Luhut Bongkar Ada Pejabat Tinggi Pertamina Dipecat Presiden Jokowi
loading...
Menko Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan, bahwa ada seorang pejabat tinggi PT Pertamina (Persero) baru dipecat langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan, bahwa ada seorang pejabat tinggi PT Pertamina (Persero) baru dipecat langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) .
Hal itu dia sampaikan dalam acara Rakernas Penguatan Ekosistem Inovasi Teknologi BPPT 2021. Menurut dia pejabat yang dipecat itu lantaran persoalan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).
"Ada pejabat tinggi Pertamina kemarin itu dipecat presiden langsung," ujar Menko Luhut, Selasa (9/3/2021).
Akan tetapi, Menko Luhut tidak menjelaskan secara spesifik nama pejabat perusahaan migas pelat merah itu. Pihaknya tidak membeberkan waktu pasti pemecatan dan siapa pengganti pejabat tinggi Pertamina yang diberhentikan tersebut.
"Pejabat itu sempat bertanya alasan pemecatan," ungkap dia.
Dia menjelaskan Presiden Jokowi beralasan pemecatan terkait dengan TKDN. Di mana pemerintah saat ini sedang mendorong kenaikan TKDN untuk menekan impor dan menjaga neraca perdagangan.
"Jadi kamu cek aja siapa yang diganti," tandas Luhut.
Baca Juga :
Demi Tarik Ivestasi, Menko Luhut Puja-Puji UEA
Hal itu dia sampaikan dalam acara Rakernas Penguatan Ekosistem Inovasi Teknologi BPPT 2021. Menurut dia pejabat yang dipecat itu lantaran persoalan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).
"Ada pejabat tinggi Pertamina kemarin itu dipecat presiden langsung," ujar Menko Luhut, Selasa (9/3/2021).
Akan tetapi, Menko Luhut tidak menjelaskan secara spesifik nama pejabat perusahaan migas pelat merah itu. Pihaknya tidak membeberkan waktu pasti pemecatan dan siapa pengganti pejabat tinggi Pertamina yang diberhentikan tersebut.
"Pejabat itu sempat bertanya alasan pemecatan," ungkap dia.
Dia menjelaskan Presiden Jokowi beralasan pemecatan terkait dengan TKDN. Di mana pemerintah saat ini sedang mendorong kenaikan TKDN untuk menekan impor dan menjaga neraca perdagangan.
"Jadi kamu cek aja siapa yang diganti," tandas Luhut.
(akr)
Lihat Juga :
