Rekomendasi Dongkrak Ekspor Produk Kayu Olahan Indonesia Saat Pandemi

JAKARTA - Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) menyampaikan sejumlah rekomendasi, dalam mendongkrak ekspor produk kayu olahan Indonesia saat kondisi pandemi Corona seperti sekarang. Pemulihan kinerja sektor usaha kehutanan yang terimbas karena pandemi Covid-19 didorong harus sudah dimulai di awal semester II tahun 2020.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) Indroyono Soesilo yang juga menjabat Ketua Forum Komunikasi Masyarakat Perhutanan (FKMPI) Indonesia mengharapkan dukungan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI). Menurutnya peran kedutaan pasca Covid-19 sangat penting dan strategis, sebagai ujung tombak dalam mendongkrak ekspor.

“FKMPI mengapresiasi langkah-langkah pemerintah menerbitkan serangkaian kebijakan relaksasi untuk meringankan beban dunia dalam menghadapi pandemi Covid-19. Kebijakan relaksasi ini menjadi bekal untuk memulihkan kondisi perekonomian pasca Covid-19 di sektor usaha kehutanan, khususnya untuk menjaga serapan tenaga kerja dari hulu ke hilir yang saat ini mencapai sekitar 625.00 orang,” ujar Indroyono seusai dialog dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) untuk Korea dan Jepang di Jakarta, Senin (18/5/2020).

Sambung dia menambahkan FKMPI akan berdialog secara intens terkait strategi peningkatan ekspor bersama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) serta KBRI di negara-negara tujuan utama ekspor kayu olahan Indonesia. Sebagai langkah awal, dialog telah dilaksanakan dengan KBRI di Seoul dan Tokyo.

Pandemi Covid-19 telah memberikan tekanan yang berat terhadap kinerja sektor usaha kehutanan, karena negara-negara utama tujuan ekspor kayu olahan Indonesia yakni China, Jepang, Amerika Serikat, Uni Eropa dan Korea terdampak parah karena pandemi tersebut. Sampai dengan April 2020, kinerja ekspor kayu olahan Indonesia turun 10 % yang diikuti dengan penurunan kinerja produksi kayu bulat alam sebagai pemasok bahan baku industri sebesar 20 %.

“FKMPI mengusulkan langkah-langkah untuk penanganan dampak pasca Covid-19, yakni perluasan penerapan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) ditingkat global, penguatan market intelligence produk kayu olahan Indonesia, pertemuan bisnis dan misi dagang ke sentra industri pengolahan kayu serta pemanfaatan Indonesia Timber Exchange (ITX),” tambah Indroyono

Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Rufi’ie menyatakan, SVLK strategis menjadi pintu masuk untuk mempromosikan dan memperluas pasar ekspor produk kayu olahan Indonesia.

"Indonesia telah menjadi pelopor dalam penerapan SVLK, dan dari tahun ke tahun ekspor kayu olahan berbasis SVLK menunjukkan tren yang terus meningkat. Kami mendukung pengembangan market intelligence dan pelaksanaan misi dagang ke Indonesia, khususnya untuk mendorong investasi dan perdagangan, serta mempromosikan penerapan SVLK,” kata Rufi’ie.