Teng-Teng! Sekarang, Ngajuin KPR Lewat BTN Wajib Pakai Kompor Setrum
loading...
Foto/ilustrasi/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) baru saja menetapkan keputusan terbaru perihal pengajuan perumahan dalam program satu juta rumah. Dalam keputusannya, kredit pemilikan rumah (KPR) melalui PT BTN (Persero) Tbk diwajibkan menggunakan kompor listrik.
Menteri BUMN Erick Thohir menyebut, kebijakan tersebut untuk menekan impor liquified petroleum gas (LPG) dan mengakselerasi kemandirian energi nasional. Karena itu, keputusan terbaru itu akan diberlakukan semua pihak. ( Baca juga: Erick Thohir Yakinkan Pakai Mobil dan Kompor Listrik Lebih Irit )
"Semua yang pinjam uang ke BTN, ya harus pakai kompor listrik juga, termasuk swasta," ujar Erick dalam Webinar, dikutip Kamis (1/4/2021).
Dalam sinergi tersebut, terdapat dua poin yang menjadi landasan utama. Pertama, mendorong penggunaan kompor induksi pada proyek unit perumahan dan apartemen yang sedang atau akan dibangun. Kedua, menciptakan kemudahan kepada mitra kerja yang menerapkan program konversi kompor LPG ke kompor induksi.
Untuk konversi kompor LPG ke kompor induksi, Kementerian BUMN melalui PT PLN (Persero) akan menggalakan gerakan penggunaan satu juta kompor induksi. Langkah itu akan disosialisasikan kepada masyarakat. Melalui gerakan penggunaan kompor induksi ini diharapkan penggunaan energi bersih dan energi dalam negeri bisa lebih masif, dan secara langsung mendorong kemandirian dan ketahanan energi.
"Dengan integrasi data tersebut, pemerintah melalui Kementerian PUPR dapat memantau keterhunian rumah bersubsidi melalui data pengguna listrik. Dengan demikian, diharapkan alokasi subsidi melalui KPR bersubsidi dapat lebih termonitor dan tepat sasaran," kata dia.
Penggunaan kompor berbasis listrik di masyarakat diyakini lebih menguntungkan dibandingkan penggunaan kompor berbahan LPG. Erick menyebut, dengan menggunakan kompor listrik, maka masyarakat bisa menekan pengeluaran di kisaran 20% per bulannya.
"Kenapa kita bicara mengenai kompor listrik ini, kementerian dan tentu PLN men-challenge, benar enggak kalau diganti kompor listrik masyarakat juga menghemat. Kalau diganti kompor listrik nambah, ya pasti tidak mau. Karena itu kita hitung rata-rata per bulannya karena itu keluar Rp147.000 dengan listrik Rp118.000," kata dia.
Pada skala makro, penggunaan 15 juta kompor listrik akan mengakselerasi pengurangan impor LPG di dalam negeri. Saat ini pemerintah tengah berupaya mewujudkan ketahanan dan kemandirian energi nasional dengan mengurangi impor dan meningkatkan kapasitas pasokan energi di dalam negeri. ( Baca juga: Mabes Polri Diserang, Jokowi: Tak Ada Tempat bagi Terorisme di Tanah Air )
Karena itu, intensitas masyarakat menggunakan kompor listrik menjadi bagian dari partisipasi masyarakat dalam mendukung program pemerintah di sektor energi tersebut.
"Kita memberanikan diri, bagaimana kompor listrik ini sama juga dengan ketahanan energi. Kalau 15 juta kompor listrik terpakai, ini penghematan yang luar biasa dan dalam menekan impor LPG," tuturnya.
Menteri BUMN Erick Thohir menyebut, kebijakan tersebut untuk menekan impor liquified petroleum gas (LPG) dan mengakselerasi kemandirian energi nasional. Karena itu, keputusan terbaru itu akan diberlakukan semua pihak. ( Baca juga: Erick Thohir Yakinkan Pakai Mobil dan Kompor Listrik Lebih Irit )
"Semua yang pinjam uang ke BTN, ya harus pakai kompor listrik juga, termasuk swasta," ujar Erick dalam Webinar, dikutip Kamis (1/4/2021).
Dalam sinergi tersebut, terdapat dua poin yang menjadi landasan utama. Pertama, mendorong penggunaan kompor induksi pada proyek unit perumahan dan apartemen yang sedang atau akan dibangun. Kedua, menciptakan kemudahan kepada mitra kerja yang menerapkan program konversi kompor LPG ke kompor induksi.
Untuk konversi kompor LPG ke kompor induksi, Kementerian BUMN melalui PT PLN (Persero) akan menggalakan gerakan penggunaan satu juta kompor induksi. Langkah itu akan disosialisasikan kepada masyarakat. Melalui gerakan penggunaan kompor induksi ini diharapkan penggunaan energi bersih dan energi dalam negeri bisa lebih masif, dan secara langsung mendorong kemandirian dan ketahanan energi.
"Dengan integrasi data tersebut, pemerintah melalui Kementerian PUPR dapat memantau keterhunian rumah bersubsidi melalui data pengguna listrik. Dengan demikian, diharapkan alokasi subsidi melalui KPR bersubsidi dapat lebih termonitor dan tepat sasaran," kata dia.
Penggunaan kompor berbasis listrik di masyarakat diyakini lebih menguntungkan dibandingkan penggunaan kompor berbahan LPG. Erick menyebut, dengan menggunakan kompor listrik, maka masyarakat bisa menekan pengeluaran di kisaran 20% per bulannya.
"Kenapa kita bicara mengenai kompor listrik ini, kementerian dan tentu PLN men-challenge, benar enggak kalau diganti kompor listrik masyarakat juga menghemat. Kalau diganti kompor listrik nambah, ya pasti tidak mau. Karena itu kita hitung rata-rata per bulannya karena itu keluar Rp147.000 dengan listrik Rp118.000," kata dia.
Pada skala makro, penggunaan 15 juta kompor listrik akan mengakselerasi pengurangan impor LPG di dalam negeri. Saat ini pemerintah tengah berupaya mewujudkan ketahanan dan kemandirian energi nasional dengan mengurangi impor dan meningkatkan kapasitas pasokan energi di dalam negeri. ( Baca juga: Mabes Polri Diserang, Jokowi: Tak Ada Tempat bagi Terorisme di Tanah Air )
Karena itu, intensitas masyarakat menggunakan kompor listrik menjadi bagian dari partisipasi masyarakat dalam mendukung program pemerintah di sektor energi tersebut.
"Kita memberanikan diri, bagaimana kompor listrik ini sama juga dengan ketahanan energi. Kalau 15 juta kompor listrik terpakai, ini penghematan yang luar biasa dan dalam menekan impor LPG," tuturnya.
(uka)
Lihat Juga :
