KNKG Diperbarui, Menko Airlangga: Tata Kelola Pemerintahan & Korporasi Diperkuat Pulihkan Ekonomi!
Kamis, 04 Maret 2021 - 14:18 WIB
loading...
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. FOTO/MNC Media
A
A
A
JAKARTA - Penguatan tata kelola di sektor publik maupun korporasi merupakan hal yang penting dalam situasi saat ini. Situasi tersebut mendorong diperbaruinya mandat KNKG melalui Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Kepmenko) Nomor 44 Tahun 2021 tentang Komite Nasional Kebijakan Governansi (KNKG).
Berdasarkan peraturan tersebut, operasional KNKG akan berjalan dengan struktur organisasi yang lebih ramping. Selain itu, diberikan pula tugas tambahan khusus untuk memantau dan mengevaluasi penerapan tata kelola, dalam penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko, baik di tingkat pemerintah pusat maupun daerah.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan, “KNKG telah habis masa kerjanya pada 31 Desember 2019 lalu, maka perlu dilakukan penyempurnaan untuk memperbaiki mandatnya, terutama dalam mendorong upaya pemerintah dalam menangani Covid-19 dan percepatan pemulihan ekonomi nasional.”
Baca Juga: IMF Puji Kebijakan Jokowi Tangani Pandemi
Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, khususnya terkait perizinan berusaha, yang pelaksanaannya diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, dan PP Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.
Selama ini, KNKG telah menerbitkan beberapa pedoman untuk peningkatan tata kelola, antara lain Pedoman Good Corporate Governance (GCG), Pedoman Manajemen Risiko Berbasis GCG, dan Pedoman GCG Perbankan. Sejak 2018, juga telah dilaksanakan program sertifikasi personel bidang kompetensi tata kelola untuk pejabat publik dan jajaran manajemen korporasi.
Berdasarkan peraturan tersebut, operasional KNKG akan berjalan dengan struktur organisasi yang lebih ramping. Selain itu, diberikan pula tugas tambahan khusus untuk memantau dan mengevaluasi penerapan tata kelola, dalam penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko, baik di tingkat pemerintah pusat maupun daerah.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan, “KNKG telah habis masa kerjanya pada 31 Desember 2019 lalu, maka perlu dilakukan penyempurnaan untuk memperbaiki mandatnya, terutama dalam mendorong upaya pemerintah dalam menangani Covid-19 dan percepatan pemulihan ekonomi nasional.”
Baca Juga: IMF Puji Kebijakan Jokowi Tangani Pandemi
Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, khususnya terkait perizinan berusaha, yang pelaksanaannya diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, dan PP Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.
Selama ini, KNKG telah menerbitkan beberapa pedoman untuk peningkatan tata kelola, antara lain Pedoman Good Corporate Governance (GCG), Pedoman Manajemen Risiko Berbasis GCG, dan Pedoman GCG Perbankan. Sejak 2018, juga telah dilaksanakan program sertifikasi personel bidang kompetensi tata kelola untuk pejabat publik dan jajaran manajemen korporasi.
Lihat Juga :
