini akan meningkatkan kesejahteraan dan ekonomi masyarakat, dan sisanya merasa yakin terkait pemerataan pembangunan dan peluang menjadi pemimpin daerah lebih besar," beber dia.

Namun demikian pemekaran Papua perlu kajian mendalam agar tepat sasaran sehingga tidak semata menghabiskan uang negara. Di sampin itu, ada pula sikap kontra pemekaran, di mana 19% masyarakat percaya langkah tersebut lebih menyandang kepentingan politik dan hanya memenuhi nafsu perebutan jabatan sejumlah elit politik.

Bahkan, kata dia, pemekaran juga dianggap tidak seusai adat dan budaya, mengancam Orang Papua Asli (OAP), dan meminggirkan orang Papua. "Pemekaran bukan tidak mungkin adalah bagian dari strategi adu domba yang akan menguras keuangan negara," jelasnya.



Sedangkan, Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR ) John Wempi Wetipo menyebut pemekaran bisa berdampak baik. Namun, bila tanpa kontrol hal ini juga bisa menjadi masalah. "Karena itu, saya berharap apapun pemekaran yang dilaksanakan, paling tidak ada payung yang besar untuk mengawal semua proses pembangunan yang terjadi di Papua," ujar John.

Payung besar yang dimaksud, kata dia, adalah perlunya pemerintah pusat membentuk badan otoritas untuk mengkoordinir semua kebijakan yang diterapkan di Papua, termasuk terkait pemekaran.