Aturan Larangan Mudik: Angkutan Dalam Kota Boleh Beroperasi

loading...
Aturan Larangan Mudik: Angkutan Dalam Kota Boleh Beroperasi
Ilustrasi. FOTO/SINDOnews
JAKARTA - Pada periode 6-17 Mei 2021, pemerintah melarang kegiatan seluruh moda transportasi. Ketentuan itu seiringan dengan larangan mudik Lebaran 2021 yang dikeluarkan pemerintah melalui Surat Menko PMK no S-21 tanggal 31 Mei 2021. Namun, ada pengecualian bagi kereta api (KA) perkotaan di beberapa wilayah aglomerasi. Berdasarkan data yang diperoleh dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub),

Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api Kemenhub Danto Restyawan mengatakan, meskipun pemerintah memperbolehkan kereta tersebut untuk beroperasi, namun tetap akan ada beberapa pembatasan. Seperti misalnya Jumlah KA yang beroperasi pun akan dibatasi.

"Kalau untuk angkutan perkotaan tetap berjalan tapi akan pembatalan frekuensi dan pembatasan jam operasional," ujarnya dalam acara konferensi pers virtual, Kamis (8/4/2021).

Baca Juga: Korlantas Polri Siapkan 333 Titik Penyekatan Pelarangan Mudik Lebaran

Sementara itu untuk rute KA perkotaan yang diperbolehkan untuk beroperasi adalah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (termasuk Cikarang), Rangkas. Kemudian adalah Kereta Perkotaan Padalarang, Bandung, Cicalengka. Untuk di Jawa Tengah, kereta Kutuarjo, Yogyakarta, Solo juga masih diperbolehkan untuk beroperasi. Lalu untuk di wilayah Jawa Timur adalah kereta api perkotaan di wilayah Lamongan, Surabaya, Sidoarjo, Bangil, Pasuruan, Mojokerto, Gresik.



Untuk wilayah aglomerasi atau perjalanan KA penumpang dalam kota selain di atas akan ditutup selama periode 6-17 Mei 2021. Sedangkan untuk kereta api antar kota juga akan ditiadakan atau tidak diizinkan untuk beroperasi. “Pengadaan angkutan mudik Lebaran menggunakan moda KA anatar kota akan kami tiadakan, jadi tidak ada sama sekali,” jelasnya.

Baca Juga: Ini 8 Titik Penyekatan Jalur Mudik, Polisi: Kemungkinan Bisa Bertambah

Namun, nantinya akan tetap ada Kereta Luar Biasa yang diizinkan untuk beroperasi. Pengoperasian KLB ini untuk mengakomodir kelompok masyarakat yang diperbolehkan untuk melakukan perjalanan seperti misalnya untuk keperluan dinas atau pekerjaan.
“Kemudian untuk yang dikecualikan, itu untuk yang perjalanan dinas, untuk yang duka, dan untuk keluarga yang sakit, itu pun seijin Dirjen Perkeretapian,” jelasnya
(nng)
preload video
TULIS KOMENTAR ANDA!
Top