Holding Geothermal Rampung 2021, Bos Geo Dipa Sebut Masih Ada Pembahasan Opsi
Senin, 01 Maret 2021 - 22:28 WIB
loading...
Foto/Ilustrasi
A
A
A
JAKARTA - Direktur Utama PT Geo Dipa Energi (Persero) Riki Firmandha Ibrahim mengakui pembentukan Holding BUMN Panas Bumi atau Geothermal tengah digodog Kementerian BUMN. Salah satunya aspek yang sudah difinalisasikan adalah tim teknis.
Saat ini terdapat beberapa opsi yang masih dalam pembahasan Kementerian BUMN bersama manajemen PT Pertamina Geothermal Energy (PGE), Geo Dipa, dan PT PLN Geothermal (Persero).
"Kami sedang menyusun, kami sudah pula membuat satu tim teknis, kita ada 4 orang tim teknis itu dan evaluasi itu dilakukan oleh konsultan BUMN, kalau tidak salah Mandiri security itu juga sedang menggodok semua opsi opsi," ujar dia, Senin (1/3/2021).
Baca juga: Jorjoran ala Pemerintah: Usai Otomotif dan Properti, Insentif Hotel dan Restoran Menanti
Opsi yang dimaksud Riki adalah bentukan holding hingga skema birokrasinya. Dia menjelaskan dalam proses pendirian holding pun pemerintah tetap mempertimbangkan langkah terbaik. Meski begitu, Geo Dipa tidak mengelak jika Holding Geothermal terbentuk pada 2021 ini.
"Jadi belum sampai ke holding-nya (masih pembahasan). Ini pemerintah masih, lagi menggodok kira-kira yang optimal itu yang mana dan sebagainya. Ya kita sabar saja. Apapun juga pasti pemerintah sudah akan melakukan evaluasi yang tepat lah ya, tidak jangka pendek, tapi yang panjang, jadi betul-betul yang baik," kata dia.
Baca juga: Stafsus Menteri BUMN Ungkap Rencana Merger Pelindo I hingga IV
Rangga Hilman, Corporate Communications Geo Dipa Energi, saat dikonfirmasi MNC Portal Indonesia, menjelaskan Geo Dipa tengah menunggu hasil kajian Kementerian BUMN terkait skema program kerja holding ke depannya.
Pada dasarnya Geo Dipa akan menjalankan skema yang nantinya ditetapkan Pemerintah. Manajemen berharap, skema yang ditetapkan akan mendorong kebutuhan pengembangan energi terbarukan Indonesia, terutama untuk mencapai target panas bumi 7.000 MW di tahun 2030 dan 9.000 MW di tahun 2045 pada saat 100 Tahun Kemerdekaan Indonesia nanti. "Terutama panas bumi dengan memberikan dampak positif yang optimal bagi masyarakat dan negara," katanya.
Saat ini terdapat beberapa opsi yang masih dalam pembahasan Kementerian BUMN bersama manajemen PT Pertamina Geothermal Energy (PGE), Geo Dipa, dan PT PLN Geothermal (Persero).
"Kami sedang menyusun, kami sudah pula membuat satu tim teknis, kita ada 4 orang tim teknis itu dan evaluasi itu dilakukan oleh konsultan BUMN, kalau tidak salah Mandiri security itu juga sedang menggodok semua opsi opsi," ujar dia, Senin (1/3/2021).
Baca juga: Jorjoran ala Pemerintah: Usai Otomotif dan Properti, Insentif Hotel dan Restoran Menanti
Opsi yang dimaksud Riki adalah bentukan holding hingga skema birokrasinya. Dia menjelaskan dalam proses pendirian holding pun pemerintah tetap mempertimbangkan langkah terbaik. Meski begitu, Geo Dipa tidak mengelak jika Holding Geothermal terbentuk pada 2021 ini.
"Jadi belum sampai ke holding-nya (masih pembahasan). Ini pemerintah masih, lagi menggodok kira-kira yang optimal itu yang mana dan sebagainya. Ya kita sabar saja. Apapun juga pasti pemerintah sudah akan melakukan evaluasi yang tepat lah ya, tidak jangka pendek, tapi yang panjang, jadi betul-betul yang baik," kata dia.
Baca juga: Stafsus Menteri BUMN Ungkap Rencana Merger Pelindo I hingga IV
Rangga Hilman, Corporate Communications Geo Dipa Energi, saat dikonfirmasi MNC Portal Indonesia, menjelaskan Geo Dipa tengah menunggu hasil kajian Kementerian BUMN terkait skema program kerja holding ke depannya.
Pada dasarnya Geo Dipa akan menjalankan skema yang nantinya ditetapkan Pemerintah. Manajemen berharap, skema yang ditetapkan akan mendorong kebutuhan pengembangan energi terbarukan Indonesia, terutama untuk mencapai target panas bumi 7.000 MW di tahun 2030 dan 9.000 MW di tahun 2045 pada saat 100 Tahun Kemerdekaan Indonesia nanti. "Terutama panas bumi dengan memberikan dampak positif yang optimal bagi masyarakat dan negara," katanya.
(ind)
Lihat Juga :
