Berlanjut di 2021, Gelombang 14 Kartu Prakerja Punya Fitur Baru

JAKARTA - Program Kartu Prakerja dinilai mampu membantu pemulihan ekonomi masyarakat yang terimbas pandemi Covid-19. Makanya, pemerintah pun kembali melanjutkan program tersebut di tahun ini dengan anggaran yang sama dengan tahun sebelumnya, yakni Rp 20 triliun.

Rudy Salahudin, Deputi IV Kementerian Koordinator Perekonomian menyebutkan Program Kartu Prakerja mengemban dua misi. Pertama untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja, lalu(kedua) membantu daya beli masyarakat yang terdampak pandemi.

“Program Kartu Prakerja sendiri masuk dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pada kelompok perlindungan sosial,” terangnya dalam Dialog Publik bertema Perkembangan Program Kartu Prakerja yang diselenggarakan KPCPEN, Rabu (10/3/2021).

Rudy Salahudin menyampaikan hasil pelaksanaan program Kartu Prakerja di 2020 yang memuaskan. Pada 2020, ada 12 gelombang Kartu Prakerja yang dikeluarkan dan sangat inklusif dalam menyentuh 514 kabupaten/kota di Indonesia. ( Baca juga:Begini Cara Cek Dana Pelatihan Kartu Prakerja Gelombang ke-13 )

"Dengan jumlah penerima SK Kartu Prakerja mencapai 5,9 juta, menjangkau masyarakat difabel, kabupaten tertinggal, lulusan SDSMP, masyarakat lansia, mantan TKI, serta masyarakat yang tidak memiliki rekening bank. Ini salah satu keberhasilan program Kartu Prakerja 2020,” terang Rudy.

Sementara itu, Denni Puspa Purbasari, Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja, menambahkan, menurut hasil survei BPS, pada 2020 sebanyak 88,9% penerima Kartu Prakerja mengatakan keterampilan kerja mereka meningkat.

"Dan 81% penerima bantuan memanfaatkan intensif sebesar Rp600 ribu tersebut untuk kebutuhan sehari-hari,” tutur Denni.

Senada dengan keterangan tersebut, Yumna Via Hasiany, peserta Kartu Prakerja Gelombang 2 menceritakan pengalamannya mengikuti program Kartu Prakerja. Dia mengikuti program Kartu Prakerja di Maret-April 2020, dan di Juni 2020 sudah mendapat pekerjaan di bidang IT.

"Pelatihan tersebut berguna sekali karena yang saya ambil benar-benar bisa diterapkan di dalam pekerjaan saya saat ini. Pekerjaan saya di bidang programing web yang sesuai dengan pelatihan yang saya ambil,” ujarnya.

Untuk 2021, desain program Kartu Prakerja serupa dengan 2020, yakni biaya pelatihan Rp1 juta, insentif Rp600 ribu per bulan selama empat bulan, kemudian ada pula insentif survei Rp150 ribu untuk tiga kali survei. Pelaksanaannya pun masih dilakukan secara online.

Presiden Joko Widodo sendiri telah meminta agar program Kartu Prakerja segera diluncurkan di awal 2021 untuk mendorong konsumsi. Pada 23 Februari 2021 kemarin pemerintah sudah memulai Kartu Prakerja gelombang 12 dengan alokasi anggaran Rp10 triliun untuk semester I-2021.

"Skema yang digunakan masih semi bansos seperti 2020. Dan kuota per gelombang sebanyak 600 ribu, prioritasnya masih sama, yakni pekerja terdampak PHK, pelaku UKM yang terdampak, pekerja sektor wisata yang terdampak, lalu calon pekerja migran Indonesia,” ujar Rudy Salahudin.

Untuk 2021 ini, ekosistem Kartu Prakerja meliputi lima mitra pembayaran, tujuh platform digital, 165 lembaga pelatihan, empat institusi pendidikan, dan tiga portal lowongan kerja. “Kita terus menambah lembaga pelatihan dan tentunya penambahan ini setelah mengikuti aturan yang berlaku. Kemudian 165 lembaga pelatihan ini juga menyediakan 1.700 pelatihan,” tambah Denni Puspa. ( Baca juga:Tak Ada Foto Bareng Amien Rais dkk-Jokowi Seusai Pertemuan di Istana, Ini Alasannya )

Denni melanjutkan, dari banyaknya pelatihan yang tersedia, program Kartu Prakerja berusaha mencocokkan pelatihan dengan lowongan yang ada di lapangan. Selain itu, kenapa program ini bersifat semi bansos karena untuk membantu yang terdampak pandemi. Mereka ini yang belum menerima bantuan apa pun dari pemerintah seperti program bantuan sosial, bantuan UKM, dan lain sebagainya.

“Pada gelombang 14 nanti kami akan berusaha memperbaiki fitur, yaitu untuk teman-teman yang tidak lolos akan diberikan informasi mengenai alasan kenapa tidak berhasil menjadi penerima Kartu Prakerja. Karena kami memiliki daftar NIK dari kementerian dan lembaga lainnya hingga bisa mengetahui kelompok masyarakat mana saja yang tidak bisa menerima Kartu Prakerja supaya bantuan pemerintah tidak tumpang tindih,” tambah Denni Puspa.