Pembangunan Rumah Lewat FLPP Sudah Capai 1,1 Juta Unit
Rabu, 31 Maret 2021 - 20:52 WIB
loading...
Ilustrasi. FOTO/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencatat, hingga 2021 pembangunan 1 juta rumah dalam skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) telah mencapai 1,1 juta unit. Program ini akan diteruskan sepanjang 2021.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyebut, anggaran FLPP tahun ini mencapai Rp16,2 triliun. Angka ini jauh lebih tinggi daripada anggaran tahun sebelumnya yakni Rp9,11 triliun.
"Kami di Kementerian PUPR, khususnya untuk pembangunan perumahan melalui skema FLPP dengan program 1 juta rumah sampai 2021 sudah terbangun 1,1 juta unit. Kemudian pada 2021 ini FLPP dialokasikan anggarannya jauh lebih besar dari tahun sebelumnya, sebesar kurang lebih Rp16,2 triliun dari tadinya hanya Rp9,011 triliun," ujar Basuki, Rabu (31/3/2021).
Baca Juga: Malu dan Tertekan, Keluarga Terduga Teroris Tulungagung: Nandur Pari Tukul Suket Teki
Program 1 juta rumah sendiri akan diserap oleh PT Bank Tabungan Negara (Persero) dengan persentase sebesar 90 persen. Saat ini, manajemen sudah menyerap sekitar 21.000 unit rumah dengan nilai sebesar Rp2,5 triliun. Secara agregat, total unit yang harus diserap sebanyak 157.500 rumah.
"Yang sudah terserap, sekitar Rp2,5 triliun sebanyak 21.000 unit rumah dengan target 157.500 unit rumah, itu belum termasuk rusun-rusun yang kita bangun melalui APBN," tutur dia.
Basuki menilai, intensitas pembangunan rumah tersebut akan disinergikan dengan program penggunaan kompor induksi atau listrik. Dengan begitu, dia menilai hal ini mampu mendorong penyerapan 50 persen cadangan energi listrik nasional.
"Jadi saya kira, kalau kita bisa bersinergi untuk menggunakan kompor induksi tadi. Jadi dengan pembangunan rumah yang massif ini, kalau berkomitmen dan seharusnya begitu, ini harus berkomitmen untuk bisa memanfaatkan kompor induksi dalam rangka menyerap 50 persen penyediaan energi PLN tadi," katanya.
Baca Juga: Orang Tua Terduga Teroris Tiba di RS Polri Kramat Jati
Saat ini Kementerian PUPR telah melakukan kerja sama dengan menandatangani nota kesepahaman. Kegiatan ini bertujuan mewujudkan kemandirian dan ketahanan energi nasional, khususnya meningkatkan penggunaan kompor induksi di sektor rumah tangga untuk mengurangi impor LPG.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyebut, anggaran FLPP tahun ini mencapai Rp16,2 triliun. Angka ini jauh lebih tinggi daripada anggaran tahun sebelumnya yakni Rp9,11 triliun.
"Kami di Kementerian PUPR, khususnya untuk pembangunan perumahan melalui skema FLPP dengan program 1 juta rumah sampai 2021 sudah terbangun 1,1 juta unit. Kemudian pada 2021 ini FLPP dialokasikan anggarannya jauh lebih besar dari tahun sebelumnya, sebesar kurang lebih Rp16,2 triliun dari tadinya hanya Rp9,011 triliun," ujar Basuki, Rabu (31/3/2021).
Baca Juga: Malu dan Tertekan, Keluarga Terduga Teroris Tulungagung: Nandur Pari Tukul Suket Teki
Program 1 juta rumah sendiri akan diserap oleh PT Bank Tabungan Negara (Persero) dengan persentase sebesar 90 persen. Saat ini, manajemen sudah menyerap sekitar 21.000 unit rumah dengan nilai sebesar Rp2,5 triliun. Secara agregat, total unit yang harus diserap sebanyak 157.500 rumah.
"Yang sudah terserap, sekitar Rp2,5 triliun sebanyak 21.000 unit rumah dengan target 157.500 unit rumah, itu belum termasuk rusun-rusun yang kita bangun melalui APBN," tutur dia.
Basuki menilai, intensitas pembangunan rumah tersebut akan disinergikan dengan program penggunaan kompor induksi atau listrik. Dengan begitu, dia menilai hal ini mampu mendorong penyerapan 50 persen cadangan energi listrik nasional.
"Jadi saya kira, kalau kita bisa bersinergi untuk menggunakan kompor induksi tadi. Jadi dengan pembangunan rumah yang massif ini, kalau berkomitmen dan seharusnya begitu, ini harus berkomitmen untuk bisa memanfaatkan kompor induksi dalam rangka menyerap 50 persen penyediaan energi PLN tadi," katanya.
Baca Juga: Orang Tua Terduga Teroris Tiba di RS Polri Kramat Jati
Saat ini Kementerian PUPR telah melakukan kerja sama dengan menandatangani nota kesepahaman. Kegiatan ini bertujuan mewujudkan kemandirian dan ketahanan energi nasional, khususnya meningkatkan penggunaan kompor induksi di sektor rumah tangga untuk mengurangi impor LPG.
(nng)
Lihat Juga :
