Jadikan Pertanian Tulang Punggung Bangsa Sesungguhnya
loading...
A
A
A
JAKARTA - Sektor pertanian terbukti menjadi tulang punggung bangsa ini. Di tengah kelesuan akibat pandemi Covid-19 yang melanda dunia, sektor tradisonal tersebut justru menunjukkan pertumbuhan yang positif. Peran pertanian tentu akan semakin besar, termasuk bisa menyejahterakan petani yang selama ini masih termarjinalkan, bila pemerintah serius memberikan dukungan.
Laporan Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan sektor pertanian mengalami terus mengalami pertumbuhan. Dari sisi produk domestik bruto (PDB) , misalnya, pada 2020 ini, PDB sektor pertanian tumbuh 1,75% di saat PDB total nyungsep minus 2,07%.
Di balik fakta yang melegakan tersebut, ternyata perhatian pemerintah terbilang masih minim. Kondisi ini disampaikan anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin dan Mindo Sianipar. Keduanya mendorong pemerintah lebih serius mendukung pertanian melalui dukungan anggaran dan kebijakan yang pro-petani, hingga pertanian bisa benar-benar menjadi tulang punggung perekonomian negara agraris ini.
Dalam pandangan Akmal, misalnya, sejauh ini kebijakan anggaran pertanian sebelah mata karena eksekusi kebijakan tambahan anggaran sektor pertanian yang hanya sebesar Rp3 triliun, sedangkan suntikan modal PT Asuransi Jiwasraya yang sebesar Rp22 triliun. Dia menandaskan, bila pemimpin bangsa ini melihat sektir pertaniam sangat penting, maka sudah seharusnya politik anggaran dan kebijakan menunjukkan keberpihakannya.
"Namun, hal tersebut tidak berlaku fair pada kinerja di bidang pertanian. Sangat terlihat dalam berbagai kesempatan di berbagai forum kenegaraan yang minimnya perhatian pemerintah dibidang tersebut. Walaupun Kementan memang sangat baik menjaga pasokan logistik di masa pandemi ini,” ujar dia.
Selain masalah anggaran, Akmal menguraikan sejumlah persoalan yang selama ini membekap sektor pertanian. Misalnya dia menyebut Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo masih menghadapi kendala manajemen internal yang masih berjalan sendiri-sendiri.
‘’Dalam beberapa kesempatan, kebijakan Kementan masih bersifat politis. Karena dia harus lebih memperkuat sinergit antara eselon 1 dengan stakeholder yang ada,’’ ungkapnya.
Dia juga melihat masalah kepastian harga di tingkat petani. Menurut dia, walau pemerintah sudah memberikan dana ke Perum Bulog untuk menjaga ketahanan pangan dan kepastian harga kepada petani, tetapi terkadang harga komoditas, seperti cabai, bawang, dan jagung masih di bawah harga pembelian pemerintah saat panen raya.
Laporan Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan sektor pertanian mengalami terus mengalami pertumbuhan. Dari sisi produk domestik bruto (PDB) , misalnya, pada 2020 ini, PDB sektor pertanian tumbuh 1,75% di saat PDB total nyungsep minus 2,07%.
Di balik fakta yang melegakan tersebut, ternyata perhatian pemerintah terbilang masih minim. Kondisi ini disampaikan anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin dan Mindo Sianipar. Keduanya mendorong pemerintah lebih serius mendukung pertanian melalui dukungan anggaran dan kebijakan yang pro-petani, hingga pertanian bisa benar-benar menjadi tulang punggung perekonomian negara agraris ini.
Dalam pandangan Akmal, misalnya, sejauh ini kebijakan anggaran pertanian sebelah mata karena eksekusi kebijakan tambahan anggaran sektor pertanian yang hanya sebesar Rp3 triliun, sedangkan suntikan modal PT Asuransi Jiwasraya yang sebesar Rp22 triliun. Dia menandaskan, bila pemimpin bangsa ini melihat sektir pertaniam sangat penting, maka sudah seharusnya politik anggaran dan kebijakan menunjukkan keberpihakannya.
"Namun, hal tersebut tidak berlaku fair pada kinerja di bidang pertanian. Sangat terlihat dalam berbagai kesempatan di berbagai forum kenegaraan yang minimnya perhatian pemerintah dibidang tersebut. Walaupun Kementan memang sangat baik menjaga pasokan logistik di masa pandemi ini,” ujar dia.
Selain masalah anggaran, Akmal menguraikan sejumlah persoalan yang selama ini membekap sektor pertanian. Misalnya dia menyebut Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo masih menghadapi kendala manajemen internal yang masih berjalan sendiri-sendiri.
‘’Dalam beberapa kesempatan, kebijakan Kementan masih bersifat politis. Karena dia harus lebih memperkuat sinergit antara eselon 1 dengan stakeholder yang ada,’’ ungkapnya.
Dia juga melihat masalah kepastian harga di tingkat petani. Menurut dia, walau pemerintah sudah memberikan dana ke Perum Bulog untuk menjaga ketahanan pangan dan kepastian harga kepada petani, tetapi terkadang harga komoditas, seperti cabai, bawang, dan jagung masih di bawah harga pembelian pemerintah saat panen raya.