Jadikan Pertanian Tulang Punggung Bangsa Sesungguhnya

Akmal kemudian menggariskan, persoalan paling mendasar adalah pada mindset pemerintah yang belum sepenuhnya memahami realitas bahwa sektor pertanian memberikan kontribusi yang cukup besar bagi keberlangsungan bangsa kita. ‘’Bila ini sudah dipahami, maka pemerintah tidak perlu ragu lagi untuk memberikan politik anggaran yang signifikan pada sektor pertanian ini,’’ kata dia.

Mindo Sianipar juga mengingatkan pemerintah sudah seharusnya melakukan langkah-langkah strategis untuk membangun sistem yang mendorong pengembangan pertanian secara berkelanjutan.Untuk mencapainya, pengembangan pertanian harus melibatkan adanya tiga komponen, petani, swasta/BUMN dan pemerintah.

"Petani sebagai pihak yang melakukan pengembangan usaha tani, swasta yang melakukan penyediaan sarana, pengolahan maupun pemasaran, sementara pemerintah bertugas membuat regulasi,’’ katanya.

Menurut dia, dalam banyak situasi pemerintah seringkali mengambil alih fungsi petani atau dunia usaha. Atau, bahan terkadang pemerintah hanya fokus pada petani atau swasta saja sehingga kebijakan tidak mengindahkan keberadaan komponen lain.

Baca juga: Kementan Menambah 13.000 Ton Pupuk Subsidi untuk Cianjur

Semestinya, kata dia, ketiga komponen ini harus menjalankan fungsinya masing dan harus bersinergi melalui sistem yang dibangun oleh pemerintah.

Dia melanjutkan, para petani membutuhkan benih, bimbingan teknis dan jaminan pasar dengan harga yang menarik. Semua kebutuhan tersebut sudah tentu membutuhkan dana. Pada kondisi ini pemerintah secara strategis bisa membuat kebijakan yang memungkinkan adanya kutipan sehingga pembiayaan pengembangan pertanian dimungkinkan tanpa harus bergantung pada APBN atau APBN.

‘’Nah dana ini dapat disisihkan dari keuntungan swasta/BUMN yang kemudian digunakan untuk pengembanga usaha tani. Misalnya pendapatan dari impor petanian, penjualan benih, sarana, perdagangan domestik. Lalu dana ini disalurkan dengan mekanisme yang transparan,” tegasnya.

Lebih jauh dia menandaskan pemerintah tidak bisa semena-mena melakukan kutipan atau iuran tanpa menciptakan kondisi usaha yang kondusif dan memberikan keuntungan bagi dunia usaha. Menurutnya, pemerintah dalam hal ini wajib memberikan insentif terhadap dunia usaha berupa kelonggaran pajak, suku bunga Bank yang lebih ringan serta berbagai regulasi yang memberikan insentif bagi swasta.

"Sehingga berkontribusi pada peningkatkan daya saing yang memberikan keuntungan perusahaan yang dapat disisihkan untuk pembiayaan pengembangan pertanian,’’ ujar politisi PDIP ini.

Pemerintah, lanjutnya, juga dapat mengeluarkan kebijakan yang mewajibkan perusahaan bermitra dengan petani, sehingga ada pembinaan terhadap petani dapat berlangsung secara berkelanjutan. Menurut dia, peran pemerintah melalui APBN fokus pada hal-hal yang tidak mungkin disediakan oleh dunia usaha seperti menjaga keamanan, perbaikan sarana, irigasi, pengembangan kelembagaan serta peningkatkan kapasitas SDM petani. Melalui pengembangan sistem maka pengembangan pertanian tidak lagi bergantung pada APBN.